Artikel Artikel Neraca sumberdaya alam memberikan Instrumen Neraca Sumberdaya Alam informasi mengenai besarnya sumberdaya yang sudah dimanfaatkan serta cadangan yang tersisa (saldo). Penyelenggaraan IGT neraca sumberdaya Kebijakan Terdapat empat komponen sumberdaya alam yaitu sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya alam dilaksanakan berlandaskan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 32 Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam air, dan sumberdaya mineral. Menurut Suwignyo (2016), neraca sumberdaya sebagai dasar dalam upaya Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keduanya berfungsi sebagai keberlanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan instrumen untuk perencanaan pembangunan dan Oleh: Roswidyatmoko Dwihatmojo dan Sri Daryaka hidup. Neraca sumberdaya alam meningkatkan upaya kegiatan ekonomi wilayah dalam memonitor dan keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup. mengevaluasi pelaksanaan penataan ruang dan Salah satu strateginya adalah pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen penyusunan Pelaksanaan pembangunan di Indonesia alam wilayah dapat dilakukan melalui penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam resmi menjadi dokumen sebagian besar masih berbasis pada pemanfaatan neraca sumberdaya alam. Hal tersebut merupakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu: sumberdaya alam. Kekayaan sumberdaya alam yang modal awal untuk menilai manfaat sumberdaya alam memperkuat data dan informasi lingkungan hidup • SNI 6728.1-2015, Penyusunan neraca sumberdaya melimpah di satu sisi merupakan modal besar dan dan menghitung ketersediaan sumberdaya serta yang berkualitas dan berkelanjutan. air spasial berharga untuk pelaksanaan pembangunan, namun potensi yang dihasilkannya. Penyusunan neraca juga Dalam tataran operasional, strateginya • SNI 6728.2-2015, Penyusunan neraca sumberdaya di sisi lain apabila pengelolaan sumberdaya alam tidak terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam yang melalui pengembangan sistem neraca sumberdaya hutan spasial dilaksanakan secara bijaksana dan terencana maka dapat menguntungkan baik secara ekonomi dan alam dan lingkungan hidup berbasis spasial sebagai • SNI 6728.3-2015, Penyusunan neraca sumberdaya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan lingkungan serta adanya kelangsungan kesejahteraan pendukung sistem informasi lingkungan hidup (Buku lahan spasial terjadi bencana alam. Pengendalian pemanfaatan masyarakat,terutama bagi generasi penerus. II Agenda Pembangunan Bidang RPJMN 2015-2019, • SNI 6728.4-2015, Penyusunan neraca sumberdaya sumberdaya alam merupakan salah satu tantangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Bab 10 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan mineral spasial bagi pembagunan saat ini dan masa mendatang. (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Lingkungan Hidup). Neraca spasial menekankan Kemajuan ilmu pengetahuan dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- penyusunan informasi neraca dengan memanfaatkan Penyusunan standar tersebut melibatkan teknologi, inovasi teknologi, pertumbuhan ekonomi, 2019, khususnya Buku I: Prioritas Nasional, Buku II: informasi keruangan atau geospasial. Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri Memperkuat Sinergi Antar Pembangunan Nasional, Lahirnya Undang-undang (UU) Nomor walidatanya. Untuk neraca air disusun bersama telah membawa perubahan yang cukup signifikan, Bab IX: Wilayah dan Tata Ruang, serta Buku III: 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terutama meningkatnya eksploitasi sumberdaya Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, menunjukkan (IG), mengamanahkan pada BIG untuk bertugas neraca hutan bersama Kementerian Lingkungan Hidup alam yang mengakibatkan ketersediannya terus bahwa IG merupakan komponen utama yang harus menyediakan IG dasar yang digunakan sebagai dan Kehutanan, neraca lahan bersama Kementerian berkurang. Tingkat ketersediaan dan kelangkaan dibangun dalam perencanaan pembangunan yang rujukan (referensi tunggal) dalam pembangunan IGT, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sumberdaya memberi indikasi tentang bagaimana berkelanjutan. Pembangunan harus berpihak melaksanakan pembinaan dan pengintegrasian IGT, serta neraca mineral bersama Kementerian Energi seharusnya mengelola sumberdaya yang langka agar pada peningkatan pertumbuhan perekonomian dan berbagi pakai dan penyebarluasan IG. Dalam dan Sumberdaya Mineral. Hal tersebut sejalan dengan tidak mengancam kelestariannya dengan tanpa dan (pro growth), mengurangi kemiskinan (pro poor), konteks sumberdaya, salah satunya dalah berperan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang atau meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan mengurangi pengangguran (pro job) dan sekaligus penting untuk menghasilkan IGT neraca sumberdaya Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada (Solihin dan Rija, 2007). tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup alam. Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Salah satu alternatif untuk mendukung (pro environment). pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya 17 target dan 169 indikator DOKUMEN pembangunan berkelanjutan PERENCANAAN RTRW KLHS penerapan pelaksanaan RPJMD mengetahui pembangunan pemanfaatan di daerah yang serta berkelanjutan besarnya potret cadangan ketersediaan KLHS: rangkaian analisis yang SDA setiap jenis sistematis, menyeluruh, dan SDA partisipatif untuk memastikan bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan kebutuhan masa kini tanpa telah menjadi dasar dan terintegrasi mengorbankan kebutuhan generasi dalam pembangunan suatu wilayah mendatang dan atau kebijakan, rencana, dan SNI Neraca Sumberdaya Alam Spasial (WCED, Brundrland Commision 1987) atau program Keterkaitan Neraca dengan SDGs dan Perencanaan (Suwignyo, 2016) 16 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 17  Artikel Artikel teknis kepada pemerintah daerah. Sampai bulan BIG menyatakan integrasi yang berarti ”penyatuan” memberikan Peran Badan Informasi Geospasial Desember 2016, BIG telah melaksanakan sosialisasi implikasi adanya kesatuan dan konsistensi dalam pengolahan data mulai dan pembinaan di 13 provinsi antara lain Sumatera awal sampai akhir, yang mempertimbangkan adanya masalah incompatible UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Selatan, Riau, Kalimantan Selatan (2013), Jawa antar data yang disebabkan bentuk, struktur asli, serta sifat-sifatnya. Integrasi Geospasial (IG), pasal 57, mengamanatkan BIG Timur,Sumatera Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau spasial neraca sumberdaya lahan, hutan, air, dan minerba menjadi masalah melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, (2014), Nusatenggara Barat, Lampung dan Sulawesi sehubungan dengan adanya perbedaan struktur dan karakteristik data yang pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap Selatan (2015), Jambi, Sumatera Utara, dan Banten diperoleh melalui prosedur yang berbeda-beda. penyelenggaraan IGT. (2016). Pada tahun 2017 akan dilaksanakan di 3 Integrasi neraca dilakukan sejalan dengan One Map Policy untuk Provinsi antara lain Aceh, Kalimantan Barat, dan menghasilkan satu data dan satu peta menggunakan satu referensi. Salah satu 1. Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam Gorontalo. masalah yang dihadapi dalam integrasi neraca adalah informasi geospasial yang Pembinaan IGT neraca sumberdaya alam digunakan masih belum terstandar dan klasifikasinya. Ke depan diharapkan Salah satu penyelenggara IGT yang perlu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab BIG kegiatan ini mampu menjawab tantangan tentang informasi geospasial neraca dibina adalah penyelenggara neraca sumberdaya dalam rangka menghasilkan IGT neraca sumberdaya. sumberdaya alam. alam. Neraca sumberdaya alam dapat memberikan Hasilnya berguna untuk instrumen evaluasi penataan informasi sumberdaya alam sehingga diketahui ruang dan sarana informasi untuk mengetahui potensi, jumlah, dan sebaran sumber daya alam. dinamika spasial sumberdaya. BIG berperan dalam membina dan mengintegrasikan neraca sumberdaya alam. Kegiatan 2. Integrasi Neraca Sumberdaya Alam pembinaan adalah menyiapkan norma standar pedoman dan kriteria (NSPK) dalam penyusunan BIG berperan dalam kegiatan integrasi Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 AKHIR neraca sumberdaya alam spasial daerah. Pasal 24 UU Verifikasi data & Menyusun Integrasi 4 neraca sumberdaya alam bersama K/L terkait dalam MULAI Matching Matriks 4 Komponen menentukan skenario terbaik Komponen IG menyatakan bahwa Badan Informasi Geospasial process kesesuaian bentuk petunjuk teknis, modul, perka, SNI dan standar neraca unit pemetaan (ada pengaruh & (ideal atau tidak) lainnya. dapat mengintegrasikan IGT yang diselenggarakan keseimbangan) & menentukan “Rekomendasi Model pembinaan lain berupa sosialisasi, oleh Pemerintah menjadi satu IGT baru. Integrasi nilai Kebijakan” bantuan teknis maupun bimbingan teknis kepada dilakukan untuk melihat keterkaitan antar komponen pemerintah daerah maupun K/L. Kegiatan pembinaan sumberdaya alam. yaitu memberikan informasi dan pengetahuan terkait Konsep integrasi neraca sumberdaya alam manfaat penyusunan neraca sumberdaya alam spasial, ini melihat bahwa sumberdaya merupakan suatu Alur Penyusunan Integrasi Neraca Sumberdaya Alam meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah sistem yang saling terkait. Diharapkan sumberdaya daerah untuk melaksanakan penyusunan neraca alam suatu daerah dapat diketahui potensi dan sumberdaya alam spasial sebagai bagian salah satu pemanfaatannya. Integrasi neraca sumberdaya alam instrumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan dapat berperan sebagai salah satu tools evaluasi pengelolaan sumberdaya alam dan penataan Implementasi Neraca Sumberdaya Alam di Daerah hidup yang berbasis spasial. Pembinaan juga dapat berupa bimbingan ruang lebih komprehensif dengan melihat berbagai komponen. Penyusunan neraca sumberdaya memiliki bereferensi kebumian. payung hukum sebagai dasar untuk dilaksanakan. SEB berikut Lampirannya berfungsi sebagai Dalam tataran implementasi masih banyak pemerintah Pedoman Teknis dalam Implementasi Penyusunan dan daerah yang belum melaksanakan. Beberapa Pemetaan Neraca Sumberdaya Alam Daerah yaitu: pemerintah daerah yang sudah melaksanakan, antara • Penyusunan NSAD di tingkat Provinsi dan lain Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kelompok Riau. Untuk 2017, daerah yang sudah merencanakan Kerja (Pokja) yang diketuai oleh Kepala Bappeda penyusunan neraca sumberdaya alam yaitu Provinsi atau instansi perencanaan pembangunan di Banten. daerah. Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menyikapi pentingnya pemerintah daerah Gubernur atau Bupati/Walikota. dalam menyusun neraca, maka pada tanggal 20 Juni • Pembinaan penyusunan, pengkajian dan laporan 2012, keluar Surat Edaran Bersama (SEB) antara NSAD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BIG tentang oleh Pemerintah Daerah masing-masing. perlunya disusun Neraca Sumberdaya Alam Daerah Difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Up. (NSAD). Dalam rangka mendukung pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta untuk bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial. memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan data dan informasi neraca sumberdaya alam daerah yang menyangkut Wilayah Sosialisasi dan Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam potensi, jumlah, dan sebaran sumber daya alam yang 18 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 19  Artikel Artikel Stakeholder Neraca Sumberdaya Alam (Baster, 2015) Success Story Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa SKPD terkait antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang telah Pekerjaan Umum dan ESDM, Dinas Pertanian, Kanwil menyusun neraca sumberdaya alam secara rutin. Badan Pertanahan Nasional, Badan Lingkungan Hidup Neraca sumberdaya alam yang disusun setiap periode dan Bappeda Kabupaten/Kota. Selain itu penyusunan Peta Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5 tahun yakni neraca sumberdaya alam tahun 2002- neraca sumberdaya alam juga melibatkan perguruan 2007 dan 2007-2012. Penyusunan neraca sumberdaya tinggi yang ada di Yogyakarta. Isu Strategis dan Tantangan yang dilakukan sudah mengikuti SNI yang dikeluarkan Hasil penyusunan neraca sumberdaya alam BIG dan K/L terkait. memberikan beberapa rekomendasi dan kebijakan Beberapa isu strategis terkait penyusunan Tantangan ke depan adalah perlunya Pemerintah daerah Yogyakarta memandang antara lain adanya penyimpangan pemanfaatan ruang neraca sumberdaya alam menurut Suwignyo (2016) penguatan kelembagaan (dasar hukum, anggaran, penting menyusun neraca sumberdaya alam karena aktual disebabkan keterbatasan ruang bagi penduduk antara lain neraca ini belum menjadi dasar dalam organisasi pelaksana di daerah) untuk mengoptimalkan permasalahan aglomerasi perkotaan Yogyakarta. untuk beraktifitas atau pemanfaatan lahan budidaya di menyusun dokumen perencanaan pembangunan pelaksanaan neraca sumberdaya alam. Neraca Aktivitas Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, kawasan lindung yang sudah ada sebelum ditetapkan daerah (RTRW, RPJMD, RKPD). Pelaksanaan neraca sumberdaya alam merupakan sistem penting untuk kota pariwisata dan kota budaya berdampak pada sebagai fungsi lindung oleh pemerintah (Bappeda DIY, sumberdaya alam yang kurang implementatif mengetahui pemanfaaatan sumber daya alam dalam perubahan penggunaan lahan. Pertumbuhan 2014). Belum semua potensi dan peta sumberdaya disebabkan kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi rangka mendukung upaya pembangunan daerah hotel dan apartemen yang menjamur berpotensi alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpetakan neraca sumberdaya alam, koordinasi organisasi secara berkelanjutan. Peran aktif stakeholder sangat menyebabkan permasalahan lingkungan khususnya secara detail. Selain itu neraca sumberdaya alam juga pelaksana kurang efektif, dan alokasi anggaran di diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketersediaan lahan dan air tanah. merekomendasikan perlunya kerjasama dan integrasi daerah terbatas. neraca sumberdaya alam. Penyusunan neraca sumberdaya alam ataupun sharing data dengan stakeholder terkait Penulis 1 adalah Surveyor Pemetaan Pertama, BIG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dalam konteks pemantauan dan penyusunan neraca Penulis 2 adalah Kepala Bidang Dinamika SDA, BIG kelompok kerja (Pokja) dibawah koordinasi Bappeda. sumberdaya alam. Referensi Badan Informasi Geospasial. 2014. One Map Policy Sebagai Sarana Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Peredam Konflik Penguasaan Lahandi Indonesia Lingkungan Hidup. Diakses dari http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/ Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang undang Nomor 4 show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi- Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Tahun 2011 geospasial-susun-satu-peta-dasar 5 Desember 2016. tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial. 2016. Laporan Intergrasi Neraca Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Presiden Nomor Sumberdaya Alam Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Bogor. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Neraca Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Sumberdaya Alam Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Solihin, M. A. dan S. Rija. 2007. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yogyakarta. Secara Terpadu untuk Memperkuat Perekonomian Lokal. Baster, A. 2015. Peran Pemda dalam Penyusunan Neraca Jurnal SoilREns 8: 782-793. Sumberdaya Alam Daerah.Disampaikan dalam Sosialisasi Suwignyo, N. 2016. Peran Pemda dalam Penyusunan Neraca dan Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Sumberdaya Alam Daerah (NSAD) untuk Meningkatkan Lampung. 11 Juni 2015. Bandar Lampung. Daya Saing Daerah. Disampaikan dalam Sosialisasi dan Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang Undang Nomor 26 Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Banten. 16 Paparan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi DI Yogyakarta Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. November 2016. Serang. Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 32 Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang undang Nomor 4 20 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 21 Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas - BIG ISSN: 2540-9042 Vol. 1 No.2. Desember 2016 GEO tangkas Buletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas A T L A S Gerbang Depan Informasi Geospasial Kajian Tingkat Akurasi Integrasi Tata Ruang Rakortek IGT: Menakar Koreksi Geometrik dengan Pertanahan Kemajuan Implementasi One Map Policy  GEO dari redaksi tangkas Buletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas Diterbitkan Oleh: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) menjaga nusantara Badan Informasi Geospasial (BIG) Pelindung Kepala BIG Pembaca yang Budiman..... Deputi Bidang IGT Tepat tanggal 13 Desember kita peringati Dewan Redaksi sebagai Hari Nusantara. Momentum tersebut Mulyanto Darmawan mengingatkan kembali akan lintasan sejarah, tatkala Sri Daryaka Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan tentang Habib Subagio kesatuan daratan dan perairan Indonesia menjadi bagian Prita Brada Bumi yang tak terpisahkan. Pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk Pemimpin Redaksi hak-hak hukum didalamnya, menjadi nilai strategis bagi Fakhruddin M kepentingan bangsa terutama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai generasi penerus sudah selayaknya Staf Redaksi kita menjaga warisan para pendahulu untuk menjaga Sri Eka Wati tanah dan air Indonesia melalui peran masing-masing Roswidyatmoko Dwihatmojo sesuai dengan keahlian. Beberapa aksi damai terutama Fuad Hasyim di Jakarta pada bulan Desember 2016 ini menunjukkan Randhi Atiqi Amanah Anggun Prabandari bahwa menjaga nusantara merupakan bagian penting Rochmad Budi Santoso agar tanah air ini tidak terkoyak. Rakyan Paksi Nagara Geotangkas Edisi II ini mencoba sedikit I Made Dipta Sudana mengangkat terkait dengan Hari Nusantara melalui Chintia Dewi beberapa foto dan artikel menarik tentang nusantara. Erna Kusumawati Beberapa foto yang identik dengan perairan menghiasi beberapa halaman. Tak lupa, penulis geotangkas Desain & Tata Letak meneropong nusantara dengan mengangkat tema Atlas Mustofa Sebagai Gerbang Depan Informasi Geospasial. Produk Ellen Suryanegara atlas diharapkan mampu menggambarkan Indonesia melalui atlas multitema, baik tema sumberdaya, Keuangan dan Distribusi budaya, sosial, ekonomi, dan tema menarik lainnya. Rosie Kennedy Atlas tidak hanya dihasilkan oleh Badan Informasi Wahyu Tri Handayani Geospasial, tetapi juga dihasilkan oleh Kementerian/ Lembaga sesuai dengan sektor masing-masing. Peran swasta dalam memproduksi atlas juga menjadi bagian Alamat Redaksi dari mencerdaskan generasi penerus yang ujungnya Gedung F Lantai 2, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas merupakan langkah penting menjaga nusantara. BIG, Jl. Jakarta - Bogor Km. 46, Cibinong, Jawa Barat Edisi kedua ini juga menampilkan beberapa ar- Telp/Faks: (021) 8764613 tikel menarik tentang tata ruang, bedah wilayah nusanta- www.big.go.id, https://twitter.com/pptra_big ra, dan serba-serbi geospasial. Kami tim redaksi berharap, tulisan-tulisan sederhana ini menjadi bagian penting ISSN: 2540-9042 dalam menggelorakan literasi atau dunia membaca dan menulis yang dirasakan semakin luntur. Selamat mem- baca!. Salam PPTRA ~ Senang Berbagi Setia Melayani Cover depan: Pelabuhan Perikanan Labuhanmaringgai, Lampung Cover belakang: sepasang anak Pulau Leti, Geotangkas Maluku Barat Daya Tim Redaksi Daftar Isi SAJIAN UTAMA 10 Atlas, Gerbang Depan Informasi Geospasial ARTIKEL 16 Kebijakan Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam 22 Kajian Tingkat Akurasi Koreksi Geometri 30 Integrasi Tata Ruang dengan Pertanahan 36 Usaha Berbasis Komunitas Desa dalam Perspektif Informasi Geospasial 42 Peran Pemetaan Rencana Tata Ruang dalam Mitigasi Bencana INFO KEGIATAN 48 Mekanisme Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang 55 Sistem Informasi Transportasi Perkotaan 58 Rakortek IGT: Menakar Kemajuan Implementasi One Map Policy 62 Kolokium: Pemetaan Tata Ruang, Dinamika SDA, dan Atlas BEDAH WILAYAH 64 Air Terjun Way Lalaan, Keindahan Tersembunyi di Tanggamus 66 Rajaampat, Permata dari Timur 70 Oceania, Wilayah Kepulauan di Samudera Pasifik 72 Benteng Wolio Kesultanan Buton BEDAH BUKU 76 Kartografi SERBA-SERBI GEOSPASIAL 78 Permainan Lokasi Hotelling Buletin Geotangkas menerima tulisan terkait Infor- masi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas. Tulisan yang masuk ke redaksi menjadi bagian penting penyebarluasan IG terkait tata ruang, dinamika SDA, dan Atlas untuk kepentingan pemba- ngunan dan publik. Tulisan dikirim ke: redaksi.ptra@gmail.com GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 1  Dua bocah kecil penduduk Pulau Leti sedang mengayuh perahu Samudera, laut, selat, teluk, adalah beranda GEO depan nusantara. Menyiapkan generasi tangkas Buletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas penerus yang sadar akan kekayaan ISSN: 2540-9042 perairan dan sumberdaya didalamnya merupakan tugas besar kita bersama