KOMPILASI TUGAS KELOMPOK SEJARAH

BIOGRAFI DAN KONTRIBUSI TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK ROBERT KING MERTON, HERBERT KAUFMAN, CHESTER I. BARNARD, AARON WILDAVSKY, JEFFREY L. PRESSMAN DISUSUN OLEH Kelompok 1 Muh Salman Alfarisi 07/257743/SP/22536 Roby Candra Gumilar 10/299466/SP/24135 Fransisca Ami Nugrahaeny 11/311835/SP/24441 Yelladys Nuring A. 11/312145/SP/24498 Aan Andrianto 11/312569/SP/24576 Rizki Wahyu Nur Isnaeni 11/314342/SP/24609 Fitri Fatonah 11/317742/SP/24635 Herlambang Sapto Aji 11/317755/SP/24648 Rajito Ahmad Syah 11/317761/SP/24654 JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2014  Robert King Merton Robert King Merton (Robert K. Merton) lahir pada 4 juli 1910 di Philadelphia Selatan. Keluarganya merupkan imigran Yahudi. Berganti nama depannya dari Marlin menjadi Robert, Merton sempat bekerja menjadi seorang pesulap (Schmaus,2008). Merton dibesarkan dalam semangat belajar yang tinggi. Karena kepandaiannya, Merton mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Universitas Temple. Dari universitas tersebut, ia mendapat gelar B.A, dan mulai memiliki ketertarikan dengan ilmu sosiologi. Kemudian Merton memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studinya di Universitas Harvard dan berhasil mendapat gelar MA Ph.D. Tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam perjalanan Merton di antaranya yaitu Talcott Persons, P.A Sorokin yang lebih banyak mendorong Merton ke arah pemikiran sosial Eropa, ahli biokimia sekaligus sosiolog L.J Henderson, sejarahwan ekonomi E.F Gay, yang mengajarkan tentang perkembangan ekonomi, dan George Sarton. Pada masa studinya di Harvard, Merton pernah menjadi asisten peneliti Sorokin dan di tahun ketiganya Merton kuliah, mereka berhasil mempublikasikan artikel hasil penelitian tersebut. Sementara itu, di tahun kedua keuliahnya, Merton sempat sebuah artikel berjudul Social Forces and the America Journal of Sociology (Calhoun, 1893). Selepas kuliah, Merton diangkat menjadi pimpinan Jurusan Sosiologi di Tulane. Pada tahun 1957, Merton terpilih sebagai presiden American Sociology Society. Merton menjadi sosiolog Amerika pertama yang mendapatkan penghargaan berupa National of Science dari Presiden Amerika pada tahun 1994. Dalam artikelnya Bureaucratic Structure and Personality, Merton mempersoalkan gagasan birokrasi rasional yang diungkapkan oleh Weber. Menurutnya, penekanan pada ketepatan dan keajegan (reliabilitas) dalam administrasi, dapat mengakibatkan kegagalan administrasi itu sendiri. Merton beranggapan bahwa peraturan yang dirancang sebagai alat untuk mencapai tujuan, dapat menjadi tujuan itu sendiri. Merton selanjutnya menguraikan bahwa birokrasi pada hakikatnya memberi pengaruh tertentu bagi keperibadiaan para anggotanya, dimana mendorong timbulnya kecenderungan untuk menaati peraturan organisasi secara kaku demi kepentingan dan keuntungannya sendiri. Apabila perilaku dalam birokrasi tidak sesuai dengan aturan normatif, maka akan terjadi anomie (non konformis) di mana muncul ketidakserasian (kesenjangan) antara kultural dengan struktural dalam pemerintahan itu sendiri. Merton dengan tegas menilai bahwa ada dampak buruk yang dari birokrasi yang berimbas pada kepribadian personil di dalamnya. Beberapa konsep dasar Merton tentang birokrasi modern, yaitu: (1) Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal, (2) Birokrasi meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas; (3) Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi; (4) Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokratis; (5) Status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hirarkhis; (6) Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas serta terperinci; (7) Otoritas pada jabatan bukan pada orang; dan (9) Hubungan antar individu dibatasi secara formal (Poloma, 2000). Merton memperkenalkan konsep trained incompetence. Konsep ini mengacu kepada karyawan yang hanya berfokus pada pekerjaan yang mereka minati saja dalam organisasi. Pelatihan diadakan dengan alasan karena karyawan sering kali kurang responsif untuk memahami dan mengatasi masalah user atau masyarakat. Birokrasi dilihat tidak memiliki keberhasilan yang besar dalam menyesuaikan pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan yang menjadi bagian penting dalam praktis profesional karena peraturan-peraturan rigid yang diciptakan (Kettner, 2002). Herbert Kaufman Herbert Kaufman adalah seorang penulis dan penulis dalam surat kabar asal Amerika serikat yang lahir pada 6 Maret 1878 dan meninggal pada 6 Spetember 1947. Pemikirannya tentang administrasi ia tuangkan dalam tulisannya yang berjudul “Administrative Decentralization and Political Power” bahwa administrasi senantiasa berkembang diiringi pergeseran 3 nilai utama yaitu keterwakilan, kompetensi netral dari politik dan kepemimpinan eksekutif. Administrasi pada abad ke-19 cenderung diwarnai oleh korupsi akibat pengaruh politik terhadap administrasi. Oleh karena itu muncul pemikiran dikotomi administrasi dengan politik dan pengenalan merit-system. Hal ini menimbulkan konsekusensi munculnya fragmentasi dalam administrasi yang menyebabkan inefisiensi dan menurunnya tingkat keterwakilan publik. Masyarakat pun menuntut agar tingkat keterwakilan diperbaiki sehingga aspirasi mereka dapat mempengaruhi sistem yang berjalan dalam pemerintahan serta pembuatan kebijakan. Namun, peningkatan tingkat keterwakilan masih belum tentu mampu mempengaruhi isi kebijakan karena sering terjadinya bias politik dan adanya kepemimpinan yang kurang terintegrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Herbert Kaufman sendiri menganggap bahwa pengaruh masih terlihat jelas pada struktur kepemimpinan di berbagai institusi meski upaya penguatan kompetensi netral dan kepemimpinan eksekutif sudah diupayakan. Tingkat eksekutif dalam institusi pemerintahan juga masih sangat terfragmentasi dan tingkat keterwakilan pun masih menjadi tuntutan besar di antara 3 nilai utama. (Kaufman, 1969) Herbert Kaufman berpendapat bahwa peningkatan keterwakilan dapat dilakukan dengan perubahan administrasi. Kunci utama keterwakilan terletak pada agensi administrasi. Perubahan administrasi dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti merekrut pegawai ke dalam organisasi atau menambahkan suatu badan untuk mensurvey kinerja mereka. Selain itu, perubahan dapat dilakukan pula dengan adanya layanan komplain warga negara yang memiliki kekuatan legal untuk menginvestigasi penyalahgunaan dalam administrasi. Desentralisasi juga muncul untuk menyelesaikan masalah keterwakilan termasuk dalam hal mengekspresikan kebutuhan mereka, berkonsultasi dengan pejabat dan ikut mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain karena lebih efisien, desentralisasi dianggap mampu meningkatkan angka partisipasi rakyat, meningkatkan profesionalitas birokrasi dan meningkatkan kapasitas kepala eksekutif dalam pengontrol administrasi. Kaufman juga berpendapat bahwa reorganisasi dalam administrasi juga diharapkan mampu menuju rasionalisasi , memperbesar , dan memperkuat staf eksekutif. kepala eksekutif pun mampu menjangkau semua perangkat untuk mengkoordinasikan keputusan kebijakan, menjalankan program dan menyelesaikan permasalahan publik. adanya usulan desentralisasi dapat menjadi untuk menciptakan peningkatan kapasitas eksekutif karena lebih efisien. karena pengambilan keputusan dilapangan lebih cepat tanpa kehilangan koordinasi dengan eksekutif tingkat pusat karena terdapat jalur komunikasi lapangan dengan eksekutif pusat dan melakukan kontrol alternatif sehingga otoritas pusat juga semakin kuat. (Kaufman, 1969) Herbet Kaufman juga melihat potensi konflik antar pemegang kekuasaan jika desentralisasi dan fragmentasi administrasi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan karena munculnya badan yang terkadang bekerja bertentangan atau overlapping dengan badan lain. Oleh karena itu, Herbert Kaufman beranggapan bahwa presiden sebagai eksekutif tertinggi harus mampu membanguan hubungan yang erat dengan gubernur dan walikota karena posisi mereka yang lebih representatif. Koalisi eksekutif ini juga dilakukan baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta antar pemerintah daerah utamanya dalam hal konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program sehingga terpelihara hubungan baik. Kaufman beranggapan terwujudnya pertemuan antara keterwakilan dan kepemimpinan. hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan eksekutif ke birokrasi untuk memberikan informasi tentang kinerja birokrasi. Kelompok ini juuga dapat memebrikan pengaruh ke birokrasi dan eksekutif. Herbert Kaufman berpendapat bahwa terdapat siklus dalam proses perubahan administrasi ini yaitu dimulai dari adanya tuntutan pelaksanaan ketiga nilai utama hingga kembali kepada sistem administrasi di mana pemimpinan memiliki kekuatan dalam melakukan kontrol. Munculnya desentralisasi akan memunculkan konsenkuensi adanya tuntutan lokal yang mempengaruhi program publik dan adanya eksekutif lokal yang mengepalai biro fungsional dan pegawai lapangan. Namun pada akhirnya desentralisasi menimbulkan ketidaksamaan perkembangan daerah sehingga membutuhkan intervensi pusat. Rakyat yang sebelumnya menuntut desentralisasi untuk meningkatkan keterwakilan akan mulai berpikir ulang. Adanya desentralisasi akan membuat eksekutif daerah mengembangkan kekuatan politik dari otonomi yang mereka miliki. Lalu keinginan di mana pemerintah pusat menjadi acuan dan pemegang komando akan mulai muncul kembali dari masyarakat. (Kaufman, 1969) Chester I. Barnard Chester I. Barnard adalah seorang pengusaha asal Amerika serikat yang lahir pada tanggal 7 November 1886 dan meninggal pada 7 Juni 1961. Ia adalah seorang pemikir tentang manajemen dan organisasi. Salah satu karyanya yang terkenal yang mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi adalah tulisannya yang membahas keberadaan organisasi informal kaitannya dengan negara sebagai negara formal yang memiliki administrasi. Menurut Barnard terdapat hubungan antara organisasi informal dan organisasi formal. “Organisasi informal ini dapat terjadi dikarenakan seringnya orang-orang berinteraksi satu sama lain dalam sebuah kontrak ketika hubungan mereka bukan merupakan bagian dari aturan dalam organisasi formal.”(Shafritz & Hyde, 1997). Pemahanan Bardnard ini contohnya adalah organisasi informal yang terjadi dalam sebuah instansi pemerintah, dalam organisasi tersebut para pegawai tidak terikat oleh peraturan yang mengikat serta tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh instansi tersebut. “Organisasi informal memiliki keterbatasan dan tidak berstruktur serta tidak memiliki pembagian divisi atau tugas yang pasti.” Biasanya organisasi informal ini muncul dilatarbelakangi oleh visi atau kesamaan latar belakang oleh para pegawai.Sehingga diharapkan para pegawai tidak hanya terpaku pada tugas yang telah diatur, melainkan diharapkan memiliki motivasi lebih untuk mengembangkan organisasi bersama-sama maupun membantu rekannya dalam menyelesaikan permasalahan tugasnya meskipun berbeda divisi kerjanya. Barnard juga beranggapan terdapat konsekuensi dari keberadaan organisasi informal ini. “Organisasi informal meskipun terdiri dari proses masyarakat yang tidak sadar yang berbeda dengan orang-orang dari organisasi formal yang sadar memiliki dua kelas penting dari efeki tua.) Menetapkan sikap tertentu, pemahaman, adat istiadat, kebiasaan, dan institusi. b.) Menciptakan kondisi di mana organisasi formal mungkin timbul. c.) Efek langsung yang paling umum dari organisasi informal adalah kebiasaan, adat istiadat, cerita rakyat, hilangnya perilaku.” (Shafritz & Hyde, 1997). Menurutnya, keberadaan organisasi informal dapat menjadi pendukung organisasi formal seperti birokrasi. Pembentukannya pun memiliki cara tersendiri. Organisasi formal yang terbentuk didasarkan atas keperluan organisasi informal untuk memiliki aturan yang mengikat terhadap anggotanya. Akan tetapi ketika organisasi formal telah terbentuk, maka organisasi informal dalam organisasi formal juga diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, melalui pencapaian tujuan dari organisasi informal itu sendiri. Organisasi informal sering kali terbentuk secara alami seperti aktivitas yang secara rutin terjadi dalam organisasi formal yang melibatkan interaksi antar pegawainya, dan lama kelamaan antara satu pegawai dengan pegawai lain memiliki hubungan yang erat dalam pekerjaannya. Menurut Barnard, organisasi informal sebagai pelengkap organisasi formal tentu memiliki fungsi. Salah satu fungsi yang sangat diperlukan organisasi informal dalam organisasi formal adalah komunikasi. Fungsi lain adalah bahwa pemeliharaan kekompakan dalam organisasi formal melalui pengaturan kesediaan untuk melayani dan stabilitas otoritas obyektif. Fungsi ketiga adalah pemeliharaan perasaan integritas pribadi ,harga diri , pilihan independen dan memberikan kesempatan sering untuk penguatan sikap pribadi. Meskipun fungsi ini sering dianggap merusak organisasi formal, tetapi itu harus dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan kepribadian individu terhadap efek tertentu yang ditimbulkan organisasi formal. Fungsi dari organisasi informal antara lain bahwa mereka berinteraksi di antara orang- orang yang di dasarkan pada pribadi bukan pada tujuan bersama atau umum. Karena karakter berulang mereka menjadi sistematis dan terorganisir melalui efeknya pada kebiasaan bertindak dan berpikir. Begitu halnya dengan negara dengan birokrasi administrasi formalnya. Meskipun negara terdiri dari jumlah orang dengan setiap individu yang memiliki pengalaman interaktif terbatas, namun tetap terjalin hubungan tak berujung kepada rantai antara orang-orang dalam adat istiadat, kebiasaan dan lembaga. Organisasi informal ini menimbulkan organisasi formal dan organisasi formal yang diperlukan untuk setiap organisasi besar yang tidak resmi yaitu masyarakat. Aaron Wildavsky Aaron Wildavsky adalah seorang ilmuwan politik dari Amerika yang terkenal karena kepeloporannya dalam kebijakan publik, penganggaran pemerintah, dan manajemen risiko. Aaron Wildavsky lahir pada tanggal 31 Mei 1930 di Brooklyn di New York dan meninggal dunia pada 4 September 1993. Wildavsky lulus dari Universitas Brooklyn , kemudian sekolah pascasarjana di Universitas Yale dan disertasi PhD-nya adalah studi tentang politik dari kontroversi energi atom Dixon- Yates, yang diselesaikan pada tahun 1958 (Pace, 1993). Karir Aaron Wildavsky dimulai saat mengajar di Oberlin College, dari tahun 1958 sampai tahun 1962, kemudian tinggal dan bekerja di Washington DC selama setahun sebelum pindah ke University of California at Berkeley di mana ia bekerja sebagai seorang profesor ilmu politik selama sisa hidupnya. Di Berkeley, ia adalah ketua ilmu politik departemen dari tahun 1966 sampai 1969 dan merupakan dekan pendiri Graduate School of Public Policy (1969-1977). Beliau kemudian menjabat sebagai presiden dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika untuk periode 1985-1986. Beliau juga seorang anggota dari American Academy of Arts and Sciences dan National Academy of Public Administration. Wildavsky adalah seorang sarjana dicatat sebagai orang yang berpengaruh dalam hal penganggaran dengan ide incrementalism dalam penganggaran, yang berarti bahwa prediktor yang paling penting dari anggaran politik masa depan adalah bukan ekonomi rasional atau proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara. Bukunya yang berjudul Politics of the Budgetary Process disebut oleh American Society for Public Administration sebagai karya paling berpengaruh ketiga dalam administrasi publik dalam lima puluh tahun terakhir. Aaron Wildavsky adalah seorang penulis yang dinilai produktif, dimana beliau menjadi menulis atau membantu menulis tiga puluh  sembilan buku dan sejumlah artikel jurnal, termasuk karya-karya penting pada proses anggaran, analisis kebijakan, budaya politik, hubungan luar negeri, administrasi publik, dan pemerintah komparatif. . Penghargaan yang beliau peroleh setelah beliau wafat adalah penerima penghargaan di University of Louisville Grawemeyer pada tahun 1996 untuk Ideas Improving World Order, bersama Max Singer. Pemikiran Wildavsky tentang administrasi negara terutama tertuang dalam tulisannya bersama Jeffrey L. Pressman yang berjudul “Implementation” dan tulisannya sendiri yang berjudul “Self-Evaluation”. 1. Model Implementasi Model implementasi merupakan salah satu pemikiran dari Wildavsky yang mana model tersebut juga dipopulerkan oleh Pressman. “Implementation” (1973) merupakan salah satu judul karya mereka yang berisi tentang sejauhmana keberhasilan implementasi tergantung pada koordinasi, kerjasama, dan kontrol antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan (Rocyati, 2012). Implementasi yang diusung oleh kedua tokoh tersebut adalah berkaitan dengan teori organisasi, hubungannya dengan pemerintahan dan kebijakan publik. Kedua tokoh ini juga memperkenalkan gagasan tentang implementation deficit dan matematisasi pelaksanaan kebijakan (Hill & Hupe, 2002), yang berarti bahwa tingkat kerjasama antar departemen haruslah benar-benar optimal karena apabila ada mata rantai implementasi yang defisit akan menyebabkan kegagalan implementasi. Sedangkan untuk matematisasi pelaksanaan kebijakan maksutnya adalah tingkat keberhasilan dari implementasi tersebut dapat dianalisis secara matematis dengan syarat tidak melibatkan banyak pihak karena semakin banyak link dalam rantai implementasi hal tersebut berarti antar sesama pihak yang terlibat juga harus memerlukan tingkat kerjasama, koordinasi, kontrol yang semakin tinggi juga. Hal tersebutlah yang kemudian banyak menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan karena biasanya implementasi kebijakan sangat sulit diterapkan ketika melibatkan banyak pihak yang mana cenderung untuk mengejar tujuan masing-masing dan mengabaikan tujuan bersama yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut, menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk melaksanakan komunikasi secara intensif dengan sesama pembuat kebijakan yang lain serta komunikasi top-down secara optimal sehingga dalam implementasi kebijakannya tidak ada miss communication pada tingkat jajaran dibawahnya. 2. Self Evaluation  Teori tentang self evaluation organization oleh Wildavsky berisi tentang kritik Wildavsky terhadap sistem evaluasi yang selama ini berkembang. Evaluasi jarang dilakukan secara obyektif karena budaya organisasi yang selama ini dipertahankan adalah selalu menampakkan hal-hal yang baik saja namun menyembunyikan setiap kesalahan- kesalahan. Hal tersebut menyebabkan evaluasi tidak bisa memberikan perbaikan kepada organisasi yang bersangkutan. Penilaian secara subyektif tersebut dilakukan agar tidak banyak terjadi perubahan dalam organisasi karna karyawan sudah merasa nyaman dengan zonanya serta untuk mempertahankan citra dan kredibilitas organisasi yang tidak pernah melakukan kesalahan. (Wildavsky, 2007) Jeffrey L. Pressman Jeffrey L. Pressman terkenal dengan pemikirannya mengenai konsep implementasi yang dicetuskan dengan pemikiran bersama Aaron Wildavsky. Pemikiran tersebut dikeluarkan pada tahun 1973. Dalam bukunya yang berjudul Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland, Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky menjelaskan mengenai mengapa pekerjaan umum yang disponsori oleh U.S. Department of Commerce di Oakland, California, menghasilkan begitu sedikit pekerjaan sehingga tidak mengurangi kemiskinan maupun meningkatkan kesejahteraan kelompok minoritas (Leiter, 1975). Beberapa hal yang ditemukan oleh Pressman dan Wildavsky dalam penelitiannya adalah bahwa program-program dalam kebijakan yang telah dibuat mulai dilaksanakan ketika terdapat intensitas yang baik dan kekuatan untuk berkomitmen. Selain itu juga disebutkan bahwa implementasi nyata pada program pemerintah federal sangat sulit diterapkan dan sering mengalami kegagalan. Akan tetapi sebelumnya harus dipahami bahwa kebijakan diterjemahkan dalam satu aksi dan implementasi merupakan suatu permasalahan utama sebagai hasil dari suatu kebijakan yang dikeluarkan. Penelitian Pressman dan Wildavsky mengenai implementasi tersebut juga termasuk di dalamnya adalah pekerjaan mereka yang diasumsikan bahwa garis hierarki top-down dalam proses kebijakan diawali dengan undang-undang dan intensitas pegawai yang dipilih dalam pemilihan umum yang kemudian menjadi basis pengambilan keputusan. Model top- down mengasumsikan bahwa implementasi adalah proses garis lurus pada suatu kebijakan yang diterjemahkan dalam program aktivitas. Oleh karena itu pembuat kebijakan memiliki peran yang sangat penting karena berdampak pada hasil. Penelitian ini didasarkan pada dua sumber kegagalan dari implementasi yaitu isi dari kebijakan dan kemampuan individu serta implementasi organisasi untuk dihargai. Diharapkan implementasi yang mengarah pada top-down memiliki kemungkinan penyimpangan yang sangat kecil. Administrasi sebagai proses implementasi berbeda dengan administrasi sebagai proses. Administrasi sebagai proses implementasi juga menekankan kepada hasil akhir yang akan diterima, bukan hanya pada penerapan kebijakannya saja. Terdapat tiga asumsi mengenai konsep administrasi sebagai proses implementasi, yaitu pertama, bahwa proses implementasi kebijakan top-down, hierarki, dan satu arah diasumsikan bahwa kebijakan telah disusun sebagai bagian dari perwakilan administrasi. Perwakilan ini akan membawa program atau kebijakan di suatu negara. Kedua, fokus utama dalam manajemen organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia bertanggungjawab untuk menyediakan pelayanan dan fungsi-fungsinya untuk mendukung tindakan kebijakan. Ketiga, implementasi tidak menjadi bagian dari proses kebijakan karena proses administrasi dan pembuat kebijakan merupakan sesuatu yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky digolongkan dalam penelitian generasi pertama. Secara umum penelitian pada generasi pertama mengemukakan mengenai (Riyanto, 2008): 1. Mengelola pergeseran fokus dari sebuah proposal menjadi suatu aturan dan bagaimana suatu aturan menjadi program. 2. Menggambarkan kompleksitas dan dinamika sifat dari implementasi  3. Menekankan pada pentingnya suatu subsistem kebijakan dan kesulitan suatu subsistem dalam menghasilkan koordinasi dan pengendalian 4. Mengidentifikasi sejumlah faktor yang seolah-olah menjadi pemicu hasil sebuah program yang biasanya kekurangan ekspektasi 5. Mendiagnosa beberapa patologi yang secara periodik memengaruhi aktor yang melaksanakan implementasi. Pemikiran generasi pertama tersebut kemudian diteruskan sampai pada generasi ketiga dan tetap berlangsung hingga saat ini. Implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky akhirnya menjadi sejarah awal serta acuan terhadap perkembangan suatu kebijakan di banyak negara termasuk di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Calhoun, Craig J. 1893. Robert K. Merton: Sociology of Science and Sociology as Science. New York: Columbia University Press. Hill&Hupe. 2002. Implementing Public Policy Chapter Implementition Theory: The Top Down/Bottom Up Debate dalam review oleh Dodi Faedluloloh. http:// www.dodifaedlulloh.com/2013/07/antara-top-down-dan-bottom-up-diskursus.html Schmaus, Warren. 2008. Merton, Robert King Biography. http: //www. encyclopedia.com/ topic/Robert_King_Merton.aspx diakses pada 21 Mei 2014 Pace, Eric. 1993. A Aaron Wildavsky, Budgeting Expert And Researcher, 63. http:// www.nytimes.com/1993/09/06/obituaries/aaron-wildavsky-a- budgeting-expert-and-researcher-63.html diakses pada Juma t23 Mei 2014 pukul 23.46. Kaufman, Herbert. 1969. Public Administration Review: Administrative Decentralization and Political Power. Vol. 29. No.1 Pp. 3-15. Kettner, P. M. (2002). Achieving Excellence in the Management of Human Service Organizations. United States: Pearson Education, Inc. Leiter,William. M. The Western Political Quarterly diakses dari http:// www. jstor.org/ discover/10.2307/447443?uid=3738224&uid=2&uid=4&sid=21104065897077 Magister Administrasi Publik Unsoed. Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis diakses darihttp://mapunsoed12.files.wordpress.com/2008/05/bab-65.doc Poloma, Mrgret M. 2000. Sosiologi Kontemporer. Penerjemah Yasogama, Jakarta: Raja Grafindo Persada Riyanto, Ayi. 2008. Studi Implementasi Kebijakan Publik diakses dari http://www.scribd. Com/doc/28193139/Implementasi-Kebijakan- Publik-Working-Paper. Rocyati. 2012. Pendekatan dan Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik dalam http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel yang diakses pada tanggal 23 Mei 2014 Pukul 23.27. Wildavsky, Aaron. 2007. Speaking Truth The Power. New Jersey: Transaction Publisher. BIOGRAFI DAN KONTRIBUSI TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK DWIGHT WALDO, DANIEL KATZ AND ROBERT L KAHN, FREDERICK RIGGS, MICHAEL LIPSKY, H.GEORGE FREDERICKSON DISUSUN OLEH Kelompok 2 Nike Adelia I. 11/312176/SP/24504 Agtiara Rooviuka P. 11/317771/SP/24664 Selfi Putrantri 11/312203/SP/24509 Ade Melani 11/317790/SP/2468  Devi Rianitasari 11/312358/SP/24536 Maretha Asriningtyas 11/317809/SP/24699 Harji Kalbuadi 11/312513/SP/24565 Kuncono Cahyo Mukti 11/317825/SP/24713 Wandhana H. 11/312442/SP/24550 Irenty Helena 11/317780/SP/24671 JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2014 Dwight Waldo Dwight Waldo merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Waldo lahir pada 28 September 1913 dan merupakan ilmuwan politik Amerika. Waldo merupakan wakil presiden pada tahun 1976-1977 dan menjadi presiden di National Associationof Schools of Public Affairs and Administration di tahun 1977-1978. Jabatan kepemimpinan profesional lain yang pernah di duduki oleh Waldo adalah wakil presiden di American Political Science Association tahun 1961-1962, editor-in-chief of the Public Administration Review di tahun 1966-1977 dan wakil presiden di American Society for Public Administration pada tahun 1985-1986. Karya terkenal dari Waldo adalah “The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration” yang dipublikasikan pada tahun 1948.  Dwight Waldo mengemukakan bahwa administrasi publik adalah gabungan antara seni dan ilmu-ilmu pemerintahan yang akhirnya berkembang menjadi seni dan ilmu-ilmu manajemen. Efisiensi dan ekonomi menjadi hal yang pokok dalam teori manajemen, dan hak masyarakat menjadi hal yang pokok dalam teori pemerintahan. Terdapat empat (4) ide pokok dalam pemikiran Waldo mengenai ilmu administrasi publik, yaitu ada ketegangan antara demokrasi dan birokrasi yang mewajibkan PNS untuk melindungi prinsip demokrasi; dikotomi politik merupakan prinsip yang salah karena pegawai negeri memegang posisi politik yang membutuhkan lebih dari sekedar melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang terpilih; pegawai negeri di tuntut untuk menggunakan prinsip efisiensi dengan metode manajemen ilmiah proses hukum dan akses masyarakat terhadap pemerintah; dan pemerintah tidak dapat dijalankan seperti bisnis atau sektor swasta (George Lowery, 2001). Dwight Waldo berpendapat melalui kritikannya terhadap paradigma perkembangan administrasi publik, yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal munculnya Studi Perbandingan Administrasi Negara. Salah satunya adalah kritik Waldo mengenai ilmu administrasi publik klasik. Waldo kurang menyetujui mengenai prinsip dikotomi administrasi publik dan berpendapat bahwa pemisahan antara dikotomi dan administrasi publik tidak sesuai. Prinsip dikotomi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara birokrasi dan demokrasi dengan menggunakan pemilihan tanggung jawab yang representatif untuk menyusun kebijakan dan membatasi administrator terhadap implementasi kebijakan tersebut. Demikian pula melalui desertasinya yang berjudul The Administrative State tersebut, Waldo mengkritik mengenai prinsip administrasi negara menurut Gulick dan Urwick. Prinsip yang mereka kemukakan ialah POSDCORB yang merupakan singkatan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting sebagai suatu fungsi eksekutif dalam administrasi. Menurut Waldo, POSDCORB merupakan doktrin administrasi yang tidak netral. Doktrin tersebut mengandung nilai-nilai yang kompleks dari politik filsafat kuno dari peradaban barat, sehingga tidak dapat digunakan selain di dunia barat dan dimasa mendatang (Thoha, 2010). Politik dan filsafat kuno peradaban barat yang dimaksud oleh Waldo adalah mengenai pandangan Jefferson dan Jackson tentang demokrasi dan peranan pemerintah. Menurut mereka peranan pemerintah tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan perseorangan dan berpendirian bahwa peranan yang besar harus diberikan kepada perseorangan dalam menentukan kegiatan-kegiatan kolektif (Waldow, ___ ). Selain itu, Waldo juga mengkritik bahwa metodologi yang dipergunakan untuk menentukan prinsip- prinsip tersebut tidak konsisten, demikian pula nilai ekonomi dan efisiensi yang mendominasi pemikiran pada bidang ini terlalu sempit. Prinsip POSDCORB mempunyai peranan besar dalam ilmu administrasi publik. Prinsip ini berkaitan erat dengan sistem manajemen publik atau mengenai sistem organisasi publik. POSDCORB menjelaskan mengenai langkah- langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan sistem manajemen atau organisasi yang lebih baik. Dwight Waldo berpendapat bahwa administrasi publik di zaman klasik tidak menunjukkan prinsip demokrasi yang ideal. Demokrasi terlihat sebagai hal yang diinginkan, namun berfokus di sekeliling administrasi dan berlawanan dengan prinsip efisiensi. Waldo juga mengkritik bahwa pemikiran administrasi klasik tidak terlalu penting terhadap irasional dan aspek informal dari organisasi.Sudah dijelaskan bahwa Waldo mengkritisi prinsip administrasi klasik karena ia menganggap prinsip tersebut terlalu berpacu pada politik filsafat kuno dan peradaban barat. Menurut Waldo, studi public administration merupakan jawaban dalam upaya mengubah politik dan filsafat kuno tersebut. Pada hakikatnya filsafat yang baru ini merupakan suatu penafsiran kembali akan arti demokrasi bagi Amerika dengan mewujudkan nilai persamaan dan kebebasan warga negara dengan jalan membentuk suatu pemerintahan yang kuat, effisien, dan sekaligus bertanggung jawab serta demokratis Daniel Katz and Robert L Kahn Para ilmuwan sosial berharap untuk memahami mengenai organisasi manusia atau human organization untuk dapat mendeskripsikan dasar-dasar bentuk, aspek-aspek, serta fungsi organisasi mereka tersebut. Melalui hal tersebut, mereka berharap dapat menguji dan mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki dengan mengenalkan perubahan dengan maksud tertentu ke dalam organisasi dengan menerapkannya pada organisasi tersebut, misalnya dengan mewujudkan organisasi yang lebih ramah dan lebih responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Masalah pertama yang muncul dalam usaha memahami sebuah organisasi atau sistem sosial adalah letak serta pengenalannya. Bagaimana para ilmuwan dapat mengetahui bahwa mereka telah mendapai kesepakatan untuk berhubungan dengan sebuah organisasi? Apa saja batasan-batasannya? Perilaku apa saja yang terdapat dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi? Istilah yang popular digunakan untuk manamai organisasi- organisasi sosial adalah sebuah bantuan dan sebuah rintangan. Istilah ini menunjukkan adanya penerimaan secara sosial stereotip mengenai organisasi dan tidak secara terperinci mengenai struktur peran dalam organisasi tersebut. Karakteristik utama yang kedua dari pendekatan untuk memahami sebuah organisasi adalah dengan memandangnya sebagai hal yang sederhana. Organisasi yang dapat menghidupkan sistem, baik biologis maupun organisasi sosial benar-benar bergantung pada lingkungan eksternalnya dan harus menjadi sebuah organisasi dengan sistem yang terbuka. Karakteristik yang terdapat dalam sebuah sistem yang terbuka yaitu : 1. Pemasukan Energy : sebuah sistem yang terbuka mendatangkan sebagian energy dari lingkungan eksternal. 2. The Through-Put : sistem terbuka mentransform energy yang tersedia untuk dirinya. Organisasi menciptakan produk baru dengan mereorganisasi proses input yang dilakukan dalam sebuah organisasi. 3. The Output : sistem mengambil beberapa produk dari luar ke dalam lingkungannya. Seperti makhluk hidup yang menghasilkan karbondioksida dari paru-paru yang dibutuhkan tumbuhan. 4. Systems as cycles of events : pola aktivitas dari pertukaran energi menpunyai sifat yang membentuk suatu siklus. Produk yang diambil dari luar lingkungan organisasi melengkapi sumber energi untuk dilakukan proses pengulangan dan membentuk sebuah siklus. 5. Negative Entropy : Sistem terbuka, dengan mengambil energi lebih dari lingkungannya daripada yang dikeluarkan dapat menyimpan energy dan memperoleh entropi negatif. 6. Information Input, Negative Feedback, and the Coding Process : Input juga informatif dalam karakter dan memberi sinyal kepada struktur mengenai lingkungan dan mengenai fungsinya yang berhubungan dengan lingkungan. Umpan balik informasi dari jenis negatif memungkinkan sistem untuk memperbaiki deviasi dari arahnya. Coding adalah istilah umum bagi mekanisme selektif dalam penerimaan input, dimana bahan yang masuk ditolak atau diterima dan diterjemahkan untuk struktur. 7. The Steady State and Dynamic Homeostatis : Steady state tidak terpaku atau keseimbangan yang benar. Prinsip homeostatis tidak berlaku secara harfiah untuk fungsi dari semua sistem kehidupan yang kompleks, bahwa dalam menangkal entropi mereka bergerak menuju pertumbuhan dan ekspansi.  8. Differentiation : Sistem terbuka bergerak ke arah diferensiasi dan elaborasi. Organisasi sosial bergerak menuju perkalian dan elaborasi peran yang lebih besar dengan spesialisasi fungsi. 9. Equifinality : Berdasarkan prinsip ini, sistem dapat mencapai tahap akhir yang sama dari kondisi awal yang berbeda dan dengan berbagai jalur. Beberapa Konsekuensi dari Melihat Organisasi Sebagai Sistem Terbuka Kesalahpahaman utama adalah kegagalan untuk mengakui sepenuhnya bahwa organisasi tersebut secara terus-menerus tergantung pada masukan dari lingkungan dan bahwa masuknya bahan dan energi manusia tidak konstan. Salah satu kesalahan yang tampaknya dari jenis kesalahpahaman adalah kegagalan untuk mengenali equifinality sistem terbuka, yaitu bahwa ada lebih dari satu cara menghasilkan hasil yang diberikan. Sebuah garis kesalahan kedua bahwa penyimpangan dalam fungsi sistem akibat pengaruh lingkungan adalah varians kesalahan dan harus diperlakukan dengan sesuai. Menurut konsepsi ini, mereka harus dikontrol dari studi organisasi. Teori sistem terbuka, di sisi lain, akan mempertahankan bahwa pengaruh lingkungan yang tidak sumber kesalahan varians tetapi secara integral terkait dengan fungsi sistem sosial, dan bahwa kita tidak dapat memahami sistem tanpa belajar terus-menerus dari kekuatan yang menimpa itu . Frederick Riggs Frederick W. Riggs lahir pada tanggal 3 Juli 1917 di China anak dari Clara-Louise Mather dan Charles Henry Riggs. Riggs kuliah di University of Illionis dan dianugerahi gelar BA pada tahun 1938; gelar Ph.D, dalam hubungan internasional diberikan pada tahun 1948 dari Columbia University. Pada tahun 1947-1948, Riggs kuliah di jurusan hubungan internasional di Columbia University. Frederick Riggs bekerja sebagai asosiasi penelitian di Asosiasi Kebijakan Luar Negeri di New York pada tahun 1948-1951, kemudian pada tahun 1951-1955 Riggs berperan sebagai asisten direktur dari New York City Office of Public Administration Clearing House (McCurdy, 1999). Frederick Riggs merupakan salah satu tokoh yang melihat ketimpangan mengenai banyak teori dan paham mengenai Administrasi Negara yang telah banyak dijelaskan oleh tokoh lainnya. Berangkat dari permasalahan tersebut Frederick Riggs beranggapan bahwa terjadi ketimpangan didalam masyarakat dalam praktek Administrasi Publik. Frederick Riggs sangat terkenal dengan teori masyarakat prismatik (McCurdy, 1999) Teori tersebut mencoba untuk menyebut masyarakat yang sedang berkembang atau berubah diibaratkan sebagai prisma. Sebenarnya teori yang disampaikan Riggs apabila dianalisis menjelaskan bagaimana proses administrasi secara teorinya sangat baik dan terstruktur namun mampu menciptakan kerusakan pada segi prosedurnya. Hal ini dikarenakan heteregen yang tinggi pada masa sekarang membuat banyak teori tentang administrasi seutuhnya mampu diterapkan diseluruh negara. Sehingga hal tersebut membuat dari segi prakteknya sebenarnya masyarakat tradisonal dan masyarakat modern seakan tidak diharapkan untuk bekerja didalamnya. Sebenarnya Frederick Riggs mencoba menjelaskan bahwa dalam administrasi publik seluruh elemen masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selain itu pada masa moderen ini masyarakat sangat bersifat heterogen, yang artinya tidak seluruh konsep mengenai administrasi di publik ataupun swasta dapat diterapkan di semua tempat. Frederick Riggs memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh pada perkembangan Administrasi Publik. Terbukti dengan karyanya yang berjudul The Ecology of Public Administrasi dan The Theory of Prismatic SocietY (McCurdy, 1999). Frederick Riggs dengan karyanya mencoba memberikan pemahaman tidak ada konsep administrasi yang bersifat universal. Artinya sebaik apapun konsep dibidang Administrasi Publik yang telah banyak dipaparkan oleh banyak ahli seperti Old Public Administration, New Public Management, New Public Service tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan pada seluruh negara. Sebenarnya konsep managemen dalam Administrasi Publik harus disesuaikan dengan norma ataupun budaya pada setiap negara (McCurdy, 1999). Secara konsep Old Public Administration, New Public Management, New Public Service memang sangat baik. Tetapi apabila dianalisis kembali, konsep tersebut lebih relevan untuk diterapkan pada negara maju. Sedangkan bagaimana konsep tersebut bisa sejalan secara praktek pada negara berkembang. Hal tersebut kurang diperhatikan oleh banyak negara, sebab banyak negara menggunakan konsep tersebut seperti sekedar hanya mengikuti model administrasi moderen. Banyak hal yang tidak dipikirkan seperti dengan konsep administrasi yang terbaik apakah mampu menjawab model administrasi yang sesuai dengan norma dan budaya yang ada pada lingkungan setempat. Seharusnya konsep Administrasi Publik lebih bijaksana apabila dibentuk sesuai dengan budaya dan norma yang ada pada lingkungan setempat. Hal ini bertujuan untuk merubah mindset masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen. Pada akhirnya masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi administrasi.  Michael Lipsky Banyak aparatur pelayan publik yang saat ini tergolong ke dalam kelas atas di sebuah komunitas masyarakat. Namun demikian proses penyampaian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat biasanya justru dilakukan oleh para pekerja tingkat bawah, seperti pegawai kelurahan, atau polisi yang ada di pinggir jalan. Para aparatur yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat dalam rangka penyampaian pelayanan disebut sebagai street-level bureaucrats atau birokrat tingkat jalanan. Beberapa contoh street-level bureaucrats adalah guru, petugas instansi pemerintah, polisi, pekerja sosial, dan berbagai profesi publik lain yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai penyampai kebijakan, street-level bureaucrats seringkali menjadi fokus di kontroversi. Mereka terus dituntut untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan responsivitas dan efektifitas pelayanan, dan berbagai tuntutan masyarakat lain. Selain itu karena gaji para street-level bureaucrats juga menjadi salah satu bagian terbesar dari pengeluaran sebuah negara, maka seringkali muncul kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan lingkup pekerjaan para street-level bureaucrats ini. Pada dasarnya kontroversi yang ditimbulkan oleh para street-level bureaucrats ini terjadi karena dua alasan. Pertama lingkup serta fokus dari pelayanan pemerintah masih terus menjadi perdebatan, kedua pekerjaan yang dilakukan oleh para street-level bureaucrats memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, dengan demikian secara implisit para street-level bureaucrats menjadi penghubung antara negara dengan masyarakat. Konflik Antara Lingkup dan Substansi Pelayanan Publik Apabila pekerja publik dilihat dan dibedakan berdasarkan intensitas mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat, maka akan terlihat bahwa sebagian besar pekerja publik memiliki karakteristik yang sama. Jumlah street-level bureaucrats sangat tinggi apabila dibandingkan dengan pegawai publik lainnya. Dengan jumlah sebesar itu terlihat bahwa jumlah biaya yang digunakan untuk menggaji para street-level bureaucrats menjadi penyumbang terbesar dari keseleuruhan biaya pelayanan publik, hal ini bertambah seiring berjalannya waktu. Tidak hanya gaji, namun lingkup pekerjaan mereka juga turut bertambah seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, dahulu charity merupakan responsibilitas dari sektor privat. Namun kini sektor publik juga memiliki kewajiban yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dengan demikian sektor publik mulai “menyerap” bentuk tanggung jawab yang sebelumnya hanya dimiliki oleh sektor privat. Para street-level bureaucrats memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut akan semakin besar apabila masyarkat yang berinteraksi dengan street- level bureaucrats merupakan masyarakat miskin. Masyarakat yang tidak mampu membeli layanan dari sektor privat harus mendapatkan pelayanan tersebut dari pemerintah. Dengan demikian dari sini terlihat bahwa para street-level bureaucrats mampu mempengaruhi masyarakat penerima layanan, yang tidak mempunyai alternatif lain selain mendapatkan pelayanan dari mereka. Kemudian banyak dari street-level bureaucrats yang seakan memiliki “imunitas” dan memiliki tingkat “work security” yang tinggi. Hal ini dikarenakan tugas para street-level bureaucrats dan pekerja publik pada umumnya tidak mampu digantikan, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian biaya yang besar tetap dikucurkan bagi mereka, dengan kinerja yang seadanya. Konflik Atas Interaksi dengan Masyarakat  Salah satu alasan, mengapa street-level bureaucrats menjadi fokus dari kontroversi publik adalah street-level bureaucrats berinteraksi langsung dengan masyarakat dan interaksi tersebut berdampak secara langsung kepada kehidupan masyarakat, karena keputusan yang diambil oleh street-level bureaucrats dalam memberikan pelayanan akan mempengaruhi self- evaluation dari orang tersebut. Dengan demikian, street-level bureaucrats harus berhadapan dengan reaksi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diterima masyarakat tersebut. Street-level bureaucrats juga menjadi fokus dari reaksi masyarakat karena setiap diskresi yang dimilikinya menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa street-level bureaucrats akan mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Di sisi lain, street-level bureaucrats juga berperan dalam mengendalikan konflik kontemporer mengingat salah satu fungsi mereka sebagai social-control. Misalnya saja di dalam masyarakat, para polisi dan instansi – instansi penegakan hukum lainnya berperan mengendalikan konflik akibat adanya “korban” dalam kondisi ekonomi, seperti munculnya pencuri, perampok dan lain – lain dengan cara menghukum mereka. Namun demikian, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan konflik tersebut. Pada kasus di atas, permasalahan yang muncul adalah hukuman apa yang harus diberikan oleh para street-level bureaucrats tersebut kepada para perampok dan pencuri tersebut. Apakah hukuman yang keras, sehingga mereka jera, ataukah hukuman yang sifatnya membina untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. H.George Frederickson Administrasi publik adalah manajemen yang efisien, ekonomis, dan terkoordinasi dengan layanan seperti petugas pemadam kebakaran, kesejahteraan pekerja, dll.Fokusnya di manajemen tingkat atas (manajemen kota misalnya) atau layanan dasar staf tambahan (penganggaran, organisasi dan manajemen, analisis sistem, perencanaan, personil, dan pembelian). New Public Administration (NPA) menambahkan keadilan sosial dengan tujuan klasik dan rasional. Keadilan sosial meliputi kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan politik dan kesejahteraan ekonomi mereka dalam minoritas (misalnya buruh tani). Sebuah komitmen mendasar untuk keadilan sosial berarti NPA yaitu perubahan. 1. Proses Distributif Yang harus dilakukan oleh NPA, pertama,dengan distribusi eksternal barang dan jasa untuk kategori tertentu dari orang-orang, dalam hal manfaat yang dihasilkan dari pengoperasian program diberikan secara terbuka. Analisis utilitas-biaya adalah teknik utama untuk mencoba memahami hasil dari proses distributif. Analisis utilitas-biaya mencoba untuk memproyeksikan kemungkinan biaya dan manfaat dari program-program alternatif,dan analisis ini menyediakan sarana ilmiah untuk mencoba untuk "mendapatkan" pertanyaan dari ekuitas /keadilan. Kekurangannya adalah analisis rasional sulit atau bahkan mustahil untuk dilakukan dan analisis umumnya didasarkan pada data sensus yang relatif out-of-date. 2. Proses Integratif NPA mencoba untuk memodifikasi sistem hirarki tradisional dengan teknik proyek. Teknik ini digunakan dalam pengembangan dan perbaikan organisasi baik secara teknis maupun sosial. Dengan teknik ini maka diharapkan organisasi menjadi sedikit terstruktur, sedikit formal, dan sedikit integrtif otoritatif. Dampaknya adalah organisasi tersebut mulai menerapkan variasi pelayanan publik juga sangat toleran pada konsep inefisiensi dan pemborosan. Yang diutamakan adalah keterlibatan dan komitmen oleh para birokrat. 3. Proses Pertukaran Batas Pada proses pertukaran batas, keterlibatan posisi klien yang lebih tinggi diperlukan dalam kelompok minoritas yang sebelumnya tidak dilibatkan. Bentuk keterlibatan kelompok minoritas berkekurangan akan dijadikan pola rutinitas dalam pembuatan keputusan distributif yang mendukung kepentingan kelompok tersebut meskipun sulit melihat nilai efisiensi dan ekonominya. Dalam sistem ini segala materi yang dibutuhkan dalam operasional pelayanan ditentukan oleh level bawah sedangkan level atas yang menyediakan sumber daya yang diperlukan. Pada akhirnya keputusan dan prosedur yang digunakan suatu proyek berbeda satu dengan yang lain didasarkan pada keadaan klien yang terlibat dan lingkungan politik administratif. 4. Proses Sosioemosional Pelatihan Sosioemosional dilakukan dengan merendahkan ketergantungan pegawai pada hirarki, memampukan pegawai toleran terhadap konflik dan emosi, dan bahkan dalam keadaan tertentu menerimanya, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi resiko yang lebih tinggi. Argyris, ahli Departemen Negara Bagian di Amerika Serikat merekomendasikan beberapa cara untuk mengatasi patologi birokrasi yaitu program perubahan harus fokus pada gaya perilaku dan kepemimpinan, pegawai diajak untuk lebih berinisiatif, mampu mengambil resiko, dan mengemban tanggung jawab yang besar, dan diperlukan evaluasi, promosi, dan inspeksi terhadap kinerja pegawai. Pada intinya, ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol antara Old Public Administration (OPA) dengan NPA yaitu penggunaan biaya manfaat, tidak terfokus pada hirarki, desentralisasi pengambilan keputusan, dan menitikberatkan pada perubahan perilaku dan gaya kepemimpinan. Dari berbagai hal yang ditonjolkan NPA, semuanya cenderung mempertimbangkan kebutuhan perindividu pegawai, khususnya kelompok yang termarginalkan. Kecenderungan ini baik secara demokratis dan benar-benar menonjolkan prinsip partisipasi dan kedaulatan. Namun, proses yang dibutuhkan sangat lama dan belum tentu semua aspirasi pegawai dapat terakomodasi. Hal ini juga akan semakin memicu konflik karena tetap saja pada akhirnya yang digunakan adalah suara mayoritas jika pemufakatan tidak dapat tercapai. Kebebasan yang diberikan pada pegawai level bawah untuk melakukan sistem pelayanan yang berbeda juga nantinya akan menjadi beban karena tidak adanya kesatuan standar pelayanan membuat otoritas administrator lebih rendah dari klien. Administrator akan diatur oleh kebutuhan klien yang kompleks sehingga tidak ada tolak ukur yang digunakan untuk membatasi sampai sejauh mana kebutuhan klien harus dipenuhi. DAFTAR PUSTAKA Lowery, George. 2001. Putting the Purpose in P.A. Maxwell School of Syracuse University. http://www.maxwell.syr.edu/news.aspx?id=227 di akses pada tanggal 20 Mei 2014 pukul 19.19 McCurdy ,Howard.1999. Contributions to the Study of Comparative Public Administration. Washington : diterbitkan oleh http://rinoan.staff.uns.ac.id/files/2009/02/curdy-on-fred- w-riggs.pdf pada tahun 2009, diakses pada : 25 Mei 2014, pada pukul 19.00 wib Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Waldo, Dwight. ___. Pengantar Studi Public Administration. Jakarta: Usaha Penerbit Djajasakti BIOGRAFI DAN KONTRIBUSI TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK FREDERICK WINSLOW TAYLOR, WOODROW WILSON, FRANK GOODNOW, HERBERT A SIMON, LUTHER GULICK DISUSUN OLEH Kelompok 3 Cahyani Widi Larasakti 13/347702/SP/25644 Desita Clara 13/347881/SP/25705 Faizatul Akmaliyah 11/317843/SP/24730 Herarizna Sholichah 13/347168/SP/25628  Ilham Indiarto 11/317853/SP/24740 Miftah Sayyid Persada 11/317937/SP/24819 Sendy Bastian 13/347667/SP/25640 Septika Wardani 11/317909/SP/24792 Zainal Imron Hidayat 11/317847/SP/24734 JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2014 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Frederick Winslow Taylor, lahir pada tanggal 20 Maret 1856 di Germantown, Philadelpia, dari pasangan pengacara dan ativis abolisionis di Philadelpia dengan kondisi ekonomi keluarga yang tergolong ekonomi kalangan atas. Pada tahun 1872, setelah melakukan perjalanan ke Eropa selama 18 bulan dan belajar di Prancis dan Jerman selama dua tahun Taylor masuk ke sebuah akademi, Phillips Exeter Academy, Exeter (di Amerika Serikat), untuk mempersiapkan diri masuk ke Harvard School of Law. Sayang, setelah lulus dari akademi tersebut penglihatan Taylor muda terganggu yang hal tersebut memaksa ia harus mengubur mimpinya untuk dapat mengenyam pendidikan di Harvard. Tidak dapat melanjutkan pendidikannya, kembali ke Philadelpia kemudian Taylor mulai berkerja sebagai pekerja profesional dibanyak perusahaan, diawali berkerja di pabrik pompa (1874-1878) sampai menjadi GM (General Manager) di perusahaan investasi manufaktur (1890-1893). Lepas sebagai GM, seorang Taylor kemudian membuka praktik konsultan bidang manajemen manufaktur di Philadepia. Tidak dapat melanjutkan ke Harvard, ternyata tidak mematikan semangat ia untuk belajar, di sela-sela kesibukannya berkerja, pada tahun 1883 Taylor berhasil meraih M.E (Master of Enginering) dari Steven Institute of Technology.1 Liku perjalanan hidup Taylor ini, terutama pengalaman profesionalnya dibidang industri manufaktur, kemudian ia dikenal sebagai ahli dalam dunia manajemen. Dari andil pengalaman kerja profesionalnya, munculah gagasannya tentang scientific management (manajemen ilmiah), yang hingga saat ini sangat berpengaruh terhadap evolusi ilmu manajemen dan ilmu administrasi publik. Konsep manajemen ilmiah Taylor ini lahir karena adanya tantangan/kebutuhan untuk menaikkan produktivitas diberbagai perusahaan industri manufaktur era itu. Di Amerika Serikat khususnya, di awal abad ke-20 tenaga terampil tidaklah banyak jumlahnya. Sehingga, untuk mengembangkan produktivitas dalam bisnis kemudian dicarilah cara untuk bagaimana menaikkan efektifitas dan efisiensi para pekerja. Ia mencoba membongkar cara-cara bekerja manajemen tradisional (rule of thumb) yang saat itu masih marak digunakan. Terhadap konsepnya ini, Taylor mendasarkan sistem manajemennya pada penelitian waktu kerja (time studies) di bagian produksi. Cara yang digunakan oleh Taylor adalah menganalisis dan mengukur waktu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh buruh pabrik baja dalam serangkaian pekerjaan. Dengan penelitian waktu sebagai dasarnya, Taylor kemudian dapat memecahkan setiap pekerjaan ke dalam komponen-komponennya dan merancang cara pengerjaan yang tercepat dan terbaik untuk setiap pekerjaan. Dengan demikian ia menentukan seberapa banyak pekerja yang dapat bekerja dengan peralatan dan bahan yang tersedia. 2 Sehingga, dari pendekatan manajemen yang digunakan oleh Taylor inilah yang kemudian menandai awal munculnya manajemen ilmiah, atau yang saat ini juga banyak dikenal dengan Taylorism. Dalam perjalanannya, ada beberapa karya ilmiah Taylor dengan gagasan-gagasan cemerlangnya yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan kelimuan manajamen. 1 Frederick Winslow Taylor. [internet]. 2014. Website Miami University. Diakses tanggal 22 Mei 2014 dari http://www.units.miamioh.edu/technologyandhumanities/taylor.htm. 2 Taylor dan Manajemen Ilmiah. Diakses dari http://www.ut.ac.id/html/suplemen/sosi4310/top.10.htm Salah satu karya berpengaruhnya adalah sebuah artikel berjudul The Principle of Scientific Management yang dipublikasikan pada tahun 1911, dimana didalamnya ia mengulas tentang prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah inilah yang kemudian melambungkan nama seorang Taylor. Bagi Taylor, penerapan prinsip manajemen ilmiah ini sangat penting fungsinya jika diterapkan dalam sebuah organisasi profesional. Dengan penerapan prinsip ini menurut pandangannya dapat mendatangkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Adapun 4 prinsip manajemen ilmiah tersebut adalah3: 1. Membangun atau mengembangkan sebuah metode yang ilmiah dalam mendesain pekerjaan-pekerjaan untuk menggantikan model lama yang menggunakan metode rule of thumb, 2. Seleksi serta pengembangan dan pelatihan/pendidikan progresif bagi karyawan secara ilmiah. Dalam hal ini, Taylor menunjukkan bagaimana nilai/cara untuk mencocokkan pekerjaan kepada karyawan. Dia juga menekankan untuk mempelajari kemampuan dan kelemahan karyawan serta menyediakan pelatihan untuk meningkatkan performa kerja para karyawan, 3. Membuat secara holistik (berkesinambungan) metode ilmiah dalam penyeleksian dan pengembangan karyawan dalam mendesain pekerjaan, 4. Pembagian pekerjaan (division of work) yang menghasilkan keterikatan antara manajemen dengan para karyawan. Taylor merasa bahwa jika mereka benar-benar saling terikat satu sama lain makan sikap kooperatif akan dengan sendirinya mengikuti/terbangun. Woodrow Wilson (1856-1924) Thomas Woodrow Wilson lahir di Staunton Virginia pada 28 desember 1856 dan meninggal pada usia 67 tahun di Washington D.C. pada 3 Februari 1924. Semasa hidupnya ia terpilih sebagai Gubernur New Jersey yang ke-34 pada tahun 1910 dan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-28 selama dua masa jabatan pada tahun 1913-1921. Wilson adalah salah satu tokoh reformasi demokrat. Selama masa jabatan pertama ia berhasil menetapkan beberapa konstitusi penting melalui kongres diantaranya yaitu undang-undang yang berkaitan 3 Taylor, Frederick W. 1997. Scientific Management dalam Classics of Public Administration. Shafritz, Jay M dan Hyde, Albert C. United States of America: Harcourt Brace College Publishers. dengan pajak pendapatan federal yang bertingkat, undang-undang anti monopoli dan konstitusi larangan memperkerjakan anak-anak. Pada Januari 1918 ia mencetuskan 14 pasal perdamaian yang kemudian dikenal sebagai Wilson’s Fourteen Points. Empat belas pasal tersebut diharapkan menjadi landasan dalam perundingan antara sekutu dengan negara- negara blok sentral yang kalah perang dalam Perang Dunia I. Kemudian pada tahun 1919 ia menerima Penghargaan Perdamaian atas jasanya mendirikan Liga Bangsa-Bangsa (pelopor PBB). Woodrow Wilson adalah salah satu tokoh yang mempelopori administrasi publik sebagai ilmu. Ia menyatakan: “This is there would be a science of administration which shall seek to straighten the paths of government, to make its business less unbusinesslike, to strengthen and purify its organization, and to crown its dutifulness. This is one reason why the is such a science”4. Ilmu administrasi publik diperlukan untuk mengatur dan mengorganisasikan pemerintahan agar dapat terlaksana dengan baik. Wilson menginginkan kajian administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan masalah personalia, tetapi juga menyangkut organisasi dan manajemen secara umum. Ia menyatakan terdapat dua tugas utama administrasi publik, pertama yaitu apa yang dapat dilakukan pemerintah dengan baik dan sukses dan kedua bagaimana kegiatan itu dilakukan secara baik dengan efisiensi yang paling memungkinkan dan paling sedikit biaya yang mungkin dikeluarkan baik dalam bentuk uang maupun energi. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu administrasi publik, Wilson dikenal sebagai penggagas administrasi publik rasional5. Gagasan tersebut kemudian menyebabkan administrasi publik dikenal sebagai kajian untuk menjadikan pemerintah lebih profesional dengan berbasis manajemen. Selain itu, Wilson juga menganjurkan empat konsep yaitu : 1. Pemisahan antara politik dengan administrasi 2. Analisis komparatif politik dan organisasi privat 3. Meningkatkan efisiensi dengan melakukan sikap praktis dalam kegiatan sehari-hari 4. Meningkatkan keefektivitasan pelayanan publik melalui manajemen, melakukan pelatihan dan meryt system. 4 Indiahono, Dwiyanto, Perbandingan Administrasi Publik, 2009, hal 2. 5 Ibid, hal 3.  Wilson menuangkan dasar-dasar pemikiran administrasi publik modern dalam tulisannya yang berjudul “The Study of Administration” yang diterbitkan tahun 18736. Konsep yang terkenal dari Wilson adalah pemisahan antara politik dengan administrasi publik. Wilson menegaskan bahwa ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik meskipun ilmu adminitrasi merupakan hasil perkembangan dari ilmu politik. Menurut Wilson, administrasi berfungsi untuk membantu eksekutif untuk menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga harus dipisahkan dari politik. Pendapat tersebut berkaitan dengan paradigma dikotomi politik dengan administrasi publik yang muncul pada tahun 1900-1926. Paradigma tersebut menyatakan bahwa masalah-masalah organisasi dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan, politik dan kebijakan merupakan substansi ilmu politik. Para administrator dianggap tidak perlu ikut campur tangan dalam kegiatan dan proses politik yang berlangsung di suatu negara. Secara spesifik tugas administrator adalah sebagai pelaksana keputusan politik yang dibuat oleh para politisi. Kata publik dalam administrasi publik memiliki pengertian dengan birokrasi pemerintahan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dan negara. Dengan demikian administrasi publik dapat dipandang sebagai cara menjalankan birokrasi pemerintahan agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Frank Goodnow (1859-1939) Frank Johnson Goodnow merupakan seorang tokoh administrasi publik yang berasal dari Brooklyn. Beliau telah menempuh pendidikan di Amherst College dan memperoleh gelar sarjana hukumnya di Columbia Law School. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Ecole Libre des Science Politiques di Paris dan University of Berlin. Pada tahun 1891, beliau menjadi Guru Besar Hukum Administrasi. Theodore Roosevelt juga mengangkat beliau menjadi anggota komisi untuk merumuskan Piagam New York City pada tahun 1900. Tahun 1903 beliau menjadi presiden pertama American Political Science Association. Tahun 1912 beliau diangkat oleh Carnegie Endowment for Inernational Peace menjadi anggota komisi penasihat konstitusional untuk pemerintah China. Kemudian selama tahun 1913 sampai 1914 beliau menjadi penasihat hukum pemerintah Yuan Shikai, China. 6 Suaedi, Falih dan Bintoro, Wardiyanto, Revitaslisasi Administrasi Negara, 2010, hal 4.  Beberapa karya Goodnow yang berkonstibusi bagi perkembangan ilmu administrasi publik yaitu risalah klasik “Politics and Administration” (1990) dan buku yang ditulis bersama Woodrow Wilson “Study of Public Administration” (1887).7 Kontribusi akademik di bidang Administrasi Publik Kontribusi Godnow bagi perkembangan ilmu administrasi publik salah satunya yaitu pemikiran beliau yang mendukung pernyataan Woodrow Wilson mengenai adanya dikotomi politik. Pemikiran Goodnow mengenai dikotomi ini berlokus pada birokrasi pemerintahan yang memiliki kedua fungsi tersebut. Sedangkan fokusnya yaiu mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi pemerintahan. Goodnow menyatakan bahwa pemerintah memiliki tiga otoritas yang berbeda, yaitu otoritas yudisial, otoritas eksekutif, dan otoritas administratif. Ketiga otoritas tersebut memiliki wewenang yang berbeda, dan salah satu otoritas yang paling berbeda dan jelas fungsinya yaitu otoritas yudisial. Otoritas yudisial memiliki fungsi untuk menegakkan hukum atas adanya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. “...authorities which apply the law in concrete cases where controversies arise owing to the failure of private individuals or public authorities to observe the rights of others.”8 Adanya perbedaan fungsi yang sangat jelas tersebut menyebabkan otoritas yudisial memiliki kekuasaan terpisah dari fungsi pemerintah lainnya yaitu otoritas eksekutif dan otoritas administratif. Selanjutnya, otoritas eksekutif memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan kehendak negara. Di Indonesia otoritas ini sama dengan legislatif. Sedangkan otoritas administratif berfungsi sebagai pelaksana teknis kegiatan maupun program pemerintah (eksekutif). Goodnow juga mengemukakan mengenai dua fungsi dasar pemerintah yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik yaitu untuk melahirkan kebijakan atau ekspresi dari state will, sedangkan fungsi administrasi bertujuan untuk melaksanakan kebijakan negara. Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut menjadi alasan mengapa perlu adanya 7 "Goodnow. Frank J." International Encyclopedia of the Social Sciences. 1968. Encyclopedia.com. (March 13, 2014).http://www.encyclopedia.com/doc/1G2- 3045000474.html 8 Shafritz, Jay M., & Hyde, Albert C. (1978). Classics Of Public Administration. Florida: Harcourt Brace College,hal 27 dikotomi politik. Dikotomi politik dimaksudkan untuk memisahkan administasi dari adanya politisasi karena administrasi memiliki tugas untuk menyediakan pelayanan publik secara merata dan adil.9 Politik harus membuat kebijakan atau melahirkan keinginan-keinginan negara, sementara administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut10. Goodnow mengambil kasus di Amerika dimana badan legislature Amerika sering melaksanakan fungsi administrasi menggunakan kekuasaannya. Sedangkan badan eksekutif Amerika memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan fungsi politik melalui hak dan kekuasaannya. Amerika menerapkan sistem administrasi yang sentralistik dan sistem partai yang responsibel untuk mewujudkan pengawasan pemerintah yang responsibel dan administrasi yang efisien. Hal tersebut disebabkan apabila sistem administrasi yang diterapkan bersifat sentralistik maka akan dapat mewujudkan pemerintahan yang responsibel. Akan tetapi sistem administrasi tersebut tidak dapat menjamin bahwa administrasi akan lebih efisien, tergantung pula pada sistem partai yang diterapkan apakah responsibel serta kuat atau lemah. Amerika pernah menerapkan administrasi yang bersifat desentralistik dan sistem partai yang responsibel dan kuat, tetapi tidak dapat mewujudkan administrasi pemerintahan yang responsibel dan efisien11. Luther Gulick (1892-1993) Luther Hasley Gulick, lahir di Osaka, Jepang pada tanggal 17 Januari 1892. Merupakan putra dari Sidney Gulick dan Clara Mei. Dalam riwayat pendidikannya tercatat lulus pada tahun 1914 di Oberlin College dan melanjutkan studinya di Columbia University dengan mendapat gelar Ph.D pada tahun 1920. Karir kerjanya dimulai pada tahun 1921 sebagai presiden institute of Public Administration. Pada tahun 1931-1942 ditunjuk oleh presiden Amerika Serikat waktu itu –Roosevelt- sebagai panel tiga anggota (The Brownlow Committe) yang berfungsi sebagai pengorganisir cabang eksekutif pemerintahan federal. Pada tahun 1954, Gulick menjabat sebagai administrator di Kota New York. Dalam karirnya 9 Wigfall Patricia, Behrooz Kalantari. 2001. Biographical Dictionary of Public Administration.Westpost: Greenwood Press. 10 Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Adminstrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 19. 11 Shafritz, Jay M., & Hyde, Albert C. (1978). Classics Of Public Administration. Florida: Harcourt Brace College,hal 28 menjadi pengaruh dalam perkembangan administrasi saat itu, terutama ketika kumpulan essay-nya bersama Lyndal Urwick dengan judul Paper on the Science of Administration (1937) beredar. Pemikiran Gulick yang tertuang di dalamnya tidak terlepas dari seorang industrial berkebangsaan Perancis-Henry Fayol. Gulick percaya bahwa administrasi akan berjalan jika ada prinsip yang mengaturnya. Prinsip ini secara tidak langsung ditujukan kepada bagaimana efisiensi dari eksekutif Gulick merangkum apa yang fungsi eksekutif tersebut dalam akronim PODSCORB. (1) Planning, merencanakan tujuan, apa yang dibutuhkan dan bagaimana metode yang digunakan untuk mewujudakan tujuan tersebut. (2) Organizing, membangun struktur formal organisasi dengan authority dan pembagian pekerjaan. (3) Directing, memberikan perintahkepada anggotanya. (4) Staffing, mengadakan perekrutan dan juga pelatihan bagi pegawainya untuk membuat suasana kerja yang menguntungkan. (5) Coordinating, sebagai penghubung antar bagian kerja yang ada dalam organisasi. (6) Reporting, menyediakan informasi sebagai bentuk responsible dan akuntabilitas organisasi. (7) Budgeting,penganggaran sebagai bentuk pengawasan dari perencanaan fiskal yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Gulick juga merepresentasikan empat elemen yang harus ada supaya organisasi dapat bekerja, the purpose served, the process used, the persons or things dealt with and the place in which the work was done, (Chandler and Plano.1934. p. 20)12. Gulick menambahkan bahwa setiap eksekutif harus memfokuskan pada pembagian kerja, karena pembagian kerja merupakan pondasi. Gulick membagi pekerjaan berdasarkan asumsi yang pertama bahwa kapasitas dan keterampilan manusia satu sama lain berbeda, sehingga membutuhkan spesialisasi. Kedua, manusia mempunyai waktu yang terbatas, sehingga tidak mungkin untuk berada dalam dua tempat yang berbeda dalam satu waktu. Ketiga, pengetahuan memiliki ruang yang luas, sehingga manusia tidak dapat memenuhi dalam satu kehidupannya.Gulick memaparkan bahwa pembagian kerja tersebut terdapat batasan volume jam kerja manusia. Hal ini berkaitan dengan pekerja mempunyai jam kerja paruh waktu atau jam kerja penuh. Dalam pembagian kerja, tentunya di dalamnya terdapat koordinasi kerja. Koordinasi kerja tersebut dapat dicapai dengan dua cara yaitu melalui organisasi dan dominasi ide.Dengan organisasi membentuk suatu otoritas untuk menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam realitas. Melalui dominasi ide, dengan membangun pemikiran tunggal terhadap tujuan untuk bekerja sama sebagai satu grup. 12 Chandler, Ralph C., & Plano, Jack C. (1934). The Public Administration Dictionary. Canada: John Wiley & Sons Rentang kendali dalam koordinasi kerja tergantung pada unsur diversifikasi fungsi, waktu dan ruang. Terlihat bahwa, eksekutif hanya dapat menangani beberapa bawahan secara langsung. Sehingga jumlah bawahan sendiri ditentukan oleh sifat pekerjaaan, sifat eksekutif, ukuran dan fungsi organisasi. Eksekutif bertindak sebagai “one master”. (Shafritz & Hyde. 1978. p. 85)13 dimana terdapat kesatuan komando hanya dari satu atasan. Kesatuan komando berfungsi agar tidak ada ambiguitas dalam perintah, serta mendatangkan perintah yang efisien dan bertanggung jawab.Konsep efisiensi yang dimaksud berkaitan dengan prinsip homogenitas, harus bersatu dengan pekerjaan, proses, dan tujuan yang sama. Sehingga, teknisi yang diberikan harus orang yang professional agar tercapai efisiensi. Herbert A Simon (1916-2001) Herbert A Simon merupakan seorang teoris administrasi dari Amerika. Simon merupakan seorang ilmuwan yang mengkritik keras konsep Gulick dan Urwick mengenai prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari prinsip-prinsip manajemen Fayol. Pada tahun 1947 Simon menerbitkan bukunya Administrative Behavior; A Study of Decision Making Process In Administrative Organization. Menunjukkan bahwa disetiap prinsip administrasi didalamnya terdapat prinsip tandingannya. Artinya dalam suatu prinsip akan ditemukan prinsip lain yang berlawanan. Oleh karena itu seluruh ide tentang prinsip-prinsip tersebut dapat dipecahkan. Menurut Simon tidak terdapat metode yang jelas dalam penyusunan prinsip-prinsip administrasi tersebut. prinsip yang ada juga tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana suatu kebijakan diambil. Selain itu Simon juga mengungkapkan bahwa merupakan suatu kesalahan ketika administrasi dipisahkan dari politik karena administrasi tidak boleh bebas nilai, administrasi prinsip-prinsip administrasi pun bukan merupakan prinsip yang universal. Administrasi tumbuh dan berkembang dengan pengaruh nilai-nilai yang spesifik. Kritik Simon ini seolah mengembalikan administrasi kepada induknya yaitu ilmu politik sehingga menggeser paradigma sebelumnya ke paradigma baru. Simon menawarkan suatu alternatif yaitu jika menginginkan ilmu ini bisa bekerja dalam keharmonisan stimulasi intelektual yang timbal balik, maka hendaknya terdapat dua 13Shfritz, Jay M., & Hyde, Albert C. (1978). Classics Of Public Administration. Florida: Harcourt Brace College jenis administrasi negara yaitu pengembangan suatu ilmu administrasi murni yang berdasarkan atas pengaruh psikologi sosial dan ilmu administrasi yang menjelaskan banyak mengenai public policy. Kedua jenis administrasi ini bersama-sama merupakan dua komponen penguat dari paradigma baru tersebut. Herbert A.Simon dalam tulisannya The Proverbs of Administration terdapat prinsip umum dalam literatur administrasi yaitu; 14 a. Efisiensi administrasi meningkat dengan spesialisasi tugas antara kelompok. b. Efisiensi administrasi meningkat dengan mengatur anggota kelompok dalam hirarki penentuan otoritas. c. Efisiensi administrasi meningkat dengan membatasi rentang kendali pada setiap titik dalam hirarki ke jumlah yang kecil. d. Efisiensi administrasi meningkat dengan mengelompokkan para pekerja untuk tujuan kontrol. Sejak prinsip-prinsip ini muncul relatif sederhana dan jelas, akan terlihat aplikasinya dalam permasalahan di organisasi administrasi dan validitasnya akan lebih mudah diserahkan pada uji empiris. Spesialisasi ; efisiensi administrasi seharusnya meningkat dengan peningkatan spesialisasi. Spesialisasi hanya berarti orang yang berbeda melakukan hal yang berbeda, karena itu tidak mungkin secara fisik untuk dua orang melakukan hal yang sama ditempat yang sama pada saat yang sama, dua orang akan melakukan hal yang berbeda. Efisiensi administrasi akan meningkat dengan spesialisasi tugas diantara kelompok yang akan menyebabkan efisiensi menjadi lebih besar. Kesatuan komando yaitu efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan mengatur anggota organisasi pada hierarki penentuan otoritas untuk melestarikan kesatuan komando. Analisis pada prinsip ini membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai istilah otoritas. Bawahan dikatakan menerima otoritas setiap kali dia memungkinkan perilakunya dipandu oleh keputusan yang ingin dicapai oleh orang lain. Salah satu kegunaan yang paling penting apabila otoritas dimasukkan ke dalam organisasi adalah untuk membawa spesialisasi dalam 14Shafritz, Jay M., & Hyde, Albert C. (1978). Classics Of Public Administration. Florida: Harcourt Brace College pekerjaan membuat keputusan, sehingga suatu keputusan yang dibuat pada suatu titik dalam tempat organisasi akan membuat seseorang ahli dibidangnya. Akibatnya penggunaan wewenang memungkinkan tingkat keahlian yang lebih besar untuk pencapaian dalam pengambilan keputusan daripada setiap karyawan memiliki dasar pada dirinya untuk membuat semua keputusan pada aktifitas yang dilakukan. Rekomendasi dari Taylor bahwa dalam hal pemrograman kerja seorang pekerja dikenakan satu mandor. Akhirnya, konsep konflik kesatuan komando dengan prinsip spesialisasi yaitu setiap kali perselisihan yang terjadi dan anggota organisasi kembali ke formal garis wewenang. Maka hanya jenis-jenis spesialisasi yang diwakili dalam hirarki otoritas terkesan keputusan sendiri. Spand of control efisiensi administrasi seharusnya ditingkatkan dengan membatasi jumlah bawahan yang melapor langsung ke salah satu administrator dalam hal-hal kecil. Pepatah selnjutnya, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan menjaga minimal jumlah tingkat organisasi, dimana suatu hal harus diluruskan sebelum ditindaklanjuti. Pepatah terakhir merupakan salah satu kriteria dasar yang memandu analis administrasi dalam penyederhanaan prosedur kerja. Kesimpulan Berdasarkan pemikiran kelima tokoh di atas, secara keseluruhan pemikiran tersebut berusaha mewujudkan efisiensi administrasi baik itu di dalam pemerintahan maupun dalam manajemen industri. Taylor berupaya mewujudkan efisiensi melalui adanya peningkatan produktivitas dalam perusahaan industri. Prinsip yang ditawarkan beliau bertujuan untuk membongkar cara kerja manajemen tradisional yang bekerja sesuai kebiasaan. Sedangkan pemikiran Wilson yaitu berupaya meningkatkan efisiensi dengan melakukan sikap praktis dalam kegiatan sehari-hari dan meningkatkan keefektivitasan pelayanan publik melalui manajemen, melakukan pelatihan dan meryt system. Selain itu beliau juga mengemukakan pemikiran mengenai perlu adanya dikotomi politik dengan administrasi. Goodnow juga berpendapat sama dengan Wilson. Adanya dikotomi tersebut akan memisahkan administrasi dari adanya campur tangan politik, sehingga kebijakan yang terlaksana maupun pelayanan yang diberikan sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan atas kepentingan golongan tertentu. Goodnow juga menyatakan bahwa sistem administrasi yang sentralistik serta sistem partai yang responsibel dapat mewujudkan pengawasan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan administrasi menjadi lebih efisien.  Selanjutnya pemikiran Gulick yaitu tentang fungsi manajemen POSDCoRB yang diterapkan dalam pengelolaan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat menjadikan organisasi lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Simon mengemukakan beberapa pemikirannya antara lain bahwa beliau tidak menyetujui adanya dikotomi politik dengan administrasi karena administrasi tidak boleh bebas nilai, prinsip- prinsip administrasi pun bukan merupakan prinsip yang universal. Administrasi tumbuh dan berkembang dengan pengaruh nilai-nilai yang spesifik. Simon berusaha mengembalikan administrasi kepada induknya yaitu ilmu politik sehingga menggeser paradigma sebelumnya ke paradigma baru. Selain itu dia juga mengemukakan perlunya adanya spesialisasi kerja, spand of control, dan kesatuan komando untuk meningkatkan efisiensi administrasi. DAFTAR PUSTAKA Chandler, Ralph C., & Plano, Jack C. (1934). The Public Administration Dictionary. Canada: John Wiley & Sons.\Frederick Winslow Taylor. [internet]. 2014. Website Miami University. Diakses tanggal 22 Mei 2014 dari http://www.units.miamioh.edu/technologyandhumanities/taylor.htm. Goodnow, Frank J. International Encyclopedia of the Social Sciences. 1968. Encyclopedia.com. (March 13, 2014). Diakses melalui http://www.encyclopedia. Com/doc/1G2-3045000474.html Indiahono, Dwiyanto. Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media. 2009. Shafritz, Jay M., & Hyde, Albert C. (1978). Classics Of Public Administration. Florida: Harcourt Brace College. Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto. Revitalisasi Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. Taylor dan Manajemen Ilmiah. Diakses dari http://www.ut.ac.id/html/suplemen/sosi4310/ top.10.htm Taylor, Frederick W. 1997. Scientific Management dalam Classics of Public Administration. Shafritz, Jay M dan Hyde, Albert C. United States of America: Harcourt Brace College Publishers. Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Adminstrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Wigfall Patricia, Behrooz Kalantari. 2001. Biographical Dictionary of Public Administration.Westpost: Greenwood Press. BIOGRAFI DAN KONTRIBUSI TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK THEODORE J. LOWI, ALICE M. RIVLIN, PHILIP ZELSNICK, YEHEZKEL DROR, ALLEN SCHICK DISUSUN OLEH Kelompok 4 Desi Ismi Mulyana 13/347885/SP/25709 Dora Felicia Siallagan 11/317959/SP/24841 Dwi Atmaja B. R. 13/347884/SP/25708 Endah Budiarti 13/347883/SP/25707 Mahasin Kholil 11/319925/SP/24925 Meita Candra S. S. 13/347882/SP/25705 Ratna Anggareni 11/319894/SP/24920 Siska Dewi S. 11/317938/SP/24820  Siti Rochmawati P. 11.318154/SP/24902 Susilowati Myrra D. 13/347886/SP/25710 JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2014 Theodore J. Lowi Theodore J. Lowi adalah seorang profesor yang lahir pada tanggal 9 Juli 1931 di Gadsden, Alabama. Beliau dan Istrinya, Angele, memiliki 2 anak dan tinggal di Ithaca, New York. Lowi memperoleh sebuah Bachelor of Arts dari Michigan State University pada tahun 1954 dan mendapat gelar Ph.D dari Yale University di New Haven pada tahun 1961 kemudian tahun 1959 sampai tahun 1965, beliau mengajar di Cornell Faculty dan mengajar di Fakultas Ilmu Politik di University of Chicago pada tahun 1965-1972. Lowi adalah mantan presiden dari American political science association, The Policy Studies Organization dan International Political Science Association. Berikut adalah karya karya Theodore J. Lowi :  At the Pleasure of the Mayor : Patronage and Power in New York City, 1898- 1958(New York,1964);  Legislative Politics, U.S.A.(ed.)Boston;1962,1965,1974;  The End of Liberalism: The Second Republic on the United States (W.W Norton 1969,1979)  The Politics of Disorder (New York, 1971,1974);  Poliscide : Scientists, The Giant Accelerator and The Metropolis (et alia) (New  York,1975,1990);  American Government : Incomplete Conquest (New York, 1976, 1977, 1981);  Nationalizing Government : Public Policies in America (et alia) (Beverli Hills, 1978);  American Government : Freedom & Power (with Benjamin Ginsburg)(New York , 1990,1994)  Democrats Return to Power : Politics and Policy in the Clinton Era (with Benjamin Ginsburg (New York, 1994)  The End of the Republican Era (1995)  "American Bussines, Public Policy, Case Studies and Political Theory" (1964), World Politics 16(4): 677-715 Diantara karya karya tersebut diatas terdapat salah satu karya Lowi yang terkenal yaitu The End of Liberalism : The Second Republic on the United States. The End of Liberalism : Indicment Korupsi dalam pemerintahan yang demokrasi berawal dari munculnya kepentingan kelompok liberalisme sebagai filsafat publik. Dampak korupsi tersebut berdampak pada empat bentuk tuduhan. Empat tuduhan yang melawan Ideologi 1. Kepentingan kelompok liberal sebagai filsafat publik merusak pemerintahan yang demokratis karena mereka mengacaukan ekspektasi tentang institusi demokrasi. Liberalisme mengenalkan pembuatan keputusan yang populer tetapi menyusut dari keputusan-keptusan yang dibuat dengan menyalahgunakan gagasan untuk implementasi formulasi kebijakan. Pemimpin liberal tidak memegang kekuasaan atas pemerintah demokrasi tetapi memegang ketetapan dari seseorang yang dapat dipercaya dengan legitimasi dari posisi mereka, integritas institusi, atau kebenaran dari rencana-rencana yang mereka jalankan. 2. Kepentingan kelompok liberal hanya menghambat rencana pemerintah. Pada abad ke- 19 liberalisme adalah standar tanpa rencana. Tetapi pada abad ke-20 liberalisme berubah menjadi rencana tanpa standar. Keduanya adalah sebuah kejadian yang tidak seharusnya terjadi pada masanya. Liberal berlebihan dalam berencana tetapi tidak ada kejelasan dalam perencanaan tersebut. Semua alternatif yang ditawarkan sangat tidak relevan, Barry Goldwater yang paling terkini membuktikan ketidakrelevansian tersebut. 3. Kelompok kepentingan liberalisme tidak dapat mencapai keadilan karena kebijakan mereka kurang sine qua non keadilan -- bahwa kualitas tanpa mempertimbangkan keadilan bahkan tidak bisa dimulai.  4. Akhirnya, kepentingan kelompok liberal merusak pemerintahan yang demokratis di tingkat yang melemahkan kemampuan pemerintah untuk hidup dengan formalisme yang demokratis. Liberalisme melemahkan lembaga-lembaga demokratis dengan menentang prosedur formal dengan perundingan informal. Alice . M. Rivlin Rivlin lahir di Philadelphia, Pennsylvania kemudian dibesarkan di Bloomington, Indiana. Rivlin adalah senior di Program Studi Ekonomi di Brookings, profesor di Institut Kebijakan Publik Georgetown University dan direktur Engelberg Pusat Perawatan Kesehatan Reformasi. Selain itu juga merupakan pendiri dari Congressional Budget Office (CBO) tahun 1975 dan menjadi direktur hingga tahun 1983. Beliau mengemukakan beberapa teori seperti diuraikan di bawah. Berfikir Sistematis Untuk Aksi Sosial Ada tiga strategi untuk menenukan metode yang lebih efektif dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya. Pertama, analaisis eksperimen natural. Kedua, inovasi acak. Ketiga, eksperimen sistematis. Kesimpulan utamanya adalah bahwa ketiga strategi itu harus diupayakan dengan energi dan kecanggihan metodologi yang lebih besar. Analisis eksperimen alami belum memunculkan banyak petunjuk cara yang lebih efektif untuk menghasilkan pelayanan sosial. Tapi dengan waktu dan teknik yang lebih halus, ada harapan bahwa hal itu akan terjadi. Sebagai langkah pertama yang diperlukan untuk layanan yang lebih efektif, semua orang harus terdorong untuk mencoba cara-cara baru dalam memberikan layanan. Ini memerlukan eksperimen sistematis dengan kurikulum baru, teknik pelatian baru, dan cara-cara terbaru dalam memberikan perwatan medis. Dalam bab terakhir menunjukkan bahwa Alice percaya eksperimen sistematis harus menjadi aktivitas federal yang penting jika kita ingin mencapai terobosan dalam pelayanan sosial. Schultze menunjukkan program federal sering gagal mencapai tujuan karena tidak ada pemikiran untuk pemberian insentif. Kegagalan kinerja berasal dari dua penyebab. Pertama adalah kegagalan negatif, yaitu kegagalan untuk memperhitungkan insentif swasta yang bertentangan dengan memprogram tujuan dan untuk menyediakan modifikasi yang tepat dalam penghargaan, yang ada adalah hukuman. Penyebab kedua adalah kegagalan positif, yaitu kegagalan untuk program federal, satu set positif dari intensif untuk menyalurkan kegiatan administrator desentralisasi dan operator program terhadap tujuan program. Sekolah adalah contoh birokrasi besar yang melayani klien. Siswa dan orang tua mereka memiliki sedikit kebebasan untuk berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain dalam mencari pendidikan yang lebih baik. hampir tidak ada informasi yang digunakan untuk menilai efektivitas guru, kepala sekolah, dan pengawas. Tidak ada penghargaan untuk kinerja mereka. Di bidang kesehatan, sama halnya dengan pendidikan, mekanisme pembayaran gagal untuk menghargai efektivitas dan efisiensi. Sebaliknya, sistem asumsi kesehatan ( baik publik maupun privat) gagal mendorong pengembangan alternatif yang lebih murah. Chapter ini membagi tiga model untuk meningkatkan keefektifan dengan pelayanan sosial yaitu desentralisasi, kontrol masyarakat, dan “model pasar”. DECENTRALIZATION Desentralisasi dalam pembuatan keputusan, setidaknya sampai ke tingkat negara atau kota, selalu populer dengan konservati, mereka yang umumnya menentang perluasan sektor publik dan perubahan dalam metode pemberian layanan. Apalagi, ada beberapa fungsi pemerintah yang hampir pasti akan mengalami desentralisasi. satu adalah penelitian dan pengembangan. unit-unit kecil tidak mungkin untuk berinvestasi dalam kegiatan berisiko seperti ketika sebagian besar kemungkinan manfaat untuk pergi ke unit lain. Selain itu, untuk setiap harapan keberhasilan, beberapa masalah permintaan massa kritis bakat dan sumber daya yang hanya pemerintah federal dapat memobilisasi. COMMUNITY CONTROL Tekanan community control berasal dari kekecewaan bawahan yang merasa diri mereka tidak dapat berpartisipasi. Jika sebuah institusi dapat dikontrol dengan baik oleh komunitas, maka institusi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Community control dari prograp sosial dapat diartikan sebagai pembangunan kepercayaan diri dari komunitas itu sendiri. Saat ini pergerakan community control fokus pada proses mencapai kekuatan. THE MARKET MODEL Model pasar merupakan bentuk ekstrem dari desentralisasi. Pasar memproduksi kebutuhan individu. Sektor privat dapat memainkan harga dalam persaingan barang yang dijual karena tujuannya mencari keuntungan. Sasarannya pun berbeda-beda, ada yang memilih menual dengan harga yang lebih murah atau jauh lebih mahal. Sektor bisnis memang harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Sektor privat ini juga merambah di dunia pendidikan. Pendidikan yang memiliki fasilitas baik seperti kelas yang eksklusif, fasilitas lengkap, dan pengajar yang berkualitas, tentu biayanya akan mahal. namun dampaknya akan terjadi kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin.  Fungsi manajemen yang efektif dapat diukur dari prestasinya. Jika pelayanan sosial ingin ditingkatkan maka yang perlu diperhatikan adalah ukura kualitas. Ukuran kualitaspun beragam. Terdapat dua aturan dalam mengukur kualitas. Pertama, hindari menggunakan satu ukuran. Semakin banyak kualitas yang diperhatikan, maka akan semakin baik pula kualitas keseluruhan. Kedua adalah ukuran kualitas harus mencerminkan tinggat kerumitan masalah. Strategi yang digunakan tergantung dari kesuksesan pencapaian ukuran kualitas. Philip Zelsnick Philip Selznick yang lahir pada 8 Januari 1919 adalah seorang profesor sosiologi dan hukum di University of California. Penulis tentang teori organisasi dimana pemikiran Selznick ini memberikan terobosan baru dalam beberapa bidang salah satunya adalah tentang kepemimpinan dalam administrasi. Selznick merupakan pendukung utama gerakan teori organisasi neo-klasik yang dimulai pada tahun 1930-an. Karya yang paling berpengaruh adalah Dasar-Dasar Teori Organisasi. Buku tersebut berkontribusi besar dalam penyelenggaraan organisasi dan individu sebagai agen independen. Administrasi publik merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tentang tiga elemen atau komponen penting dalam kehidupan bernegara yang meliputi legislatif,yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meiputi kebiajakn publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Lokus administrasi publik dalam hal ini adalah kepentingan publik dan urusan-urusan publik. Sedangkan yang menjadi fokus administrasi publik adalah teori organisasi. Jadi ada hubungan antara organisasi dengan administrasi publik. Korelasi tersebut adalah organisasi merupakan fokus dari administrasi publik itu sendiri. Hal ini diperjelas salah satunya melalui sebuah buku berjudul The Cooperative Mechanism yang ditulis oleh Philip Zelsnick. Philip menjelaskan tentang partisipasi-kooptasi, kepemimpinan-kooptasi dimana hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi. Prinsip Selznick tentang kooptasi merupakan kuci penting dalam perkembangan selanjutnya tentang ekologi organisasi dan teori kontingensi. Selznick menjadi kontributor yang utama dalam sosilogi hukum, mengembangkan ide-ide besarnya pada lembaga-lembaga hukum dan permasalahan atau konflik yang muncul sehingga akan memunculkan responsivitas terhadap konstituen mereka. Gagasan Selznick ini utamanya mengantisipasi penemuan atau gagasan-gagasan para tokoh yang sebelumnya menjelaskan tentang teori masyarakat massa. Contoh implemntasi gagasan dari Selznick ini adalah penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan dokumen yang berisi tentang serangkaian intruksi atau perintah secara tertulis yang diabsahkan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi dalam sauatu organisasi atau perusahaan. Isi dari SOP adaah tentang tata cara melakukan pekerjaan dan apapun yang berkaitan dengan kegiatan organisasi baik waktu pelaksanaan, jam kerja, regulasi dan kebijakan sehingga akan menjamin para pelaku organisasi melakukan langkah-langkah kerja yang paling tepat dan sesuai dengan aturan yang dibuat. Dengan penerapan SOP maka secara konsisten administrasi perkantoran atau organisasi memiliki pedoman yang penting dalam penyelenggaran kebijakan reformasi birokrasi yang merupakan kebijakan yang komprehensif dalam peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi instansi pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu hingga saat ini SOPselalu dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas bagi pegawai sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dan kinerja yang juga ditentukan sehingga akan mengarah pada langkah perbaikan kinerja pelayanan dan kinerja organisasi berdasarkan konsep manajemen kinerja. Selznick juga menerbitkan buku berjudul “TVA and Grass Roots” yang merupakan sebuah studi sosiologis terkenal dari Tennesse Valley Authority. Dalam karya ini, Selznick menemukan bahwa organisasi formal "adalah struktur sosial yang adaptif" menghadapi masalah independen penciptaannya. Dia mencatat bahwa organisasi tersebut dibentuk oleh kekuatan yang terpisah dari struktur dan tujuan yang telah ditetapkan mereka, dan bahwa individu-individu dalam fungsi organisasi sebagai "keseluruhan" tindakan dan aliansi terpisah dari organisasi.  Yehezkel Dror Yehezkel Dror adalah seorang Professor Ilmu Politik dan Administrasi Publik, Emeritus, di Hebrew University of Jerusalem. Ia menjabat posisi senior dalam pemerintahan Israel, termasuk 2 tahun sebagai Senior Policy Planning Advisor di Kantor Kementerian Pertahanan, Penasihat Perdana Menteri Israel dan Kantor Kabinet Israel, ketua dan anggota komisi publik yang berurusan dengan berbagai isu kebijakan dan banyak lagi. Ia telah aktif sebagai konsultan internasional tentang perencanaan kebijakan, kapasitas untuk memerintah dan tata negara di lebih dari tiga puluh negara, atas nama badan-badan PBB, OECD, Uni Eropa dan pada undangan dari pemerintah. Ia telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam ilmu sosial dan ilmu politik: pada tahun 1999 ia menerima penghargaan Israeli Anniversary Arthur Ruppin Prize atas kontribusi untuk kebijakan publik; pada tahun 2002 Landau Prize atas kontribusi luar biasa untuk ilmu-ilmu sosial; dan pada tahun 2005 Israel Prize untuk kontribusi kepada teori dan praktek perencanaan strategis dan pengambilan kebijakan15. Kontribusi Dror di bidang administrasi publik adalah pemikirannya mengenai analisis kebijakan (policy analysis) dan peran analis kebijakan dalam pemerintahan. Dror berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik atas dasar perhitungan ekonomi sulit untuk dihindari, Dror menanggapi gerakan reformasi kontemporer di berbagai negara yang menggunakan instrumen analisis sistem dan memanfaatkan peran analis sistem. Reformasi tersebut merupakan invasi ekonomi dalam ranah pengambilan keputusan publik. Invasi ini lebih bersifat negatif, karena analisis sistem (system analysis) memandang setiap alternatif kebijakan sebagai alokasi sumber daya, yang dipertimbangkan efisiensinya 16. Penerapannya dapat dilihat pada PPBS (planning-programing-budgeting system), yang pendekatan dasarnya adalah untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan dengan tujuan yang sama dan 15 Yehezkel Dror, diakses dari http://www.amazon.com/Yehezkel- Dror/e/B001HPE3GE pada 23 Mei 2014. 16 Shafritz, Jay M. dan Albert C. Hyde. 1997. Classics of Public Administration. United States of America: Harcourt Brace College Publisher, halaman 254 kemudian membandingkan alternatif-alternatif tersebut dengan menekankan pada bagian budget17. Namun, dalam sektor publik terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, yang tidak mampu diselesaikan hanya dengan pertimbangan ekonomis. Lebih jauh, Dror juga menyebutkan beberapa kelemahan analisis sistem dari sudut pandang pengambilan keputusan publik, antara lain ketergantungannya pada perhitungan secara kuantitatif, pengabaiannya pada faktor politik, dan ketidakmampuan untuk menghadapi sistem yang besar dan kompleks. Yang menjadi dasar pemikiran Dror adalah bagaimana cara mengambil keuntungan pendekatan ekonomis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik (seperti efisiensi), namun juga mampu memasukkan faktor sosial dan faktor politik. Maka Dror mengemukakan solusi berupa peningkatan instrumen yang mulanya menggunakan analisis sistem menjadi analisis kebijakan18. Dror menguraikan perbedaan antara analisis sistem dengan analisis kebijakan, yaitu: pertama, lebih menekankan pada aspek politik dari pengambilan keputusan dan kebijakan publik; menggunakan konsep pengambilan keputusan dan kebijakan secara lebih luas, daripada memandangnya hanya sebagai alokasi sumber daya; lebih menekankan pada kreativitas untuk berinovasi dalam membuat alternatif kebijakan baru, daripada hanya melakukan komparasi alternatif yang sudah ada; mengandalkan tacit knowledge dan penggunaan metode kualitatif, daripada hanya mengandalkan explicit knowledge dan penggunaan metode kuantitatif; lebih menekankan pola pikir futuristik dan spekulatif dengan memprediksi konsekuensi jangka panjang; menggunakan pendekatan yang lebih longgar dan tidak kaku namun tetap sistematis, dengan demikian mampu mengatasi permasalahan yang lebih kompleks. Dengan kelebihan tersebut, Dror merekomendasikan penggunaan analisis kebijakan (dengan mempekerjakan analis kebijakan sebagai staf pemerintahan) untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan kebijakan publik dengan adanya pertimbangan yang lebih baik dan ketersediaan alternatif yang lebih luas19. Pemikiran Dror mengenai penggunaan analisis kebijakan menjanjikan suatu peningkatan positif dalam ranah pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Namun, 17 Weimer, David L., dan Aidan R. Vining. 1999. Policy Analysis: Concepts and Practice. New Jersey: Prentice Hall, halaman 33 18 Shafritz, Jay M. dan Albert C. Hyde. 1997. Classics of Public Administration. United States of America: Harcourt Brace College Publisher, halaman 254 19 Ibid, halaman 256-257 mempekerjakan profesi analis kebijakan sebagai staf pemerintahan perlu untuk dipertimbangkan lagi. Birokrasi, terutama di Indonesia, memiliki masalah dengan ukurannya yang terlalu gemuk. Mempekerjakan analis kebijakan di seluruh eselon tinggi pemerintahan tentu akan menambah gemuk birokrasi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan program perampingan birokrasi, seperti yang dilaksanakan oleh Kemenpan yang melakukan perampingan kementerian/lembaga di Indonesia20. Allen Schick Reformasi-reformasi dalam manajemen memberikan warna perkembangan studi manajemen, terutama manajemen dalam pemerintahan. Allen Schick sebagai seorang spesialis dalam keuangan publik Amerika telah memberikan sumbangan pemikiran mengenai reformasi budget dengan analisisnya mengenai federal budgeting. Allen Schick adalah seorang profesor di University of Maryland yang lahir pada tahun 1934 (Chandler & Plano 1982). Schick memperoleh gelar B.A. di Brooklyn College pada tahun 1956, gelar M.A di Yale University pada tahun 1959, dan gelar Ph.D. di Yale University pada tahun 1966 (The Brookings Institution 2014). Schick merupakan profesor yang sangat terkenal dengan berbagai artikel, buku, hingga pernghargaan-penghargaan yang didapatkannya seperti the Guggenheim Fellowship dan the American Society for Public Administration Waldo Prize (University of Maryland School of Public Policy) Saat ini Schick menjadi ahli dalam federal budgeting, kongres, dan administrasi publik yang memberikan konsultasi bagi banyak organisasi di level federal, negara, dan lokal, serta menunjukkan studi praktik budget yang multinasional dalam berbagai negara industri dan saat ini menunjukkan studi reformasi dalam sektor publik yang luas di enam negara, yaitu Asutralia, Britania, Prancis, Selandia Baru, Swedia, dan Amerika Serikat (University of Maryland School of Public Policy). “The Road to PPB: The Stages of Budget Reform” dan “The Federal Budget: Politics, Policy, Process” merupakan sebagian karya fenomenalnya dalam kancah administrasi publik. Artikelnya yaitu “The Road to PPB: The Stages of Budget Reform” menjadi rujukan bagi sebagian besar ahli dalam menjelaskan reformasi budget. Pertama-tama, Schick membagi fungsi-fungsi dalam budgetary system menjadi tiga, yaitu perencanaan strategis yang melibatkan pencapaian tujuan dan objektif serta penilaian kinerja; kontrol manajemen yang 20 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Perampingan Birokrasi, diakses dari http://www.menpan.go.id/berita- terkini/1150-perampingan-birokrasi-10-k-l-segera-diaudit pada 25 Mei 2014 fokus pada persyaratan organisasi yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu pekerjaan; dan kontrol operasional yang fokus dengan akuntabilitas, policy enforcement, dan pembatasan pengeluaran (Chandler & Plano 1982). Ketiga fungsi tersebut merupakan proses- proses yang kompetitif hingga Schick menyebutnya planning-management-control balance, baik disengaja maupun tidak (Chandler & Plano 1982). Jadi, ketiga fungsi tersebut akan mencoba saling mendominasi dalam suatu waktu secara tentatif. Menurut Schick ada tiga tahapan dalam sejarah reformasi budget, yaitu pada tahun 1920 hingga 1935 ketika kontrol menjadi orientasi yang paling dominan dan dikarakteristikkan oleh sistem akun ekspenditur, ketika New Deal hingga tahun 1950 yang dikarakteristikkan oleh performance budgeting dengan fokus pada teknik manajemen ilmiah, unit kerja, dan efisiensi, dan pada tahun 1960 yang memiliki pengembangan perencanaan dan dimulai dengan pengenalan teknik Planning, Programming, Budgeting (PPB) (Chandler & Plano 1982). Evolusi dari manajemen menjadi berorientasi perencanaan dipengaruhi oleh pengembangan analisis ekonomi mikro dan makro, informasi baru dan teknologi yang dipilih, analisis sistem, dan konvergensi perencanaan dan budgetary process (Chandler & Plano 1982). Schick juga mempercayai bahwa zero-base budgeting (ZBB) meletakkan sistem kembali kepada periode berorientasi kontrol sekaligus menerapkan kembali performance budgeting dengan pengembangan manajemen dengan mengurangi kontrol kongres dan executive budget office dan mengatakan keinginannya untuk menerima ZBB sudah menjadi tematik melalui sejarah budgetary process (Chandler & Plano 1982). Konsep yang ditawarkan oleh Schick sedikit banyak memberikan kontribusi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan melihat teknik PBB Indonesia seharusnya sudah tidak lagi berorientasi perencanaan. Hal ini dikarenakan saat ini Indonesia memiliki masterplan atau blue print yang cukup lengkap tapi dalam imlpementasinya terjadi penyimpangan atau sebelum masterplan direalisasikan sudah terjadi pergantian kekuasaan yang memiliki perencanaan tersendiri yang tidak didasarkan perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap masterplan sebelumnya perlu dilakukan untuk melihat apakah masterplan sudah direalisasikan atau belum dan apakah masih berkelanjutan dan relevan apabila diterapkan pada saat itu.  DAFTAR PUSTAKA Chandler, R. C, Jack C. Plano, The Public Administration Dictionary, California: ABC-Clio Inc. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Perampingan Birokrasi, diakses dari http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1150-perampingan- birokrasi-10-k-l-segera-diaudit pada 25 Mei 2014. Shafritz, Jay M. dan Albert C. Hyde. 1997. Classics of Public Administration. United States of America: Harcourt Brace College Publisher. The Brookings Institution, 2014, Alice M. Rivlin, diakses dari http://www.brookings.edu/experts/rivlina?view=bio pada 25 Mei 2014 The Brookings Institution, 2014, Curriculum Vitae of Allen Schick, diakses dari http://www.brookings.edu/experts/schicka pada 27 Mei 2014 University of Maryland School of Public Policy, Allen Schick, diakses dari https://www.publicpolicy.umd.edu/faculty/allen-schick tanggal 27 Mei 2014 Weimer, David L., dan Aidan R. Vining. 1999. Policy Analysis: Concepts and Practice. New Jersey: Prentice Hall. Yehezkel Dror, diakses dari http://www.amazon.com/Yehezkel-Dror/e/B001HPE3GE pada 23 Mei 2014.  BIOGRAFI DAN KONTRIBUSI TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK PENDLETON HERRING, DOUGLAS MURRAY MCGREGOR, CHARLES H. LEVINE, NAOMI CADEN, DAN DAVID ROSENBLOOM DISUSUN OLEH Kelompok 5 Riza Venti N 13/347961/SP/25739 Zahra Nisa 13/347892/SP/25711 Sonya Dewi S 13/347982/SP/25741 Dalias 13/347908/SP/25720 Deden Juanda 13/347959/SP/25737 Mening Nindya A 13/347918/SP/25724 Maria Rosa Tita Amelia 13/348005/SP/25747 Faizal Iqbal Tamsil 13/347989/SP/25742 Nikita Windha 13/347903/SP/25717 JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA  2014 E. Pendleton Herring Administrasi Publik dan Kepentingan Publik Kontribusi Pendleton Herring yang paling berdampak adalah “The Politics of Democracy: American Parties in Action”. Dia menganalisis sejarah perpolitikan di Amerika dan mengemukakan bahwa desentralisasi lebih pantas jika diterapkan dalam system pemerintahan Amerika daripada pendisiplinan partai politik. Herring juga merupakan member aktif dari American Political Science Association. Beliau yang mengatakan betapa pentingnya belajar pemerintahan politik secara sistematik. Dan inilah salah satu bentuk karya Herring, yaitu pendapatnya mengenai Administrasi Publik dan Kepentingan Publik. Di pundak birokrasi telah di tempati oleh sebagian besar beban untuk mendamaikan perbedaan antar kelompok dan melakukan kompromi ekonomi dan sosial yang efektif dan dapat diterapkan dalam proses legislatif. Aspek sosial dan ekonomi dari proses ini harus diserahkan kepada orang lain. hasil politik telah pelestarian sejauh ini negara demokrasi liberal sebagai lembaga kontrol dan transfer dari kongres dari banyak pengawasan langsung mendamaikan kelompok-kelompok yang saling bertentangan dalam negara. hasil pemerintah telah menciptakan birokrasi yang besar dengan kekuasaan yang luas untuk melakukan fungsi-fungsi ini. Di United State birokrasi mengalami kesulitan karena kurangnya organisasi- organisasi hirarki dan personel disatukan oleh konsep harmonis pelayanan negara. Tapi birokrasi dalam hal ini menimbulkan kecurigaan dan kritik dari kelompok-kelompok kepentingan, yang menganggap pemerintahan seperti yang dirancang untuk melayani mereka atau setidaknya tidak mengganggu tujuan kelompok mereka.  Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari negara demokrasi adalah rekonsiliasi bebas dari kepentingan kelompok dan bahwa pencapaian tujuan ini memerlukan pengembangan administrasi yang besar. Terdapat kelompok warga yang berusaha untuk memajukan kepentingan mereka sendiri atau untuk melindungi diri dari serangan saingan, telah beralih ke pemerintah untuk bantuan. namun warga tidak percaya negara pada saat yang sama bahwa ia menarik bagi untuk bantuan. ia ingin menggunakan fasilitas pemerintah; tapi dia tidak berharap pemerintah untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitasnya. sebagai akibatnya pelayanan administrasi federal yang belum menyatu menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan bertanggung jawab. Legislatif, sering kali karena kombinasi kebetulan dari faktor-faktor politik, memberlakukan hukum. sebuah lembaga administratif menjadi bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, dan kehendak legislatif demikian dalam arti dilembagakan dan dipersonifikasikan. kecuali untuk kasus yang relatif jarang terjadi di mana undang-undang yang diberikan tidak berbahaya oleh nonenforcement, kehendak legislatif "beku" sampai hukum berubah. Pemerintah saat ini sebagian besar adalah masalah ahli administrasi. meningkatkan otoritas dan kebijaksanaan yang diberikan eksekutif. negara telah melakukan sejumlah besar layanan yang tersisa di masa lalu untuk perusahaan swasta atau nyaris berusaha sama sekali. kegiatan ini telah memberikan kepentingan khusus saham di pemerintah. Public interest adalah standar yang memandu administrator dalam melaksanakan hukum. ini adalah simbol verbal yang dirancang untuk memperkenalkan persatuan, ketertiban, dan objektivitas dalam administrasi. Douglas Muray McGregor The Human Side Of Enterprise Pada 1950 Mc Gregor memulai formula idea yang dipublikasikan dengan judul : The Human Side of Enterprise di tahun 1960 dimana beliau percaya bahwa dibalik keputusan seorang pimpinan dipengaruhi oleh human nature dan human behavior .yang di setiap pimpinan memiliki kekhasan gaya manajerialnya, dan prinsip tersebut dikategorikan menjadi dua ;  Theory ( didasari asumsi direction dan controll) dan theory X (dengan asumsi integration dan support) dan berikut detail kedua teori tersebut: Teori Y merupakan penyempurnaan dari adanya teori X yang berdasarkan atas asumsi direction dan control yang berarti karyawan atau pekerja yang bekerja pada suatu organisasi tidak dapat mengembangkan idenya secara luas, pada teori Y menyajikan teori yang lebih realistis tentang pekerja dalam mengatur suatu manajemen. Inti dari teori Y itu sendri yakni bahwa organisasi dapat memanfaatkan ide ide inovasi serta kualitas yang dimiliki oleh para pekerja, para pekerja dengan ide dan kualitas yang mereka miliki dapat memberikan kontribusi terhadap kendali dari suatu organisasi serta berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Teori X dan Y ‘Theory X’ ‘Theory Y management staff Theory X - authoritarian, repressive style. Tight control, no development. Produces limited, depressed culture. staff Theory Y - liberating and developmental. Control, achievement and continuous impro staff staff managem Asumsi Teori X 1. Ketidaksukaan manusia terhadap pekerjaan dan menghindari pekerjaan bila memungkinkan 2. Dikrenakan karakter manusia yang tidak suka terhadap pekerjaan, manusia harus dipaksa, dikontrol, diarahkan, diancam dengan hukuman agar mereka dapat meakukan usaha yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi 3. Kebanyakan manusia lebih suka untuk diberi arahan, dapat menghindari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi, serta menginginkan keamanan atas segala hal. Pendekatan teori X menjelaskan tentang onsekuensi atas adanya a specific management strategy serta hubungannya dengan scientific management approach. Teori X mengasumsikan tidak adanya kemampuan pengembangan yang ada di dalam diri pekerja, dengan semakin berkembangnya peradaban asumsi ini terus mempengaruhi strategi manajemen, dengan tidak adanya perubahan atas teori ini maka apabila terus diterapkan akan menurunkan potensi manusia pada masa depan. Asumsi Teori Y ; 1. Usaha yang dikeluarkan secara fisik serta mental dalam pekerjaan dilakukan secara natural seperti halnya bermain ataupun beristirahat 2. Kontrol eksternal dan ancaman hukuman bukanlah satu-satunya cara untuk mendorong upaya pencapaian tujuan organisasi. Seseorang akan melakukan upaya pengarahan dan kontrol mandiri untuk melakukan usaha pencapaian tujuan yang menjadi komitmennya. 3. Kebanyakan manusia belajar, pada kondisi yang tepat, tidak hanya untuk menerima (perintah) namun juga agar memiliki rasa tanggung jawab. 4. Kapasitas untuk berimajinasi, keuletan, serta kreatifitas yang tinggi dalam memberikan solusi terhadap masalah suatu organisasi secara luas serta tersebar pada semua kalangan. 5. Dalam kondisi kehidupan modern, potensi intelektual yang dimiliki oleh manusia hanya dimanfaatkan sebagian saja. Biografi Charles H. Levine Organizational Decline and Cutback Managemen Charles H. Levine berasal dari Hartford, Amerika Serikat. Ia lulus dari University of Connecticut, ia menerima gelar master pada administrasi bisnis serta gelar doktor dalam ilmu politik dan administrasi umum di Indiana University. Levine memulai karir mengajar di Michigan State University pada akhir tahun 1960,dan dilanjutkan dengan mengajar di Universitas Syracuse dan Cornell sebelum bergabung sebagai staf di University of Maryland pada tahun 1977 dan mengajar di University of Kansas selama dua tahun. Selama mengajar di University of Kansas, ia menerima penghargaan Stene Edward O sebagai profesor terhormat. Tahun 1983, ia kembali ke daerah Washington dan bergabung dengan staf Brookings Institution. Levine menjadi senior di Congressional Research Service at the Library of Congress pada tahun 1984. Pada tahun 1987, ia mengajar di American University dan menjabat sebagai profesor terhormat ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Buku-buku Charles H. Levine diantaranya adalah Managing Fiscal Stress: The Crisis in the Public Service yang terbit pada tahun 1980 dan The Politics of Retrenchment yang terbit pada tahun 1981. Selain mengajar, ia juga seorang pendiri editor jurnal administrasi dan masyarakat serta pernah menjabat sebagai Dewan Nasional di ASPA dan menerima the Society's William E. Mosher Award for Scholarship. Charles H. Levine meninggal dunia pada tahun 1988. Kontribusi Charles H. Levine Charles H. Levine berkontribusi besar dalam Organizational decline dan Cutback Managemen. Organizational decline memaksa kita untuk mengatur beberapa logika guna membentuk struktur organisasi yang rasional. Misalnya, masalah yang dihadapi seorang manajer dan perancang organisasi di bawah pertumbuhan dan kelimpahan sumber daya adalah bagaimana membuat suatu mekanisme eksklusif untuk mencegah adanya free riders (seseorang mendapatkan keuntungan tanpa ikut berkontribusi dalam mendapatkan keuntungan tersebut). Sedangkan contoh masalah yang dihadapi manajer serta perancang organisasi setelah organizational decline dan adanya penghematan sumber daya adalah bagaimana membuat suatu mekanisme inklusif untuk mencegah anggota organisasi menghindari pembagian akibat dari peningkatan beban yaitu hasil penipisan sumber daya. Ketika terjadi organizational decline yang berhubungan dengan diskresi karyawan, suatu organisasi perlu membuat sejenis kontrak kerja jangka panjang yang tidak mengakibatkan pensiun cepat atau praktis. Mekanisme di atas diperlukan untuk menghukum dan membatasi karyawan yang “free exiters” dan “cheap exiters” sementara mereka tetap mengizinkan manajer untuk melakukan pensiunan karyawan dan pemberhentian pegawai yang tidak banyak berkontribusi. Penyebab public organizational decline dapat dikategorikan menjadi empat tipe dengan dua dimesi (dapat dilihat pada gambar 1.1) yaitu penyebab intern dan ekstern serta penyebab dari sisi politik dan ekonomi atau teknis. Gambar 1.1 Penyebab dari Public Organizational Decline Intern Extern Politik Political Problem Depletion Vulnerability Ekonomi Organizational Environmental Entropy Atrophy Problem depletion merupakan penyebab paling lazim terjadi yaitu meliputi keterlibatan pemerintah dalam bencana alam, perang, penelitian- penelitian, masalah pergeseran penduduk, redefinisi masalah, dan pemberhentian kebijakan. Environment entropy terjadi ketika kapasitas lingkungan untuk mendukung organisasi publik pada tingkat aktivitas mengikis. Political vulnerability dari organisasi publik merupakan indikasi internal tinggi yang membatasi kemampuan guna mendapat anggaran dan membatasi interaksi dengan lingkungan. Organizational atrophy adalah fenomena umum di semua organisasi khususnya organisasi pemerintah yang rentan akan kekurangan pasar dalam menghasilkan pendapatan.  Tactics to resist decline atau tactics to smooth decline dibutuhkan untuk menghapus atau mengurangi politik eksternal dan sebab-sebab ekonomi yang menyebabkan kemunduran, menghidupkan kembali basis ekonomi yang telah terkikis, mengurangi ketidakpastian lingkungan, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi ketergantungan. Taktik untuk mengkontrol sebab internal dari kemunduran adalah meningkatkan kekuatan organisasi dan kontrol manajerial. Manajemen cutback mempunyai dua masalah mendasar, yaitu antara memilih taktik untuk resisting atau smoothing decline, jika dibutuhkan manjamemen juga harus memilih siapa yang harus ‘pergi’ atau program apa yang harus dibatasi, atau bahkan diakhiri. Pemilihan dimana harus melakukan pemotongan adalah merupakan salah satu penilaian inteligensi dan keberanian manajerial dalam mengambil keputusan, sebab setiap keputusan mempengaruhi penjualan dan opportunity costs. Lima kriteria yang umum digunakan untuk melakukan cutback: a. Seniority; adalah hal umum yang paling berpengaruh dan paling ‘jahat’ diantara lima kriteria pengambilan keputusan b. A hiring freeze; adalah strategi jangka pendek yang paling tepat untuk buy time dan preserve option, karena A hiring freeze akan mengurangi tenaga kerja secara alamiah melalui pengunduran diri, pensiun, dan kematian pekerjanya, sehingga dalam jangka panjang akan menjadi sarana yang efisien untuk mengurangi ukuran organisasi c. Even-percentage-cuts-across-the-board; adalah kriteria yang bijaksana karena mereka mentransfer biaya pengambilan keputusan yang lebih rendah dalam organisasi, tapi cenderung tidak sensitif pada kebutuhan, fungsi produksi, dan kontribusi dari berbagai unit yang berbeda d. Productivity criteria; adalah kriteria yang sangat tepat diterapkan terutama ketika diaplikasikan dalam pelaksanaan cuttinglow-producing units dan diterapkan pada orang-orang yang berbasis pada marginal product per increment of revenue e. Zero-base-budgeting; adalah salah satu nilai sebagai metode untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya dibawah kondisi decline. Naomi Caiden  Naomi Caiden adalah penulis, sarjana dan profesor. Beliau memenangkan berbagai penghargaan sepertipenghargaan Mosher, National Distinguished Service Award. Dia tertarik pada penganggaran Public ketika suaminya belajar di UC Berkeley. Profesor Aaron Wildawsky membutuhkan asisten peneliti untuk membantu dalam menulis sebuah bab di bukunya "The Politics of Budgetary Process on Budgeting and Planning in Developing Countries" yang berubah menjadi perencanaan dan penganggaran di negara-negara miskin dan Naomi Caiden terlibat di dalamnya. Dia bekerja satu tahun di lembaga pengembangan ekonomi dari bank dunia di Washington DC. Kemudian merevisi Keuangan dan Penganggaran Publik selama beberapa tahun dan membedah buku dari Editor untuk meninjau kembali administrasi public selama tiga tahun ketika Richard Stillman adalah editor pada saat itu. Naomi Caiden memenangkan Aaron Wildavsky award dari kontribusi besarnya mengenai “Budgeting and Financial Management “ pada tahun 1993 dan William Mosher Award dari artikel yang sangat berpengaruh dari akademisi yang muncul di “Public Administration Review”pada tahun 1980. Dia juga menerima Nasional Distinguished Service Award sebagai pengakuan atas kontribusi akademis yang luar biasa dan kepemimpinan oleh Asosiasi Amerika untuk Anggaran dan Analisis Program pada tahun 1981 dan 1991. CSU San Bernardino memberikan dia award di Meritorious Performance dan Profesional Promise Award pada tiga kesempatan, pada tahun 1984, 1986 dan 1987. Dia juga menerima Dekan Research Award oleh CSU San Bernardino pada tahun 1986, 1987, dan 1990. Pada Bulan Juni, 1993, CSU San Bernardino memberinya Outstanding Service Award untuk jasa kinerja dalam 12 tahun di Departemen Administrasi Publik, Sekolah Bisnis dan Administrasi Publik dan CSU San Bernardino dari 1981 hingga 1993. Kontribusi yang berpengaruh dari beliau mengenai “Public Budgeting Amidst Uncertainty and Instability”. Pokok-pokok bahasanya yaitu mengenai Hasil dari semua kepentingan dalam penganggaran, kini ada jajaran reformasi anggaran yang meliputi: 1. Mobilisasi sumberdaya untuk kepentingan publik dan pekerjaan 2. Konsolidasi dan control sumber daya yang tersedia untuk mencegah rembesan dan memantau lokasi mereka setiap saat. 3. Alokasi sumber daya di antara tuntutan pesaing 4. Pembayaran cepat ekonomi dana publik. 5. Peningkatan skill dari pengelolaan keuangan. 6. Pelembagaan praktek akuntansi yang terbuka, hati-hati dan jujur 7. Pembentukan audit yang independen 8. Evaluasi ilmiah belanja pada proyek-proyek publik.  Secara khusus perlu adanya inovasi dan kreativitas di bidang keuangan public sebagai landmark tradisional yang memudar di tengah-tengah ketidakpastian dan ketidakstabilan. Pemerintah masih tidak memiliki insentif yang cukup di sector public untuk mencegah masalah dan mendorong perekonomian .Pemerintah juga masih bermasalah dalam berurusan dengan belanja modal skala besar yang memiliki resiko besar. Dan proyek-proyek public jangka panjang. Pemerintah masih tidak tahu bagaimana mengelola jumlah kontrak yang akan berakhir untuk organisasi swasta untuk menyalurkan barang publik dan jasa yang penting. Pemerintah masih tidak memiliki alat yang tepat untuk mengatasi penggelapan pajak dan pengeluaran anggaran yang terlampau boros. Pihak akademisi memiliki banyak metode dan memiliki banyak teori yang memang masih belum terlalu matang dan belum teruji tetapi akan terus mengalir ke arah perbaikan untuk sistem penganggaran tradisional. Ketika apa yang sebenarnya mungkin diperlukan adalah sistem anggaran baru yang lebih sesuai dengan konteks keuangan publik baru, lebih tepat untuk saat ini kemampuan teknologi yang lebih selaras dengan harapan masyarakat dan tidak hanya kenyamanan yang dirasakan manajerial saja. David H. Rosenbloom Teori Administrasi Publik dan Pemisahan Kekuasaan David H. Rosenbloom berkontribusi dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik. Salah satu bentuk kontribusinya terlihat melalui tulisannya yang berjudul Public Administration Theory and the Separation of Powers. Di dalam tulisannya tersebut, Rosenbloom memberikan pandangannya terhadap administrasi publik melalui teori-teori yang telah dikembangkan oleh para teoris sebelumnya. Frederick C. Mosher, misalnya, telah mempertimbangkan bahwa administrasi publik lebih pada tempat dari kepentingan- kepentingan publik berkumpul daripada sekedar sebuah ilmu. Herbert Kaufman dan James Q Wilson mengemukakan bahwa administrasi publik menghadapi masalah serius dan nampaknya tidak terpecahkan secara terus-menerus tengah mencari bagaimana caranya untuk memaksimalkan hasil yang dicapai dari pada nilai-nilai yang secara bergantian tidak cocok. Pendekatan Manajerial terhadap Administrasi Publik Tuntutan perbaikan pada pelayanan publik, merupakan bagian bisnis dari pemerintahan yang dapat dilaksanakan dengan cara yang bersifat bussiness. Ide munculnya ‘bussinesslike’ pada administrasi publik ini merupakan sesuatu yang paling berpengaruh yang dibahas oleh Woodrow Wilson pada esainya (The Study of Administration). Pertama, Wilson melihat bahwa objek dalam studi administrasi adalah apa yang pemerintah dapat lakukan dengan sewajarnya dan mendapati keberhasilan. Kedua, bagaimana pemerintah mampu melakukan hal-hal yang tepat tersebut dengan kemungkinan efisiensi sepenuhnya dan paling tidak kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan termasuk di dalamnya uang dan tenaga. Demikian administrasi publik erat kaitannya terhadap memaksimalkan nilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Pendekatan manajerial diperkuat oleh Frederick Taylor dan perkembangan manajemen ilmiah miliknya. Kemudian, Leonard D. White dengan Influential Introduction to the Study of Public Administration, mengatakan bahwa studi administrasi publik harus dimulai dari dasar manajemen daripada pondasi hukum. Struktur Organisasi Pendekatan manajerial pada administrasi publik pada pokoknya memperlihatkan garis pada “ideal-type bureauchracy” milik Max Weber. Hierarkhi dipercayakan pada koordinasi yang bersifat efektif. Program dan fungsi secara jelas diberikan pada unit-unit organisasi . Tumpang tindih diminimalisasi, kedudukan diklasifikasikan ke dalam skema yang rasional dan skala gaji secara sistematis dibuat dalam kepentingan ekonomi dan memotivasi pekerja untuk menjadi efisien. Hubungan antara administrasi publik dan agen-agen publik diformalisasikan secara tertulis dan disetiap kesempatan, bisnis publik diadministrasikan secara halus dan dengan gaya yang tertib. Pandangan terhadap Individu Pendekatan manajerial pada administrasi publik mempertimbangkan cara pandang impersonal terhadap seorang individu. Individu itu sendiri bisa terdiri dari para pekerja, klien, atau “victim” dari para agen administratif publik. Pandangan ini melihat bahwa pekerja secara jelas dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip dari klasifikasi kedudukan dalam sektor publik. Klien sendiri terkait dengan suatu usaha untuk mempertimbangkan nilai-nilai manajerial yang termasuk di dalamnya efisiensi, ekonomis, dan efektivitas. “Victim” dapat pula didepersonalisasikan ke dalam sebuah tingkat yang mana mereka dipertimbangkan sebagai sub-manusia, terutama dimana paksaan atau kekerasan digunakna sebagai fasilitas dalam kesehatan mental dan fungsi-fungsi ketertiban. Pendekatan Politik terhadap Administrasi Publik Pendekatan politik terhadap administrasi publik lebih menekankan pada nilai-nilai dari perwakilan, pertanggungjawaban, politik, dan akuntabilitas melalui pemilihan resmi terhadap rakyat. Hal-hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting untuk pemeliharaan demokrasi konstitusional, terutama dalam pandangan munculnya administrasi kontemporer yang mana dikenal pula sebagai “pemerintahan birokrasi” ini penting untuk dicatat bahwa nilai-nilai yang diangkat dari pendekatan politik dalam administrasi publik seringkali dalam ketegangan dengan pendekatan manajerial. Secara sosial, pelayanan publik representatif mungkin tidaklah yang paling efisien. Struktur Organisasi Daripada menegaskan garis yang jelas dari fungsi spesialisasi hierarkhi, kesatuan, dan rekruitmen berdasarkan kompetensi administrasi yang secara politik netral, pendekatan politik justru lebih menekankan pada tingkat dan keuntungan dari pluralisme politik dalam administrasi publik. Konsep dasar di belakang pluralisme dalam administrasi publik terlihat sejak cabang administrasi adalah sebagai pusat pembuatan policy dari pemerintahan, di mana harus terstruktur untuk memungkinkan golongan meniadakan golongan lain dengan cara memberikan perwakilan politik pada keanekaragaman dari organisasi politik, ekonomi, dan kepentingan sosial yang dapat ditemukan dalam masyarakat secara luas. Struktur dibuat menyerupai podium partai politik yang mana menjanjikan sesuatu pada hampir setiap orang tanpa diikuti adanya prioritas yang jelas untuk menyelsaikan konflik di antara mereka. Pandangan pada Individu Individu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan kelompok, kepentingan individu menyerupai/identik dengan pertimbangan individu lainnya di dalam kelompok/kategori yang sama. Pendekatan Hukum Administrasi Publik Hukum Administrasi Hukum administrasi dipandang sebagai "bagian dari hukum yang menetapkan organisasi, menentukan kompetensi otoritas yang melaksanakan hukum, dan menunjukkan hak-hak individu". Kenneth Davis berpendapat bahwa administrasi publik dapat dipandang sebagai bagian dari hukum. Sumber kedua dari pendekatan hukum adalah sebuah alasan menuju "yudisialisasi" administrasi publik. Dengan demikian, yudisialisasi memegang prosedur hukum untuk penanggung jawaban atas pengambilan keputusan administrasi. Hukum tata negara merupakan sumber ketiga dari pendekatan hukum kontemporer untuk administrasi publik. Sejak tahun 1950-an, pengadilan federal sebenarnya telah mendefinisikan mengenai prosedural, perlindungan yang sama, dan hak-hak substantif atau kebebasan warga negara di dalam administrasi publik. Pendekatan hukum untuk administrasi publik menghasilkan tiga nilai tengah. Doktrin Yudisial memberikan beban yang berat pada tindakan administratif resmi yang berani melanggar hak-hak konstitusional substantif terhadap individu. Salah satu tindakan pendekatan hukum untuk administrasi publik tersebut adalah penurunan tingkat biaya atau keuntungan yang terkait dengan pendekatan manajerial. Lembaga peradilan tidak mementingkan biaya keputusannya, tetapi fokus kepada sifat yang menyangkut hak-hak individu, bukan pada biaya yang ditanggung oleh masyarakat untuk mengamankan hak-hak mereka tersebut. Pendekatan Individu Penekanan pada proses hukum prosedural, hak-hak substantif, dan ekuitas adalah untuk pertimbangan bahwa individu sebagai pribadi yang unik dalam situasi yang unik. Anggapan sebagaimana setiap orang berhak memiliki "day in court" telah sesuai. Pemisahan Kekuasaan Pendekatan manajerial erat kaitannya dengan eksekutif. Kepresidenan mengambil sejumlah besar peran dan fungsi. Tetapi, ciri utama dari kekuasaan konstitusional adalah memastikan bahwa undang-undang siap untuk dijalankan. Sebagian besarnya pada peran implementasi. Sebaliknya, pendekatan politik lebih erat kaitannya dengan peran legistalif. Dilihat dari administrator publik sebagai pembuat hukum pelengkap dan pembuat kebijakan secara umum. Dengan demikian, administrator publik membuat peraturan (undang-undang), menerapkan aturan-aturan (fungsi eksekutif), dan mengadili pertanyaan mengenai aplikasi dan eksekusi (fungsi peradilan).  DAFTAR PUSTAKA Rivai, Vethzal. 2004. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Freud, Sigmund and Strachey, James. 1991. Introductory Lectures on Psychoanalysis. Penguin Books. Gibson, James L., Ivancevivh, John M., and Donnelly, James H. 1973. Organizations: Structure, process, and Behaviour. Business Publication Lindblom, Charles E. The Science of “Mudding Trough”. Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. Classics of Public Administration. Florida : Harcourt Brace Collage Publishers, 1997. BIOGRAFI DAN KONTRIBUSI TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK WILLIAM F WILLOUGHBY, MAX WEBER, LEONARD D WHITE, MERRY PARKER FOLLETT, PAUL APPLEBY DISUSUN OLEH Kelompok 6 Fatima Hana Fitriati (13/347924/SP/25727) Erieskha Dwi Apriyani (13/347946/SP/25732)  Ida Ayu Fara Febrina (13/347955/SP/25734) Nadya Prasetya Mirani (13/347957/SP/25735) Atri Yanuarizki (13/347958/SP/25736) Noviyatul Magfiroh (13/348008/SP/25749) Hanifa Siamunisa (13/348013/SP/25750) Monica Arlisa K. S. (13/348031/SP/25756) Tunjung Atika Fahmi (13/348036/SP/25757) JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2014 William F. Willoughby William F. Willoughby lahir pada 20 Juli 1867. Beliau meupakan lulusan dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1855. Willoughby biasanya bekerja sebagai autor teks- teks tentang administrasi publik termasuk menyangkut masalah budgeting, dia kerap kali bekerja dengan saudara kembarnya yang bernama Westel W. Willoughby. Berikut beberapa pengalaman Willoughby yang ia peroleh dalam perjalanan hidupnya: Statistical expert for U.S. Department of Labor (1885); Member of International Jury of Awards, Paris Exposition of 1900; Instructor of economics at Harvard (1901); First Director of Brookings Institution; Treasurer, secretary, and president of Executive Council of Puerto Rico of the Island of Puerto Rico, appointed November 9 1901 by President Theodore Roosevelt (1901-1909); Assistant director of U.S. Census (1910); Member of U.S. Commission of Economy and Efficiency in Government; McCormick Professor of Jurisprudence at Princeton (1912); Deputy legal advisor to president of China (1914-1916); Director of the Institute for Government Research (1916-1932); President of the American Political Science Association (1931-1932); Consultant to the Library of Congress (1940-1944). William F. Willoughby merupakan tokoh Administrasi Ngeara yang muncul pada era Paradigma kedua yaitu sekitar tahun 1927-1937. Pemikiran dari Willoughby yang sangat mempengaruhi Administrasi Negara pada jaman tersebut adalah tentang prinsip-prinsip administrasi. Dengan munculnya karya Willoughby yang berjudul Principles of Public Administration sebagai buku teks kedua yang membahas secara penuh bidang administrasi negara, prinsip-prinsip administrasi tersebut kemudian menjadi fokus dalam administrasi publik pada era tersebut. Dalam bukunya itu Willoughby berpendapat bahwa administrasi pada abad ke-20 lebih berpengaruh dibanding pendahulunya, menurutnya administrasi itu kompleks sehingga diperlukan eksperimen yang dapat menjaga akuntabilitas dari pelayan publik untuk keinginan akan standar yang lebih tinggi dalam hal efisiensi. Dengan kata lain, argumen Willoughby tersebutlah yang menjadi dasar dari adaptasi dari prinsip-prinsip manajemen ilmiah dalam sektor publik dalam jangka waktu yang panjang. Willoughby menekankan bahwa prinsip-prinsip administrasi dapat digunakan dan diikuti dalam bidang apapun atau berlaku secara universal. Selain itu Willoughby juga mengatakan bahwa administrasi negara dapat diterapkan pada semua jenis tatanan admininistrasi tanpa terkecuali ( dengan mengabaikan unsur kebudayaan, lingkungan, misi, fungsi, atau kerangka institusi di berbagai belahan dunia) asalkan prinsip-prinsip administrasi tersebut diterapkan. Sehingga menurutnya dapat terjadi administrasi negara yang yang sama di dunia barat dan timur - walaupun dengan kebudayaan yang sangat jauh berbeda – asalkan prinsip-prinsip administrasi tersebut digunakan secara sama. Prinsip-prinsip administrasi yang dimaksudkan adalah prinsip administrasi yang dicetuskan oleh Lyndall Urwick dan Luther Gullick yaitu PODSCORB (Planning, Organizing, Directing, Staffing, Coordinating, Reporting, and Budgeting). Namun di sini Willoughby berkonsentrasi pada prinsip Budgeting. Willoughby dikenal sebagai salah satu pencetus excecutive budget. Di mana menurutnya budget dianggap sentral dalam pembuatan kebijakan publik oleh eksekutif, tapi di sisi lain budget dilihat sebagai alat koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tetapi dalam prinsip budgeting ini nilai utama yang ingin dicapai ialah nilai efisiensi. Menurut Willoughby budget ini dapat meningkatkan nilai-nilai efisiensi dalam pemerintahan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada era tersebut organisasi pemerintahan juga dihadapkan pada apa yang disebut dengan market-test. Sehingga organisasi pemerintahan secara tidak langsung dipaksa untuk meningkatkan efisiensi agar dapat menguasai sektor-sektor privat yang banyak bermunculan dan tidak kalah saing dengan mereka. Selain itu sistem budgeting juga dianggap sebagai sarana demokrasi. Sistem budgeting dilihat sebagai suatu sistem yang dinilai mampu untuk memayungi kebutuhan akan efisiensi dalam organisasi pemerintahan. Max Weber Max Weber lahir dengan nama lengkap Maximilian Karl Emil Weber pada tanggal 21 April 1864 di Efurt (Prussia), Jerman. Ayahnya, Max Weber Sr. adalah seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan. Ibunya, Helene Fallenstein Weber adalah seorang Calvinis yang taat, yaitu wanita yang berupaya menajalani kehidupan prihatin (astetic). Setelah lulus dari sekolah menengah Max Weber belajar hukum, sejarah, filsafat, dan ekonomi selama tiga semester di Heidelberg University sebelum menghabiskan satu tahun di militer. Dia melanjutkan sekolahnya pada 1884 di University of Berlin dan menghabiskan satu semester di Gottingen. Weber lulus kuliah pada tahun 1886 dan mendapatkan gelar Ph.D. pada tahun 1889, Ia juga menjadi pengacara dan mulai mengajar di Universitas Berlin. Dalam proses itu minatnya bergeser ke ekonomi, sejarah dan sosiologi yang menjadi sasaran perhatiannya selama sisa hidupnya. Max Weber meninggal pada 14 juni 1920 di Munchen, Jerman. Dia dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi Modern. Pada tahun 1904 dan 1905 Max Weber menerbitkan salah satu karya terbaiknya yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam karya ini Weber mengumumkan besarnya pengaruh agama ibunya di tingkat akademis. Weber banyak menghabiskan waktu untuk belajar agama meski secara pribadi ia tak religius. Dalam Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber mengajukan tesis bahwa etika dan pemikiran Puritan memengaruhi perkembangan kapitalisme. Ia mendefinisikan "semangat kapitalisme" sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran yang rasional terhadap keuntungan ekonomi. Weber menunjukkan bahwa semangat seperti itu tidak terbatas pada budaya Barat apabila dipertimbangkan sebagai sikap individual, tetapi bahwa individu- individu seperti itu tidak dapat dengan sendirinya membangun sebuah tatanan ekonomi yang baru. Di antara kecenderungan-kecenderungan yang diidentifikasikan oleh Weber adalah keserakahan akan keuntungan dengan upaya yang minimum, gagasan bahwa kerja adalah kutukan dan beban yang harus dihindari, khususnya apabila hal itu melampaui apa yang dibutuhkan untuk hidup yang sederhana. "Agar suatu cara hidup yang teradaptasi dengan baik dengan ciri-ciri khusus kapitalisme," demikian Weber menulis, "dapat mendominasi yang lainnya, hidup itu harus dimulai di suatu tempat, dan bukan dalam diri individu yang terisolasi semata, melainkan sebagai suatu cara hidup yang lazim bagi keseluruhan kelompok manusia." Max Weber juga sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber (1948), organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik struktural. Pertama, aturan- aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan. Ketiga, hierarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugas-tugasnya. Keenam, impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Sekali lagi, ini menekankan prioritas yang tinggi dari tugas-tugas organisasi di dalam perbandingannya dengan prioritas yang rendah dari anggota organisasi individu. Ketujuh, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan. Kedelapan, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan. Leonard Dupee White Leonard D White adalah seorang sejarawan Amerika yang tertarik dan menghususkan diri dalam administrasi publik di Amerika Serikat. Leonard D White lahir di Acton pada tanggal 17 Januari 1891 dari pasangan Massachusetts John Sidney White dan Bertha H. D White. Ia menerima gelar sarjana dan gelar master dari Dartmouth pada tahun 1914 dan 1915. Kemudian, ia menerima gelar doktor dari University of Chicago pada tahun 1921. Setelah itu, ia mengajar selama beberapa tahun di Universitas Chicago. Pada tahun 1934 ia pergi ke Washington untuk melayani Komisi Pelayanan Sipil Amerika Serikat dan Badan Pusat Statistik. White juga merupakan salah satu pendiri dari Public Administration Review, yang menjabat sebagai editorin chief pada tahun 1940-1941. White meninggal di Chicago pada tanggal 23 Februari 1958. White menciptakan berbagai literature dengan judul Introduction to the Study of Public Administration (1926), The Federalis (1948), The Jeffersonians (1951), The Jacksonians (1954), dan The Republik Era (1958). Terakhir ia dianugerahi Hadiah Pulitzer untuk sejarah pada tahun 1959. White menyatakan bahwa terdapat kesatuan esensi di dalam proses administrasi, baik administrasi pemerintahan kota, pemerintahan negara bagian atau pemerintahan negara federal. Masing-masing tahap dari berbagai pemerintahan tersebut memberikan banyak variasi yang signifikan dalam teknik administrasi. Oleh karena itu, proses administrasi merupakan satu kesatuan, dan untuk memahaminya maka memerlukan proses umum di semua level pemerintahan. Leonard D. White dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration (1926), ia berpendapat mengenai pengertian administrasi, yaitu administrasi adalah proses umum yang terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil ataupun militer, baik yang berskala kecil maupun berskala besar. White mengeluarkan asumsi mengenai perbedaan antara administrasi dan politik. Administrasi merupakan pelaksanaan kebijakan negara yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dapat dikembangkan serta dipelajari secara sistematis untuk kepentingan manusia. Sedangkan politik dalam hal ini, harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat. Politik seharusnya tidak mencampuri administrasi dan administrasi harus dilihat sebagai studi ilmiah yang diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari government bureaucracy. Dalam bukunya, White juga berpendapat bahwa administrasi dimanifeskan oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga badan tersebut saling terpisah. Badan eksekutif dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengimplementasikan kehendak publik. Badan legislatif mempunyai tugas untuk mengekspresikan kehendak publik, sedangkan badan yudikatif mempunyai tugas untuk membantu badan legislatif dalam merumuskan kebijakan serta menentukan tujuan. Namun, dengan pemisahan badan tersebut bukan berarti administrasi dan politik tidak berkaitan. Administrasi dan politik berkaitan pada saat badan legislatif dan yudikatif bekerjasama dalam proses membuat suatu kebijakan, sedangkan fungsi badan eksekutif adalah untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh badan legislatif dan yudikatif. Jadi, administrasi dan politik merupakan hal yang berbeda, namun administrasi dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena administrasi dan politik saling berkaitan. Sudah diketahui sebelumnya bahwa dengan kemunculan dari buku White The Introduction to the Study of Public Administration yang mana di Amerkia Serikat pada saat itu menandai kelahiran Admministrasi Publik sebagai sebuah disiplin ilmu baru. Dalam buku tersebut pada intinya White mengemukakan mengenai dua hal yakni, pertama yakni ruang lingkup serta sifat dari administrasi publik yang mana salah satunya berisi akan dukungan White atas dikotomi politik. Kedua, yakni mengenai kemunculan administrasi publik yang menjelaskan pengaruh munculnya administasi publik yang mana White dalam konteks ini menceritakan di situasi di Amerika. Kemunculan Administrasi Publik memiliki pengaruh yang cukup besar di Amerika pada saat itu. Menurut White tugas negara modern semakin luas dan semakin besar dalam setiap arah sehingga administrasipun perlu untuk semakin diperluas, agar dalam setiap tahap program baru dapat tercermin sebuah kegiatan administrasi. White menyebutkan bahwa “untuk alasan inilah tidak mengejutkan bahwa dalam dua dekade terakhir pemerintah telah meningkatkan perhatian kepada sisi bisnis. Satu-satunya fase administrasi yang muncul di arena isu nasional adalah spoil-system” (Leornardo D. White, 1926). White dalam hal ini memuji tulisan Wilson yang menjelaskan mengenai kegagalan Amerika untuk memahami pentingnya administrasi. Setelah menerima ide akan pemisahan politik dan Administrasi, White memandang dan mengusulkan manajemen sebagai sebuah materi yang harus dibahas dalam administrasi, yang mana dia mengusulkan hal-hal khusus seperti sistem pengadaan, ujian klasifikasi, promosi, disiplin, dan pensiunan pegawai agar diatur dalam suatu manajemen untuk mencapai sebuah tujuan negara. Mary Parker Follet Mary Parker Follet lahir di Quincy, Massachuttes pada 3 September 1868 Keluarganya adalah berdarah campuran English-Scotland-Welsh. Mary adalah anak kedua dari Charles Allen dan Elizabeth Curtis Follet. Ayahnya seorang teknisi di sebuah pabrik sepatu lokal. Follet mengenyam pendidikan pertamanya di Thayer Academy di Braintree, Massachutes dan lulus tahun 1884. Lalu pada 1888 ia mempelajari bahasa inggris, politik- ekonomi dan sejarah di Radcliffe College. Dua tahun kemudian ia melanjutkan di Cambridge University dan melahirkan sebuah karya berupa paper yang dikirim ke House of Representative di US. Paper tersebut kemudian menjadi basis sebuah buku pertamanya yang berjudul The Speaker of The House of Representative. Follet memulai karirnya sebagai pekerja sosial pada sebuah komunitas di Boston. Ia menjadi pionir program sekolah kejuruan yang dilaksanakan sore hari. Lalu pada tahun 1918 Follet mempublikasikan buku keduanya yang berjudul The New State, berisi kritik terhadap politik Amerika dengan memasukkan dimensi lain yaitu dynamic group. Teori dalam buku tersebut kemudian diperdalam lebih lanjut di buku ketiganya yang berjudul Creative Experience. Ia juga pernah berkarir sebagai dosen pengajar ilmu manajemen industri. Follet meninggal pada 18 Desember 1933 karena penyakit kanker. Sepeninggalnya, kumpulan papernya dipublikasikan ke dalam sebuah buku yang berjudul Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follet. Mary Parker Follet sebagai seorang ahli manajemen beraliran human relation mengemukakan hubungan antara tingkah laku manusia dengan struktur organisasi. Ia menjelaskan bahwa aktivitas dan interaksi dalam organisasi dapat dicapai melalui pola-pola seperti circular response dan integrasi. Konsep circular response menjelaskan hubungan timbal balik antara subjek dan objek organisasi. Dalam sebuah organisasi terdapat proses sosial dan di dalamnya akan muncul konflik yang dapat diselesaikan melalui integrasi. Integrasi dapat mempertemukan berbagai kepentingan kepada sebuah titik equilibrium yang harmonis. Tidak ada individu yang didominasi oleh organisasi karena dalam proses sosial terdapat “law of interpenetration” dan “doctrine of the whole”, bahwa individu adalah bagian dari organisasi dan mempunyai control yang bersifat kolektif. Istilah power menurut Follet adalah kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi. Dalam sebuah organisasi, manajer seharusnya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengoptimalkan kapasitas dan menggunakan powernya sendiri. Follet juga mengungkapkan konsep demokrasi yang dinamakan Ballot-box democracy yang menurutnya bukan demokrasi yang sebenarnya, karena cenderung bersifat mendominasi kepentingan individu tertentu, yang didasarkan pada “law of the crowd”. Sedangkan the real democracy menurut Follet, tidak hanya menekankan partisipasi, tetapi juga mampu menciptakan kesatuan. Walaupun minat utama Follet adalah pada human relation dan group processes, namun ia memilih untuk memfokuskan diri pada organisasi industri karena ia mempunyai akses terhadap organisasi bisnis, analisis dalam bisnis yang menarik dan original, dan ia memandang bahwa organisasi bisnis merupakan agen sosial yang menunjukkan fungsi sosial yang penting. Follet berpendapat bahwa tugas utama dalam sebuah organisasi adalah koordinasi, yang mengubah kumpulan individu menjadi suatu unit kerja dan merupakan suatu hubungan timbal balik pada semua faktor dalam berbagai situasi di orgaisasi. Follet juga berpendapat bahwa kontrol dan otoritas itu mengalir dari koordinasi. Dalam organisasi, tedapat beberapa karakteristik kontrol yang diwujudkan dalam penggunaan otoritas. Konsepsi Follet tentang kontrol dan otoritas tidak menyingkirkan kebutuhan mengenai effective leadership dalam organisasi. Ia mempunyai pandangan bahwa effective leadership bukan berdasarkan pada posisi seseorang, namun lebih pada kemampuan untuk menciptakan kesatuan fungsi dalam organisasi. Selain itu Follet juga menekankan tentang partisipasi pekerja. Partisipasi pekerja harus menjadi suatu “functional power”, yang berarti bahwa pekerja harus berada pada tingkat kontrol yang sesuai dengan fungsinya saja. Menurut Follet, partisipasi pekerja merupakan suatu cara untuk meningkatkan resposibilitas kolektif melalui pengakuan identitas dari kepentingan, kesadaran saling ketergantingan, interpenetrasi aktivitas dan integrasi dari berbagai perspektif yang berbeda. Paul Henson Appleby Paul Henson Appleby yang sering kita kenal dengan sebutan Appleby lahir di Greene County, Missouri pada tanggal 13 September 1891 dari pasangan Andrew B. dan Mary (Johnson) Appleby. Andrew B. adalah seorang amggota menteri di pemerintahan. Appleby merupakan salah seorang administrator publik di Amerika, seorang ahli pendidikan, dan penulis buku tentang perdebatan mengenai dikotomi administrasi-politik. Appleby menikah dengan Ruth Meyer pada tanggal 4 Oktober 1916. Pasangan ini mempunyai tiga anak yang bernama Margaret Finley Appleby, Mary Ellen Appleby Sarbaugh, and L. Tom Appleby. Pada tahun 1913, beliau menerima gelar B.A.-nya di Grinnell Collage. Setelah itu beliau bekerja di kebun buah pada waktu yang singkat di State of Washington, kemudian beliau mulai terjun ke dunia jurnalistik. Awal karirnya pada tahun 1914, Appleby bekerja sebagai jurnalis dalam surat kabar di Montana, Minnesota, Iowa sampai tahun 1920. Beliau merupakan editor dari Iowa Magazine di Waterloo dari tahun 1920 sampai 1924 dan penulis editorial di Des Moines Register dan Tribune dari tahun 1924 sampai 1926. Pada tahun 1926 keluarganya pindah ke Radford, Virginia. Appleby bekerja di News Journal di Ranford dan News Messanger di Christiansburg hingga tahun 1933. Pada tahun 1933 beliau menerima posisi di pemerintahan Amerika Serikat. Karir Appleby selama hidupnya sebagai berikut:  Tahun 1933-1940 menjabat sebagai Executive Assistant to the Secretary of Agriculture.  Tahun 1940-1944 menjabat sebagai Under Secretary of Agriculture.  Tahun 1941-1942 menjabat sebagai Kepala Food Mission to Great Britain.  Tahun 1942-1943 menjabat sebagai Special Assistant to the Lend-Lease administrator.  Tahun 1943 menjabat sebagai Special Assistant to the Secretary of State.  Tahun 1943 merupakan U.S. delegate to the Hot Springs Food Conference.  Tahun 1942- 1944 menjabat sebagai kepala International Wheat Council.  Tahun 1943-1944 merupakan U.S. member of the Interim Committee on Food and Agriculture.  Tahun 1944-1947 menjabat sebagai Assistant Director of the U.S. Bureau of the Budged.  Tahun 1946 merupakan anggota dari Contributions Committee of the United Nationsa.  Tahun 1947 menjadi Dekan Maxwell School of Citizenship and Public Affairs.  Tahun 1947-1950 merupakan anggota dewan o di Institute of Public Affairs.  Tahun 1953 merupakan anggota dewan Franklin D. Roosevelt Foundation.  Tahun 1955-1957 menjabat sebagai Budget Director for the State of New York. Karya - karya Appleby yang dikenal publik, antara lain: 1. Big Democracy (1945 ) Berisi tentang administration tidak dapat dipisahkan dari policy, karena hubungan politik, policy, dan administration saling terikat satu sama lain dalam pelaksanaan pemerintahan. 2. Policy and Administration( ( 1949) Berisi tentang bagaimana administrasi publik sudah menjamur dan terbentuk oleh suatu tekanan politik. Politik itu sendiri menurut beliau tidak dapat dipisahkan  dari administrasi publik, karena birokrasi merupakan perwujudan dari perumusan kebijakan, dan menentukan hak-hak dari masyarakat atau warga negara. 3. Morality and Administration in Democratic Government ( 1952) Berisi tentang peringatan kepada ahli-ahli administrator bahwa salah satu konsekuensi dari tekanan politik dalam birokrasi adalah persoalan tersebut bisa medorong birokrasi pada level yang paling atas dari organisasi dalam pembentukan suatu keputusan. 4. Public Administration for Welfare State ( 1961) Setelah pensiun dari Direktur Keuangan pada tahun 1957, Appleby menerbitkan artikel yang berjudul Citizens as Sovereigns serta menulis artikel tentang government dan administration untuk jurnal internasional. Appleby meninggal pada tahun 1963 bulan Oktober. DAFTAR PUSTAKA Baker, Gladys L. (1973). The Paul H. Appleby Papers at Syracuse. Retrieved 20 May 2014, From University of Syracuse Library website: http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1093&context=libassoc Chandler, Ralph C.,& Plano, Jack C. (1982). The Public Administration Dictionary. Canada: John Wiley & Sons, INC. Fry, B.R.,& Raadschelders, J.C.N., (2008). Mastering Public Administration : from Max Weber to Dwight Waldo. Washington, DC : CQ Press. Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media. Maximilian Karl Emil Weber. (2014). The Biography.com website. Retrieved 09:41, May 25 2014, From http://www.biography.com/people/max-weber-9526066. Moss Wigfall Patricia.,& Kalantari Behrooz. (2001). Biographical Dictionary of Public Administration. Greenwood Publishing Group. Putro, Roestoto H. 2012. Latar Belakang Lahirnya Administrasi Negara. Retrieved May 13 2014, from http://rhp_anfisip-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69598-Umum-Latar %20Belakang%20Lahirnya%20Perbandingan%20Administrasi%20Negara.html Schachter, Hindy L.1989. Frederick Taylor and The Administration Community: A Reevaluation. SUNY Press: United States Of America. Schindler, Amy C. 2002. Finding Aid for the PAUL H. APPLEBY PAPERS, 1944-1956 (APAP-112). Retrieved 20 May 2014, From the University of Albany Library Online website : https://library.albany.edu/speccoll/findaids/apap112.htm Shfritz, Jay M.,& Hyde, Albert C. (1978). Classic Of Public Administration. Florida: Harcourt Brace College. The Editors of Encyclopedia Britannica. Leonard Dupee White. Retrieved 21 May 2014, From the Encyclopedia is Online website: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1354490/Leonard-Dupee-White University of Chicago Library. 2008. Guide to the Leonard D. White Papers 1913-2002. Retrieved 21 May 2014, From the University of Chichago Library website: http://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.WHITELD White, Leonardo D. (1926). Introduction to the Study of Public Administration. New Jersey, NJ: Upper Saddle River. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK MICHAEL BARZELAY, ARNOLD J. MELTSNER, GRAHAM T. ALLINSON, RONALD C. MOE DAN CAMILLA STIVERS DISUSUN OLEH Kelompok 7 Erik Sanjaya 13/348130/SP/25765 Satrio Sakti U 13/349979/SP/25908 Serly ‘Arofi 13/348083/SP/25761 Desi Permatasari 13/348123/SP/25763  Dhevy Murdhiyanti 13/348124/SP/25764 Yana Darmawan 13/349940/SP/25895 Galih Ari Sadewa 13/348041/SP/25759 Dewi Ratnasari 13/349943/sp/25897 Lina Ambar Melani 13/349935/SP/25895 Giovani Dewangga 13/349947/SP/25900 JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2014 Breaking Through Bureaucarcy Michael Barzelay Michael Barzelay adalah Profesor Manajemen Publik dan Kepala Departemen Manajemen. Sebelum bergabung dengan London School of Economics and Political Science pada tahun 1995, ia adalah Associate Professor of Public Policy di John F. Kennedy School of Government Universitas Harvard. Dia juga mengajar di program eksekutif untuk perguruan tinggi pegawai negeri dan universitas di Amerika Serikat, Australia, Brazil, Spanyol, Meksiko, Italia, dan Thailand. Pada tahun 2010 Profesor Barzelay dianugerahi gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari University of St Gallen sebagai pengakuan atas penelitian di bidang manajemen publik dan pemerintahan. Pada tahun 2004 ia dianugerahi Louis Brownlow Book Award untuk Mempersiapkan Masa Depan: Perencanaan Strategis di Angkatan Udara AS oleh National Academy of Public Administration. Pada tahun 2004 ia juga dianugerahi Frieder Naschold Award untuk Keunggulan dalam Beasiswa di Bidang Manajemen Publik oleh International Public Management Network. Profesor Barzelay secara luas dikenal karena bukunya, Breaking through Bureaucracy. Hal ini dimulai ketika terdapat perubahan-perubahan atas tuntutan seperti kualitas, pelayanan, insentif, inovasi, dan fleksibilitas terhadap birokrasi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah paradigma baru untuk menggantikan paradigma birokrasi yang ada. Paradigma yang diperkenalkan oleh Barzelay ini disebut sebagai Post-Bureaucratic Paradigm. Sehingga, terdapat pegeseran paradigma dari paradigma birokrasi menjadi paradigma Post-Birokrasi. Paradigma Post-Birokrasi fokus pada cara membuat pemerintah menjadi lebih produktif dan akuntabel. Paradigma baru tersebut menekankan perbedaan-perbedaannya terhadap paradigma birokrasi secara umum. Perbedaan tersebut diantaranya: 1. Paradigma Post-Birokrasi berorientasi hasil nilai dalam masyarakat (result citizens value), sedangkan paradigma birokrasi menekankan pada kepentingan publik. 2. Paradigma Post-Birokrasi fokus pada nilai dan kualitas, berbeda dengan paradigma birokrasi yang hanya menekankan pada efisiensi. 3. Paradigma Birokrasi menekankan pada sistem administrasi, sedangkan paradigma Post-Birokrasi menekankan pada administrasi tetapi didasarkan pada konsep produksi. 4. Dalam paradigma Birokrasi digunakan kontrol sebagai pencapaian administrasi yang efisien. Sedangkan di paradigma Post-Birokrasi kontrol lebih diarahkan ke kesadaran untuk tunduk pada norma (aturan). 5. Paradigma Post-Birokrasi mengembangkan tiga fungsi (fungsi, kewenangan, dan struktur) dari paradigma sebelumnya dengan menambah konsep misi, pelayanan, konsumen, dan keluaran yang dapat mengartikulasikan tujuan. 6. Paradigma Birokrasi hanya melakukan responsibility, sedangkan paradigma Post- Birokrasi pertanggungjawaban berupa accountability. 7. Paradigma Birokrasi berfokus pada pemerataan biaya anggaran, sedangkan Post- Birokrasi menekankan pada penyediaan nilai (value). 8. Paradigma Post-Birokrasi menjalankan peraturan dan prosedur sama seperti dalam paradigma Birokrasi, tetapi dilihat dari sisi yang berbeda. 9. Dalam paradigma Post-Birokrasi lebih menekankan pada sistem operasi administrasi dengan staf yang terpusat sebagai bagian dari proses.  10. Dalam paradigma Post-Birokrasi peran manajer publik tidak hanya sebatas bertanggungjawab atas organisasinya tetapi dia juga harus mengerti dan memahami berbagai konsep peran yang ditawarkan paradigma Post-Birokrasi. The Seven Deadly Sins of Policy Analysts Arnold J. Meltsner Arnold Meltsner lahir pada tahun 1931. Saat ini Arnold tinggal di Richmond. Sebelumnya, ia tinggal di Rancho Mirage, California . Arnold Meltsner lulus dari University High School in LOS ANGELES, CA tahun 1949. Arnold J Meltsner adalah seorang ahli Administrasi publik yang menganut paham Machiavelli. Beliau adalah Profesor Public Policy Emeritus at the Graduate School of Public Policy, University of California, Berkeley. Dia telah menulis buku “Policy Analysts in the Bureaucracy” pada tahun 1976, “The Policy Organization (Managing information)” tahun 1983, “Taking advice: Scenes from a play” tahun 1989, Rules for Rulers: the “Politics of Advice (Syracuse Studies on Peace and Conflict”) tahun 1990, dan juga banyak jurnal-jurnal yang telah dia terbitkan Menurut Arnorld J. Meltsner, permasalahan yang dihadapi dalam proses konsultasi kebijakan selalu berulang-ulang. Orang awam Clients di dalam buku atau pengguna jasa analis kebijakan) berfikir bahwa permasalah utamanya adalah kualitas dari para analis kebijakan, andai saja para Client mempunyai analis yang lebih baik maka mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Bagi mereka apapun masalahnya, solusinya adalah saran yang baik dari para analis atau beberapa struktur yang harus memberikan saran yang baik. Namun pemikiran seperti ini malah menjebak dan membutakan kita dalam mengetahui permasalahan sebenarnya. Dosa para analis kebijakan menurut Meltsner adalah : “channeled, distant, late, superficial, topical, capricious, and apolitical”. Menurutnya dosa-dosa yang biasa terjadi adalah tujuh dosa diatas, yaitu menyalurkan kepentingan, jarak yang jauh, lamban, terlalu dangkal, terlalu terikat topik, plin-plan, dan apolitis. Menurut Meltsner dosa-dosa tersebut saling berkaitan satu sama lain dan sudah mendarah daging, ketika analis kebijakan mencoba memperbaiki satu dosa diatas maka kita akan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Being in a Rut The sin of Channeled advise berarti bahwa saran tersebut berasal dari rutinitas yang beralur, terjebak dalam rutinitas sehingga baik analis maupun client tidak menyadari bahwa keadaan telah berubah atau ada kendala-kendala lain yang tidak diperhatikan. Maksudnya adalah ketika para analis kebijakan terjebak dalam rutinitas birokrasi sehingga hanya akan menghasilkan analisis-analisis yang sama, kaku tanpa memperhatikan faktor keadaan yang sebenarnya sehingg akan menimbulkan bias. Baik pihak analis maupun client yang terjebak merasa nyaman di saluran mereka sampai akhirnya kenyataan dengan cepat akan merubah mereka dan pikiran mereka. Too Far Away The sin of distant berdasarkan kepada ketidak-pedulian, dalam hal ini jarak yang tercipta menjadikan hasil analisis tidak berdasarkan realita yang ada. Para analis terkadang terlalu jauh dari kenyataan yang sebenarnya, para analis kebijakan biasanya hanya akan memberikan solusi-solusi umum tanpa memperhatikan keadaan dengan lebih spesifik, mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan dari teori dan data-data yang mereka miliki, hingga pada akhirnya kebijakan yang tercipta tidak akan seutuhnya pas dengan apa yang sebenarnya diperlukan ketika kebijakan itu diterapkan. Forget the Policy Process  Late advice adalah sebuah dosa karena terlalu menyia-nyiakan waktu khususnya. Saran yang terlambat hanya akan menghilangkan harapan atau niat seseorang untuk menggunakan saran tersebut. Untuk membuat kebijakan yang pantas, haruslah seimbang antara tepat dan tepat waktu. Know Too Little Terkadang saran/kebijakan yang tercipta terlalu cepat, tidak sesuai konteks, dan belum digali lebih mendalam sampai ke akar masalahnya. Sayangnya acceptance diantara client dan analis kebijakan dirasa lebih penting dibandingkan pilihan yang tepat, berdasarkan definisi dan analisa dari masalah itu sendiri. Solusi dari kedangkalan cara berfikir seperti ini adalah adanya campur tangan atau kemauan untuk mendiagnosis secara lengkap, dan dibutuhkan juga kerja keras untuk mencapai kebijakan yang bijaksana dan masuk akal. Excessive Reactions Dosa kelima adalah kebijakan yang terlalu topikal. Kebanyakan kebijakan yang tercipta hanya berdasarkan dari keadaan krisis yang sesaat, contohnya flu burung, kecelakaan pesawat terbang, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa baik client maupun analis terlalu bereaksi berlebihan pada permasalahan yang mereka hadapi saat itu. Padahal sebaiknya kita tidak hanya memandang apa yang terjadi saat ini saja tetapi kita juga harus bisa memandang kedepan, memperhatikan juga permasalahan dan issue yang kurang terekspos, karena kita tidak ingin para analis itu mengacuhkan issu kecil dan menganggap remeh hal tersebut karena ditakutkan nantinya akan menjadi permasalahan besar. Change for Its Own Sake The sin of capricious advice serupa tapi tidak sama seperti permasalahan yang terlalu topikal diatas, menurut Meltsner adanya bias atau prasangka bahwa saran/kebijakan yang tercipta bertujuan untuk merubah sesuatu. Kita kekurangan para policy making yang mampu berkata untuk membiarkan permasalah itu apa adanya, biarkan agar berubah dengan sendirinya. Namun para client dan analis kebijakan selalu mencari cara untuk melakukan perubahan. Meskipun memiliki insentif untuk berubah, baik client maupun para analis kebijakan harus sensitif terhadap konsekuensi dari kebijakan yang plin-plan karena terus mengharapkan perubahan. Advice without Politics  Dosa terakhir adalah apolitical advice, yang dimaksudkan disini adalah bahwa kebijakan politik yang dihasilkan tidak terkait atau terintegrasi dengan kebijakan yang substansial. Pembagian divisi yang aneh juga tercipta ketika adanya dikotomi antara siapa yang ahli dalam memberikan saran kebijakan dan saran politik. Mempertahankan perspektif politik dalam proses dan pemberian saran kebijakan diantara client maupun analis itu penting, jika tidak akan ada peluang yang terlewatkan. Para penguasa harusnya tidak terlalu berpaku pada kebijakan operasional yang ada pada saat itu saja, tetapi berpacu pada kebijakan yang lebih luas. Untuk bisa melakukannya diperlukan pemahaman politik yang terintegrasi dengan kebijakan yang substansial, tidak hanya pemimpinnya namun juga para penasihatnya. Public and Private Management: Are They Fundamentally Alike in All Unimportant Respects? Graham T. Allison Graham T. Allison lahir di Charlotte , North Carolina , Amerika Serikat pada tanggal 23 Maret 1940. Ia adalah seorang ilmuwan politik Amerika dan profesor di F. Kennedy School of Government John di Harvard. Dia terkenal karena kontribusinya pada akhir tahun 1960 dan awal 1970-an dengan analisis birokrasi pengambilan keputusan, terutama selama masa krisis. Bukunya memperbaharui Kebijakan Luar Negeri: “The Organization Connection” ditulis bersama Peter Szanton, diterbitkan pada tahun 1976 dan memiliki pengaruh pada kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Jimmy Carter yang menjabat pada awal 1977 Sejak tahun 1970-an, Allison juga telah menjadi seorang analis terkemuka keamanan nasional AS dan kebijakan pertahanan, dengan minat khusus dalam senjata nuklir dan terorisme .Allison paling dikenal sebagai seorang ilmuwan politik untuk Essence bukunya Keputusan: Menjelaskan Krisis Misil Kuba (1971), di mana dia mengembangkan dua paradigma teoritis baru yaitu model proses organisasi dan model politik birokrasi untuk bersaing dengan yang lazim kemudian pendekatan memahami pengambilan keputusan kebijakan luar negeri menggunakan model aktor rasional. Esensi Keputusan cepat merevolusi studi pengambilan keputusan dalam ilmu politik dan seterusnya. Allison menggunakan istilah manajemen untuk mengartikan organisasi dan arah sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Allison mengungkapkan bahwa terdapat tiga fungsi general management yaitu strategi, mengelola komponen internal dan mengelola komponen eksternal. Fungsi strategi yaitu menetapkan tujuan dan prioritas bagi organisasi, dan merancang rencana operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi mengelola komponen internal yaitu menyusun struktur organisasi dan staf, mengarahkan personil dan sistem manajemen personalia, mengontrol kinerja: berbagai sistem informasi manajemen. Fungsi mengelola komponen eksternal yaitu berhubungan dengan unit-unit eksternal, berhubungan dengan organisasi independen, serta berhubungan dengan pers dan publik (Owen E Hughes, 2003, 45-46). Allison berpendapat bahwa manajemen publik dan manajemen privat memiliki persamaan dalam melaksanakan fungsi manajemen umum yang digagas oleh Gullick dan Urwick yaitu POSDCORB. Allison mengungkapkan perbedaan antara manajemen publik dengan manajemen privat. Dalam prespektif waktu, manajer pemerintah memiliki horizon waktu yang cepat didasari kebutuhan politik dan kalender politik, sementara manajer privat memiliki waktu lebih lama perspektif berorientasi pada perkembangan pasar atau inovasi teknologi dan investasi, dan membangun organisasi. Dalam durasi, masa jabatan dalam manajer publik relative cepat, sedangkan dalam manajer swasta masa jabatan relative lebih lama. Dalam pengukuran kinerja, terdapat pengukuran jika ada persetujuan mengenai standar dan pengukuran kinerja untuk menilai manajer pemerintah, sementara berbagai tes dan evaluasi kinerja diterapkan dalam bisnis swasta. Dalam kendala personal, manajemen pemerintah sering terjadi banyak kendala karena pegawai pemerintah berada dalam hierarki sehingga sulit untuk mencapai. Sedangkan, dalam manajemen privat kendala personal cenderung sedikit karena para pegawai juga diberikan kesempatan untuk berunding demi mencapai tujuan. Dalam ekuitas dan efisiensi, manajemen pemerintahan menekankan pada penyediaan ekuitas antara konstituen yang berbeda, sedangkan dalam manajemen bisnis swasta penekanan relatif lebih besar pada efisiensi dan kinerja kompetitif. Dalam proses publik versus proses pribadi, manajemen pemerintahan cenderung terekspose pengawasan publik dan menjadi lebih terbuka, sementara manajemen bisnis swasta lebih pribadi dan proses yang lebih internal dan kurang terkena ulasan publik. Dalam peran pers dan media, manajemen pemerintahan harus berhadapan dengan pers dan media karena keputusan sering diantisipasi oleh pers. Keputusan swasta kurang sering dilaporkan di pers, dan pers memiliki dampak yang jauh lebih kecil atas substansi dan waktu keputusan. Dalam persuasi dan arah, manajer pemerintah sering berusaha untuk memediasi keputusan dalam menanggapi berbagai tekanan dan harus sering mengumpulkan koalisi dalam dan di luar kelompok untuk bertahan hidup. Sebaliknya, manajemen swasta hasil lebih banyak dengan arah atau penerbitan perintah kepada bawahan oleh manajer unggul dengan sedikit risiko kontradiksi. Dalam dampak legislatif dan yudikatif, manajer pemerintah diawasi oleh pengawas legislatif atau bahkan perintah yudisial dengan cara yang cukup jarang dalam manajemen bisnis swasta. Dalam bottom line, manajer pemerintah jarang memiliki bottom line jelas, sedangkan seorang manajer bisnis swasta adalah profit, kinerja pasar, dan kelangsungan hidup. Exploring The Limits of Privatization Ronald C. Moe Ronald Moe, merupakan peneliti sosial dan sejarawan yang lahir di San Diego pada tahun 1937. Ia meninggal pada usianya yang ke 73 di rumahnya yang berada di Washington secara mengejutkan karena hanya menderita sakit sebentar. Dr. Moe mendapat gelar Bachelor-nya dari Claremont Men’s College di tahun 1959. Ia juga mengejar gelar tambahan setelah belajar di UCLA. Ia kemudian mendapat gelar masterdari Columbia University pada tahun 1962. Setelah menjalani wajib militer, ia kembali ke Columbia dan mendapat gelar Doctorate in Public Law and Government di tahun 1968. Dr. Moe merupakan pengarang dan sarjana yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Congressional Research Service of the Library of Congress. Semasa hidup, Dr. Moe juga mengajar di George Washington dan American University, setelah mendapat pembelajaran Center for the Study of American Government di Johns Hopkins University. Kadang, ia juga memberikan ceramahnya di Princeton University dan University of Virginia.  Privatisasi merupakan konsep yang paling berpengaruh di dalam studi administrasi publik di era 1980-an. Privatisasi sendiri merupakan cabang dari teori pasar bebas. Dampak dari pengonsentrasian privatisasi di era 1980-an dapat kita rasakan sekarang, di era 2010-an, dimana privatisasi sudah masuk ke dalam praktik administrasi publik yang sebelumnya “dimonopoli” oleh pemerintah. Privatization Movement Beberapa orang mendefinisikan privatisasi dengan definisi yang berbeda-beda. Namun dapat disepakati bahwa pergerakannya (Movement) dilakukan karena kepercayaan bahwa sektor publik terlalu besar dan kompleks untuk dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Privatization Movement memandang bahwa publik dan privat sektor memiliki kemiripan. Beberapa penyelenggara privatisasi menyetujui bahwa aktivitas di sektor publik dapat ditransfer ke sektor privat. Dapat kita lihat sekarang bahwa pemerintah tidak menguasai sektor publik sepenuhnya. Beberapa pemerintahan yang sadar akan keterbatasannya mulai membagi pekerjaannya dengan sektor privat. Misalnya saja di Jakarta menyangkut pengadaan bus TransJakarta, tidak sepenuhnya di tanggung pemerintah namun diserahkan ke pihak swasta melalui proses tender. Assigning Functions Fungsi privat disini memiliki tugas untuk dapat menyakup dan mentrafomasikan diri menuju karakter yang lebih publik. Beberapa pelaku ekonomi pasar bebas menggaris bawahi sifat administrator publik yang cenderung malas untuk mengembangkan kriteria menyeluruh untuk membantu pembuat kebijakan dalam menentukan fungsi publik yang tepat untuk digunakan. Selain itu, untuk mengembangkan dan menerapkan kriteria yang digunakan dalam assignment of functions di sektor publik   Kedaulatan Khusus Pengaturan antara sektor publik dan sektor privat di Amerika serikat memiliki ciri-ciri yang khas dan pada dasarnya dipertimbangkan berdasarkan pada faktor politik dan budaya. Ciri-ciri khas yang membedakan antara sektor publik dan sektor privat yaitu mengenai kedaulatan. Pemerintah federal memiliki hak dan kekebalan dalam berdaulat.Sedangkan organisasi di sektor privat atau swasta tidak memiliki, atau setidaknya tidak harus memiliki hak dan kekebalan. Yang dimaksud dengan hak dan kekebalan kedaulatan yaitu bahwa negara memiliki hak yang sah untuk menggunakan paksaan untuk menegakkan kehendaknya seperti dalam menarik pajak kepada warga negara dan perusahaan dan member hukuman kepada yang tidak membayar pajak. Negara sebagai sektor publik dapat memaksa organisasi, kelompok, dan individu untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang dibuat. Faktor-faktor Tambahan yang Perlu Dipertimbangkan dalam Menetapkan Fungsi. Pada tingkat nasional, Amerika Serikat memutuskan ketentuan mengenai suatu produk atau jasa akan diproduksi oleh pemerintah sendiri atau oleh pihak privat, yaitu dengan alasan yang menyangkut keamanan nasional. Privatisasi sangat harus dibatasi ketika menyangkut faktor keamanan nasional. Yang kedua yaitu mengenai nilai utama yang terkandung dalam masyarakat. Dalamdemokrasi konstitusional, nilaiutama masyarakatadalah gagasan bahwapejabat publikharus bertanggung jawabatas tindakan merekakepada para pejabatterpilihdan melaluipejabatitu pulakepada publik. Ketikafungsi publikditugaskan kepada sektor swasta, yang biasanya disepakati melalui kontrak, maka akan ada pelemahan yang tak terelakkan dalam garis akuntabilitas politik. Selain itu, perdebatan mengenai pembagian atas pelimpahan hak kepada sektor publik dan swasta masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Pada akhirnya, yang bersifat mengenai masyarakat dan pemerintah secara murni, tidak dilimpahkan kepada sektor privat. Maraknya perkembangan mengenai isu-isu pasar bebas sedikit banyak menciptakan pengaruh-pengaruh privatisasi, hingga muncul gerakan privatisasi. Masalah besar yang dihadapi ekonomi politik Amerika memasuki abad ke-21 adalah masalah makro mengenai penempatan fungsional dan manajemen organisasi. Karakteristik khas dari sektor publik dan swasta harus diakui sebagai prasyarat untuk mengembangkan kriteria untuk menetapkan fungsi antara kedua sektor tersebut. Yang dibutuhkan saat ini adalah teori, atau setidaknyasatu setkriteria, untuk membantu membagitugasfungsike sektoryang tepat. Hal terbaikyang terdapat padasektor swastaadalah pemenuhan kebutuhan sektor publikfirst-class, tepat dalam ukurandan fungsi, tetapi sepenuhnyamampumenyediakan hukum legal, ekonomis, dan infrastrukturbarang publikyang akan memungkinkansektor swastauntuk mencapaipotensi penuhnya.  Toward a Feminist Persepective in Public Administration Theory Camilla Stivers Camilla Stivers adalah Professor ternama Public Administration di Levin College. Dia adalah Associate Editor dari Public Administration Review. Dari tahun 1968 sampai 1985, ia adalah seorang manajer pelatihan di depan umum dan organisasi nirlaba berbasis masyarakat. Pada 1986-1987 Stivers adalah direktur penelitian untuk National Academy of Sciences atau Lembaga Kedokteran, Masa Depan Kesehatan Masyarakat. Dari tahun 1987 hingga tahun 1996 dia adalah angggota fakultas administrasi publik di The Evergreen State College di Olympia, Washington. Dr Stivers menerima gelar MPA dari University of Southern California dan Ph.D. dalam administrasi publik dan kebijakan dari Virginia Polytechnic Institute dan State University. Sejak tahun 1979 dia telah menjadi anggota aktif dari ASPA, melayani di dalam dewan nasional berbagai komite. Dia adalah penulis “Gender Images in Public Administration: Legitimacy and the Administrative State” dan Stivers menerima penghargaan dalam ajang Research Award dari Seksi tentang Perempuan di Administrasi Publik (ASPA). Dr Stivers adalah rekan penulis Pemerintah US : “Public Administration in an Anti-government Era”, “Bureau Men, Settlement Women: Constructing Public Administration in the Progressive Era” dan telah dipublikasikan secara luas dalam jurnal. Dalam karangannya “Toward a Feminist Persepective in Public Administration Theory” (1993) penulis Camilla Stivers melihat dari pandangan hak-hak wanita dalam Administrasi Publik. Dalam “Feminist theory is critical of existing realities” Stivers mendorong kita melihat gender sebagai suatu analisa penting, membuat kita meningkatkan dan membentuk kembali pemahaman tentang dasar administrasi publik. Pendapat Stivers perjuangan hak-hak wanita itu penting. Selain itu dalam krisis ekonomi dan kegelisahan global, menyerukan kekhawatiran. Pandangan feminis memberikan persepektif baru untuk memberikan konsep dan realitas krisis. Suatu konsep yang mana berisi tentang governance dan kepemimpinan biasanya berhubungan dengan kualitas dari ketangguhan, ketegasan dan agresivitas khususnya di dalam suatu krisis. Semua dianggap sebagai kebaikan maskulin. Selain itu memberikan peraturan membuat kekuasaan ototiter yang dianggap jalan yang benar untuk menyelesaikan sesuatu sebagai birokrasi yang efisien. Namun sebaliknya, ide-ide feminis tampaknya penting untuk apresiasi pemerintahan administratif dan mengurangi hirarkis serta lebih interaktif. Yang bukan melihat kekuasaan sebagai dominasi, perspektif feminis menekan kapasitas dari kekuasaan (Stivers, 1993). Stivers berpendapat untuk mengkolaborasikan dengan kepentingan bersama, bukan hanya mengikuti komando dari sistem kontrol sentral, itu merupakan cara yang tepat untuk mengatasi semakin kompleks tantangan yang ada di dunia. Dalam pendapat nya, kerjasama dan partisipasi akan memungkin kan munculnya persepektif yang beragam pada materi yang kompleks. Sehingga lebih mementingkan menjadi pelindung pada ilmu birokrasi daripada memperhatikan tentang ketidakefisienan (Stivers, 1993). Selain itu perspektif feminis dalam kepemimpinan di administrasi publik mengungkapkan nilai pada New Public Management approach (NPM). NPM dikenal pada tahun 1990an yang menekankan konsep pemberdayaan pekerja, pembuatan keputusan desentralisasi, jaringan kerjasama dan kolaborasi. Ada beberapa alasan yang mengahalangi ide-ide dan persepektif feminis yaitu: (1) teori dan pelaksana laki-laki dari administrasi publik mungkin tidak menyadari bahwa ada persepektif feminis. (2) mereka mungkin sadar namun memutuskan untuk tidak menyebutkannya karena konotasi negatif yang masih berhubungan dengan feminism (radikalisme, tidak rasional, emosional). Untuk mengubah persepktif negatif dari teori feminis dalam administrasi publik adalah mendorong dan mempublikasikan penelitian lebih feminis, membuatnya lebih dikenal luas, dan menggunakannya dalam perdebatan saat ini di lapangan. Selain mengemukakan tentang kepemimpinan dan governance dalam kacamata pejuang hak wanita, Camilla stivers menulis tentang “public or privat dichotomy”. Jika dilihat dari sejarahnya wanita telah diberi kekuasaan pada sektor privat ketika kaum laki-laki telah terjun dalam dunia publik. Namun kemajuan wanita dalam kariernya belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya karena pada kenyataannya level terendah atau level dasar banyak didominasi oleh kaum wanita, sedangkan pada level atas atau level puncak posisi yang ada jarang diisi oleh kaum wanita sedangkan wanita yang berada pada posisi tertinggi di administrasi publik berada pada lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang ditempati oleh kaun pria. Dalam essay nya Stivers menunjukkan bahwa perspektif feminis masih berpegang teguh pada pengoperasian dimana kebebasan masih diperuntukkan untuk kaum pria dan membatasi kebebasan kaum wanita. Camilla Stivers membimbing kita melalui penyelidikan mendalam dari teori administrasi publik dan praktek menggunakan apa yang dia sebut sebagai "lensa gender" sebagai alat analisis, dan kontribusi penting untuk teori Administrasi Publik. Stivers menyimpulkan dengan saran tentang bagaimana pemikiran feminis dapat membantu mengurangi bias gender dalam teori dan praktek administrasi publik saat ini.  DAFTAR PUSTAKA Anonymous. (2013). Professor Michael Barzelay. Retrieved from The Heat Is Online website: http://www.lse.ac.uk/management/people/ mbarzelay. aspx CSU Faculty Profil Detail. Professor Camilla M Stivers, Ph.D. Retrieved from The Heat Is Online website: http://facultyprofile.csuohio.edu/csufacultyprofile/detail.cfm? FacultyID=C STIVERS Gieler, Regina. (2010, May 17). A Feminist Presepective in Public Administration. PA 700. From:http://reginagieler.myefolio.com/Uploads/A%20Feminist%20Perspective %20in %20Public%20Administration.pdf Graham T Allinson, “Public and Privat Management: Are They Fundamentally Alike in All Unimportant Respects?” In Classics Of Public Administration. ed Jay M. Sharfiz and Albert C, Hyde, 4th ed (forth worth, tex:Harcourt brace, 1997) Hughes, Owen. E. (1998). Public Management and Administration. 3nd Ed. London: MacMillan Press Ltd. Moe, Ronald C. (1987). “Exploring the Limits of Privatization.”. In Classics Of Public Administration, ed Jay M. Sharfiz and Albert C, Hyde, Orlando, FL:Harcourt Brace and Company. Stivers, Camilla. (1993). Gender Images in Public Administration: Legitimacy and the Administrative State. California: sage Publications, Inc. Shafritz, Jay M., & Hyde, Albert C. (1978). “Classical Of Public Administration”. Florida: Harcout Brace College. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK CHARLES EDWARD LINDBLOM, ABRAHAM MASLOW, ANTHONY DOWNS, SAMUEL KRISLOV, VALDIMER ORLANDO KEY JR DISUSUN OLEH Kelompok 8 Iftika Ayu A Pinto Buana Putra Yoga Eka C Moch Dwie Alfian Adhe Bagus Apriono Ratih Gandhi H Ajeng Yuliasti  Bagas Dwi Dharmawan Laila Robingatu S Markus Gumala Bandhu JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2014  Charles Edward Lindblom Charles Edward Lindblom lahir di California pada tanggal 21 Maret 1917. Beliau adalah seorang ilmuwan yang mendalami bidang ekonomi dan politik. Beliau mendapatkan gelar MBA ilmu ekonomi serta politik di Stanford University, lalu gelar PhD ilmu ekonomi di Chicago University. Lindblom juga mengajar pada fakultas ekonomi di University of Minnesota dan Yale University. Lindblom mempunyai beberapa pemikiran yang sedikit banyak telah mempengaruhi perkembangan ilmu ekonomi, sosial dan politik dunia. Beberapa pemikiran Lindblom diwujudkan dalam bentuk buku seperti buku “Politic, Economic and Welfare” yang ditulis Lindblom bersama Robert Dahl. Karya Lindblom yang lainnya adalah buku “The Policy-Making Process” dan “The Science of Muddling Through”. Salah satu pemikiran Lindblom adalah tentang struktur kontrol sosial dan organisasi. Lindblom membedakan kontrol tersebut dalam jenis kontrol unilateral (totalitarian, hierarki dan birokrasi) dan kontrol multilateral (pasar dan poliarki). Menurut Lindblom dalam (Brian & Jos. 1989), keuntungan dari birokrasi adalah adanya efektivitas, di mana sejumlah kecil orang dapat mengkoordinasi kegiatan dari banyak orang. Namun birokrasi juga mempunyai kekurangan di mana birokrat juga merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu, dan mereka mungkin bersedia untuk mengorbankan tujuan yang lebih utama untuk kepentingan organisasi mereka sendiri. Hal lainnya adalah adanya internal "red tape", keengganan untuk membuat keputusan, kekakuan dan tidak fleksibel, impersonalitas, serta sentralisasi berlebih. Lindblom dalam (Brian & Jos. 1989) berpendapat bahwa kontrol multilateral seperti menyerahkan kontrol pada pasar menujukkan perhitungan yang rasional. dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan rasional tentang nilai pertukaran yang ditawarkan. Namun, ia mengakui bahwa konsep kontrol pasar ini tidaklah sempurna. Ada kemungkinan terjadi kegagalan (market failure) di mana pasar gagal untuk menghasilkan hasil yang optimal karena pasar tergantung pada siklus fluktuasi dan adanya persaingan tidak sempurna. Oleh karena itu Lindblom menyarankan tetap ada campur tangan dari pemerintah untuk mengendalikan situasi pasar. Lindblom juga mengembangkan pemikiran tentang proses pembuatan/pengambilan keputusan kebijakan publik. Lindblom (Islamy, 1988) menguraikan gagasannya melalui buku “The Science of Muddling Through”, tentang salah satu model yang menjelaskan seluk beluk proses pembuatan kebijakan publik yang disebut “disjointed incrementalism” atau disebut dengan model inkremental. Lindblom dalam (Brian & Jos. 1989) mencetuskan model inkrementalisme yaitu model pembuatan kebijakan dimana kebijakan yang digunakan adalah variasi/perbaikan dari kebijakan yang telah digunakan sebelumnya. Incrementalism berfungsi untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan cara berikut :  Membatasi jumlah alternatif yang dipertimbangkan, karena hanya sedikit berbeda dari praktek sebelumnya.  Memungkinkan pembuat keputusan untuk mengandalkan pengalaman sebelumnya dalam memberikan keputusan .  Mengelola risiko dengan melakukan perbaikan atas kekurangan dari kebijakan sebelumnya. Karena diambil berdasarkan berbagai analisis maka sangat tepat diterapkan bagi negara-negara yang memiliki struktur mejemuk. Model ini menjadi pilihan dan banyak dilakukan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik karena seringkali para pengambil keputusan dihadapkan pada situasi kurang baik seperti kurang cukup waktu, kurang pengalaman, dan kurangnya sumber-sumber lain yang dipakai untuk analisis secara komprehensif. Teori ini dapat dikatakan sebagai model pengambilan keputusan yang membuahkan hasil terbatas, praktis dan dapat diterima. Namun tetap saja sebagai suatu teori, model inkrementalisme ini memiliki beberapa kelemahan. Ada beberapa kelemahan dalam teori inkremental yang disebutkan oleh Yehezkel Dror (1968), yaitu pencetus teori pengamatan terpadu (mixed scanning theory), antara lain : 1. Keputusan – keputusan yang diambil akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan dari kelompok yang kuat dan mapan sehingga kepentingan kelompok lemah terabaikan. 2. Keputusan diambil lebih ditekankan kepada keputusan jangka pendek dan tidak memperhatikan berbagai macam kebijakan lain. 3. Di negara berkembang teori ini tidak cocok karena perubahan yang inkremental tidak tepat karena negara berkembang lebih membutuhkan perubahan yang besar dan mendasar. 4. Gaya inkremental dalam membuat keputusan cenderung menghasilkan kelambanan dan terpeliharanya status quo.  Abraham Maslow Abraham Maslow adalah seorang psikolog yang cukup dikenal di dunia. Maslow lahir di Brooklyan, New York pada tanggal 1 april 1908. Ia dibesarkan dari keluarga yahudi rusia yang tidak mengenyam pendiidkan tinggi. Pada awalnya maslow mengenyam pendidikan di City College of New York, disana ia mengambil pelajaran hukum karena untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Namun demikian, ia sering mengikuti kuliah di WIsconsin dengan mengambil mata kuliah psikologi. Ia menerima gelar BA pada tahun 1930, gelar MA pada tahun 1931, dan Ph.d pada tahun 1934. Selama di Wiscinson Maslow dibimbing oleh Harry Harlow yang merupakan seorang psikolog yang terkenal karena karyanya tentang monyet rhesus dan perilakunya. Itu salah satu sebab Maslow mengembangkan melihat dominasi primata dan seksualitas. Selama di Wisconsin Maslow menikahi sepupunya sendiri yaitu Bertha dan mempunyai dua orang anak perempuan. Maslow kembali ke New York pada tahun 1935 untuk melanjutkan studinya di Universitas Kolombia dibarengi dengan bekerja di El Thorndike dan semakin memperdalam tentang minatnya seksualitas manusia. Pada 1937 ia kembali ke Brooklyn Collage untuk bekerja sebagai tenaga pengajar disana. Pada tahun 1951 maslow pindah ke Brandeis University sebuah universitas riset dimana ia menduduki posisi di departemen psikologi. Posisinya ini memudahkan dia untuk fokus pada karya teoritisnya. Disana maslow bertemu dengan Kurt Goldstein yang memperkenalkannya dengan teori aktualisasi diri. Karya maslow yang paling terkenal yaitu tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang diperlukan manusia dalam memenuhi keseimbangan antara psikologis dan fisiologis. Menurutnya diperlukan suatu skala prioritas yang digunakan dalam setiap pemenuhan kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, pada dasarnya kebutuhan tersebut sama namun karena adanya pengaruh budaya maka hal itu membuat suatu perbedaan dalam bentuk bentuk dari kebutuhan tersebut.  Ada 5 hirarki kebutuhan dasar menurut Maslow, yaitu: 1. kebutuhan Fisiologis (The physiological needs) Kebutuhan Fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar guna mempertahankan hidupnya secara fisik. Contohnya adalah kebutuhan untuk menghilangkan rasa lapar dan haus dengan cara makan dan minum. 2. Kebutuhan Keamanan (The safety needs) Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya yang timbul adalah kebutuhan keamanan dimana setiap manusia membutuhkan akan rasa aman untuk menjalani kehidupannya. Rasa aman yang dimaksud adalah bebas dari rasa ketakutan yang dirasa mengancam keselamatan hidup manusia. 3. Kebutuhan Cinta dan Kasih Sayang (The love needs) Setiap manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang memiliki rasa kasih sayang antar manusia. Maslow menyatakan bahwa orang mencari untuk mengatasi perasaan kesepian dan keterasingan. Hal tersebut mengakibatkan timbul rasa ingin memiliki satu sama lain, contohnya memiliki teman, keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain- lain. 4. Kebutuhan menerima penghargaan (The esteem needs) Setelah ketiga kebutuhan diatas terpenuhi maka timbul kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Manusia pada dasarnya ingin dianggap penting dan diakui keberadaannya sebagai individu. 5. Kebutuhan aktualisasi diri (The self-actualization needs) Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan manusia untuk menunjukan kemampuan dan kebolehannya.  Anthony Downs Pada umumnya terdapat empat jalan pemikiran yang berbeda mengenai biro. Pertama, kepemimpinan karismatik (Weber. 1947), kekuasaan dan kekuatan seorang pemimpin yang berdasarkan daya tarik individual (kharisma) yang dimilikinya sebagai contoh kepemimpinan gereja katholik di Vatikan. Kedua, memenuhi kebutuhan (Anthony Downs. 1967), sebuah biro dibentuk dari satu atau beberapa kelompok yang ada dalam suatu masyarakat untuk menjalankan fungsi yang telah disepakati guna memenuhi kebutuhan lelompok tersebut. Ketiga, biro baru dapat memisahkan diri dari keberadaan suatu biro lain, sebagai contoh angkatan udara dari tentara setelah Perang Dunia II (Anthony Downs. 1967), hal ini sering terjadi dalam sebuah lembaga baik pemerintahan maupun organisasi swasta, biasanya dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi ataupun kinerja biro. Keempat, kewirausahaaln (Anthony Dows, 1967). Dari keempat macam pemikiran tersebut diperoleh tiga kesamaan yakni awalnya dominasi oleh advokat (pembela) dan kaum fanatik, secara normal melewati fase pertumbuhan awal yang cepat dan harus segera mulai mencari sumber dukungan dari luar agar tetap bertahan(Anthony Downs. 1967). Dapat kita lihat bahwa biro pada dasarnya memiliki sifat yang rapuh dan rentan terhadap kondisi atau situasi yang cepat mengalami perubahan. Karena suatu biro muncul dari muncul dari suatu kelompok kecil kaum fanatik yang memiliki suatu ide tertentu dan dengab sifat kefanatikannya tersebut suatu biro mudah sekali melepaskan diri dari biro yang lain. Dan bahkan biro tersebut mudah sekali tumbang ketika tidak mampu lagi mendemonstrasikan pelayanan atau kebutuhan dari anggotanya. Oleh karena itu biro baru dituntut untuk sesegera mungkin mencari dukungan yang potensial untuk menguatkan biro tersebut agar terus bertahan. Dominasi dari advokat (pembela) atau kaum fanatik dalam biro baru biasanya terdapat perjuangan untuk mendapatkan otonomi yang dapat terjadi dengan cepat atau selama jangka waktu tertentu (panjang). Dinamika pertumbuhan (penurunan maupun pertumbuhan) dalam biro berakar dari faktor eksogen lingkungannya. Pertumbuhan dari dua atau tiga kali kali ukuran biro dalam waktu yang singkat dapat merubah dengan cepat semua struktur dan karakter. Pertama, dominasi dalam biro, ketika sebagian pekerja menempati posisi kunci dalam sebuah biro dengan satu tipe khusus (yakni pemelihara, pendaki/ orang yang ingin naik jabatan dan lainnya) kemudian mendominasi (Anthony Downs. 1967). Hal ini bisa saja terjadi dalam sebuah biro yang cenderung kharismatik sehingga mudah bagi mereka untuk menanamkan suatu paham atau kebiasaan tertentu terhadap orang lain. Namun dominasi ini tidak bisa menjamin kelangsungan hidup suatu biro, karena ketika biro tidak dapat menjawab kebutuhan anggota lainnya maka bukan tidak mungkin akan ditinggalkan oleh para pembela maupun kaum fanatiknya. Kedua, efek percepatan pertumbuhan yakni pertumbuhan yang cepat memberikan kesempatan untuk promosi dalam beberapa periode waktu yang diberikan, sehingga menarik tingginya jumlah pendaki atau orang yang ingin naik jabatan (Anthony Downs. 1967). Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang produktif dan inovatif, karena untuk mencapai percepatan pertumbuhan diperlukan skill dan inovasi tinggi baik secara individu maupun atas nama suatu biro mengingat banyak terdapat pesaing yang memiliki tujuan yang sama atau bahkan ingin menjatuhkan pegawai atau biro lainnya. Ketiga, rem rentang percepatan yang meliputi resistensi terhadap pertumbuhan lebih lanjut, permusuhan dan antagonisme dari para pesaing, sulit untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar, dan terdapat konfik antarpendaki yang memberikan pengawasan secara internal. (Anthony Downs. 1967). Pertumbuhan awal atu fungsi sosial lebih menjadi prioritas utama, dan kematangan para anggota menciptakan resistensi terhadap pertumbuhan lebih lanjut. Keempat, pertumbuhan kualitatif yakni insentif yang lebih tinggi dan promosi simultan(Anthony Downs. 1967). Pertumbuhan kualitativ ini lebih mengarah pada pengkondisian sistem internal dalam sebuah biro agar tercipta kekokohan dalam tubuh biro. Selain itu diperlukan kemampuan terbaik dari individu maupun kelompok agar lebih optimal. Alasan utama mengapa biro pada dasarnya berusaha untuk melakukan ekspansi diantaranya menarik personil yang memiliki kemampuan tinggi; menyediakan peningkatan tenaga, pendapatan dan prestise; mengurangi konflik internal; meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup; pertumbuhan sebagai ukuran keberhasilan(Anthony Downs. 1967). Dari beberapa alasan tersebut jelas bahwa ekspansi biro mememiliki prestise dan keuntungan- keuntungan tersendiri yang menjadi daya tarik baik untuk para pekerja dan terutama bagi biro. Karena dengan berbagai keuntungan tersebut tentunya akan menjamin keberlangsungan dan kesukseksan sebuah biro. Usia suatu biro secara tidak langsung terhadap keberlangsungan suatu biro, karena hak tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan maupun tindakan bir). Pengaruh usia terhadap biro diantaranya belajar memberikan performa terbaikknya dengan pengalaman, pergeseran penekanan dari fungsi sosial bagi kelangsungan hidup, hukum meningkatkan konservatisme, kematangan usia pegawai(Anthony Downs. 1967). Suatu biro akan menjadi lebih efektif dengan usia yang semakin tua karena memiliki bekal pengalaman yang lebih untuk menghadapi berbagai masalah dan situasi. Selain itu, usia suatu biro juga berpengaruh terhadap jumlah pendukung dan loyalitas para pendukung, karena dengan kematangan usia biro maka dapat dilihat track record suatu biro yang tentunya akan menjadi daya tarik loyalitas para pendukungnya atau justru sebaliknya. Pada umumnya, organisasi mati karena gagal untuk melakukan fungsi sosial yang cukup penting. Berikut beberapa alasan sebuah biro dapat mati : terjadi penurunan penting dalam melakukan fungsi yang spesifik, tidak dapat melakukan fungsi, fungsi penting diambil alih oleh biro lain (Anthony Downs. 1967). Ketika suatu biro tidak dapat lagi menjalankan fungsi utamanya maka dan tidak mampu lagi bersaing dengan biro lain maka kematian biro menjadi konsekuensinya. Biro jarang menghilang ketika telah mencapai ambang kelangsungan hidup, alasannya diantaranya karena adanya pegeseran fungsi, tekanan client, hubungan biaya / manfaat tersembunyi, tidak memungkinkan biro untuk saling membunuh satu sama lain, memiliki ukuran yang sama untuk bertahan hidup (Anthony Downs. 1967). Suatu biro akan tetap bertahan ketika memiliki kematangan usia, kapabilitas dan daya saing yang tinggi, karena dengan semua kemampuan tersebut suatu biro dapat mengatur bebagai strategi ataupun tindakan, misalnya mengubah misi mereka, mengupayakan loyalitas pelanggan.  Samuel Krislov Samuel Krislov adalah profesor ilmu politik dan hukum di Universitas Minnesota. Ia menerima gelar B.A. dan M.A. dari New York University dan gelar Ph.D. dari Universitas Princeton.Nya daerah menarik termasuk perbandingan politik, pemerintahan, Mahkamah Agung, proses politik dan pengadilan Israel, politik dan masyarakat. Dia juga telah menjadi Presiden hukum dan Asosiasi masyarakat dan Asosiasi ilmu politik Midwest Representasi birokrasi sangat berguna dalam analisis perbedaan antara “equal opportunity” and “compensatory opportunity”.Namun sangat disayangkan bahwa kejelasan konseptual dari apa yang telah didukung oleh compensatory opportunity dirasa tidak tepat. Compensatory opportunity hanya menjadi slogan dari daya tarik politik ketika equal opportunity masih sanggup mengumpulkan bantuan support yang besar. Pendukung dari compensatory opportunity merasa mereka harus berpura-pura bahwa equal opportunity berpengaruh terhadap compensatory opportunity. Hasil study sepakat bahwa masalah dari keseluruhan institusi social, birokrasi public dan representasi social mengimbangi dari kriteria “presamed merit” dan “job-skill- related”.Meskipun demikian, tekanan dari layanan pemerintah dalam mengakomodasikan tugas sudahbaik.Namun lama kelamaan hal tersebut akan menjadi sebuah ancaman. Dalam penerapan nya representasi birokrasi berbeda prinsip dengan missal nya layanan publik yang mampu dijadikan evaluasi dari public policy. Konsep birokrasi representatif ini dibicarakan dalam konteks pola rekrutmen seseorang ke dalam posisi administrasi publik, utamanya pada masalah samanya kesempatan dan keterwakilan suatu populasi penduduk di dalam birokrasi. Jadi, bagaimana birokrasi mewakili karakteristik populasi dalam kaitannya sebagai administrator kebijakan, merupakan pertanyaan dasarnya. Sejumlah skolar menekankan pentingnya merit dalam pola rekrutmen administrator publik, lainnya menekankan pada pentingnya mengangkat birokrat publik yang unsur sosial dan ekonominya melukiskan karakter masyarakat di suatu wilayah. Dalam konteks pertanggungjawaban publik ini, ilmuwan administrasi publik mencari jalan bagaimana kekuasaan birokrat dalam mengimplementasikan kebijakan publik dapat lebih responsif kepada kepentingan publik. Secara lebih jauh, sifat responsif ini mengandung unsur-unsur demokrasi secara substansial. Dalam teori Birokrasi Representatif ini, sifat responsif tersebut datang dari refleksi komposisi pejabat publik berdasarkan ras, etnis, gender, dan sejenisnya. Teori Birokrasi Representatif menyediakan alternative menarik akibat jawabannya atas persoalan bagaimana birokrasi bekerja tatkala tidak ada paksaan politik dari pemerintah. Representasi adalah proses yang muncul baik di aras politik maupun birokrasi. Dalam lembaga-lembaga politik (parlemen, partai politik) representasi kerap merupakan trade-mark- nya. Legislatif ada guna merepresentasikan pilihan publik. Namun, birokrasi kerap tidak dipandang sebagai sebuah lembaga representasi masyarakat. Birokrasi kerap hanya dikaitkan aspek merit system belaka.  Valdimer Orlando Key Jr V.O. Key. Jr atau Valdimer Orlando Key Jr lahir pada 31 Maret 1908 di Austin, Texas, AmerikaSerikat. Ia merupakan putra dari V.O dan Olive (Terry) Key. Ayahnya merupakan seorang pengacara terkemuka. Dia menghabiskan sebagian hidupnya di Lamesa. Kemudian Key kuliah di Mc Curry selama 2 tahun lalu melanjutkan ke University of Texas dimana ia mendapatkan gelar B.A dan M.A pada tahun 1929 dan 1930. Kemudian pada tahun 1934 ia lulus dari University of Chicago dengan gelar Ph.D sebagai ilmuwan politik. Pada saat yang sama ia bertemu dengan Luella Gettys yang juga merupakan seorang ilmuwan politik, kemudian mereka menikah pada 27 Oktober 1934. Key juga merupakan anggota Phi Beta Kappa. Ia mengajar di University of California, Los Angeles (1934-1936). Setelah mengajar singkat di University of Chicago, ia dipindahke Washington D. C pada tahun 1936. Lalu ia mengajar di Yale (1949-1951), dan Harvard University (1951-1963). Kemudian dibawah pimpinan Presiden John F. Kennedy, Key adalah seorang anggota dari Komite di Political Campaign Expenditures. Setelah itu ia mulai membuat beberapa buku dan artikel yang kemudian menjadi nomer satu pada saat itu. Salah satu karyanya yaitu Southern Politics in State and Nation (1949) menang dalam Woodrow Wilson Award of the American Political Science Association. Karyanya yang satu ini juga merupakan prionir penggunaan teknik kuantitatif dan merupakan karya klasik dalam studi ilmu politik. Key juga menulis Politics, Parties, and Pressure Groups (1942) yang berisi analisis tentang bagian-bagian penting yang tersusun dalam proses politik, A Primer of Statistics for Political Scientist (1954), American State Politics: An Introduction (1956), Public Opinion and American Democracy (1961) yang berisikan tentang Key yang menganalisis hubungan antara perubahan opini public dan system pemerintahan, dan The Responsible Electorate: Rationally in Presidential Voting 1936-60 (1966) dimana Key menganalisis bahwa opini public dan pengadaan kembali pemilu memperlihatkan adanya rasionalitas dan kepercayan dalam suara pemilih (rakyat). Key meninggal pada 4 Oktober 1963 di Brookline, Massachusetts, dan pada saat itu Key merupakan Profesor Jonathan Trumbull of American History and Government di Harvard University. V.O. Key. Jr menganggap bahwa para penyusun anggaran hanya menyibukkan dirinya dengan urusan teknis dan prosedur untuk menetapkan anggaran. Hal inilah yang membuat mereka melupakan urusan yang seharusnya menjadi dasar dari masalah anggaran yaitu “On what basis shall it be decided to allocate x dollars to activity A instead of activity B?” dan berkutat pada prosedur anggaran. Berdasarkan hal tersebut, masalah penganggaran kemudian menjadi pertanyaan yang diperdebatkan, apakah masalah yang berhubungan dengan anggaran ini menjadi bidang dari ilmu ekonomi atau politik. Adanya alternative pilihan kemana anggaran harus dialirkan membuat masalah penganggaran lebih relevan pada bidang ilmu ekonomi. Penyusunan anggaran tidak akan memiliki pemasukan anggaran yang cukup untuk membiayai semua permintaan pengeluaran, dia harus memilih anggaran harus dialokasikan ke sector mana yang memiliki manfaat social maksimal. Untuk memperkirakan anggaran, penyusun biasanya menetapkan standar-standar tertentu untuk mengukur tingkat efisiensi penyerapan anggaran tersebut. Tetapi, dengan memaksimalkan efisiensi tersebut maka esensi dari penganggaran, untuk mendapatkan manfaat social secara maksimal, justru terancam. Dengan anggaran yang dibuat seefisien mungkin ini mustahil manfaat social dapat didapat dengan maksimal. Justru sering kali manfaat social ini dikorbankan demi efisiensi. Permasalahan ini tidak mendapat perhatian di mana administrator public justru berkosentrasi pada pendapatan anggaran (seperti pajak) yang benar-benar diawasi secara serius tetapi melupakan sisi pengeluaran anggaran. Dalam teori pengaruh yang lebih dekat pada politik, dalam penyusunan anggaran biasanya administrator public mendapat tekanan danpengaruh dari kelompok - kelompok yang memiliki kepentingan dengan anggaran tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut kemudian dipilih yang paling efisien sebagai tujuan anggaran. Namun lagi-lagi teori ini memicu pertentangan. Ketika pengaruh-pengaruh tersebut memang bertujuan untuk public mungkin anggaran akan efisien, tapi bagaimana ketika pengaruh-pengaruh tersebut mengarah pada ketidakadilan yang justru menyebabkan inefisiensi. Penyusun anggaran bebas menggunakan teori mana yang akan digunakan, baik teori ekonomi ataupun teori tekanan, namun sudah seharusnya bahwa anggaran merefleksikan kepentingan publik.  DAFTAR PUSTAKA Brian R. Fry & Jos C.N. Raadschelders (1989). Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo. Chatham, N.J : Chatham House. Downs, Anthony (1967). Inside bureaucracy. The RAND Corporation. Islamy, M. Irfan (1988). Materi Pokok Kebijakan Publik. Jakarta; Universitas Terbuka. Weber, Max (1947).The Theory of Social and Ecinomic Organization. New York : Free Press of Glencoe. Key, V. O., Jr. (2008). International Encyclopedia of the Social Sciences. (Ed. William A. Darity, Jr. Vol. 4. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, p258-259)  BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK DENIS F THOMPSON, FREDERICK C. MOSHER, MORTON GODZINS, VERNE B. LEWIS DISUSUN OLEH Kelompok 9 Ajeng Yuliana Ardhian Rizqi Arman Kurniawan Erytrina Cania Febri Romadhona Insan Wise Waluyo Pujiati Rahayu Randy Bagus Pratama Rizka Nadia Susi Apriyanti JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAHMADA 2014  Denis F Thompson Denis F Thompson menyampaikan beberapa isu dalam membahas etika yang dianggap dilematis dan kontroversi yaitu antara etika netralitas dan struktur serta antara etika absolut dan relatif. Etika Netralitas dan Etika Struktur Apakah etika dalam administratif itu mungkin? Bantahan yang paling serius dari pertanyaan tersebut muncul dari dua konsepsi umum mengenai peran individual dalam suatu organisasi yang disebut dengan etika netralitas dan etika struktur. Kedua pandangan ini dapat disangkal apabila etika administratif itu mungkin dilakukan. 1. Etika Netralitas Administratror harus menjalankan perintah atasan, dan kebijakan instansinya serta pemerintah yang mereka layani. Menurut pandangan ini, administrator secara etika harus netral. Mereka tidak diharapkan untuk bertidak dalam prinsip moral apapun, tetapi memberikan efek kepada prinsip apapun yang tercemin kedalam perintah dan kebijakan. Etika netralitas tidak menyangkal bahwa administrator sering menggunakan penilaian mereka sendiri dalam pembuatan kebijakan. Tetapi tujuan mereka harus menemukan kebijakan yang diinginkan oleh orang lain. Etika netralitas menggambarkan administrator yang ideal sebagai instrument yang bisa diandalkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, tanpa memasukkan nilai-nilai pribadi kedalam proses mencapai tujuan tersebut. Terdapat tiga kritik yang menentang etika netralitas. Pertama, karena etika ini meremehkan kebijaksanaan administrator, hal ini menghalangi akuntabilitas administrator oleh citizen. Etika netralitas membuktikan bahwa tidak ada bimbingan untuk berbagai moral substantif dalam pembuatan keputusan dimana administrator biasanya ikut serta didalamnya. Hal ini menyekat administrator dari akuntabilitas eksternal terhadap konsekuensi keputusan mereka. Kritik kedua terpusat pada klaim bahwa officeholding menyiratkan persetujuan tugas kantor seperti yang didefinisikan oleh organisasi. Sementara itu mungkin lebih mudah untuk mundur dari jabatannya daripada dari citizenship, hal ini untuk banyak pejabat begitu sulit bahwa kegagalan untuk melakukannya hal itu tidak dapat diambil untuk menunjukkan persetujuan dari semua organisasi. Ketiga, dinamika pengambilan keputusan secara kolektif membuat pekerja lebih teliti dari mengundurkan diri. Banyak keputusan dan kebijakan yang menunjukan kompromi kepada para pekerja tersebut. Untuk alasan ini dan yang lainnya, pekerja mungkin akan tetap bekerja di kantor meskipun menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Etika netralitas ini mengabaikan pertimbangan yang penting bahwa etika administrator harus mengambil bagian dalam memenuhi pekerjaan saat dikantor. Pertama, sebagai pekerja kita memiliki kewajiban kepada kolega, instansi, dan pemerintah sebagai keseluruhan. Dengan menerima kantor dan tugas kolektif dalam organisasi, kita memberikan alasan lain untuk mengandalkan kita dalam kooperasi yang berkelanjutan. Kolega kita akan memulai program dan membuat komitmen dengan kita. Bila kita mengundurkan diri dari pekerjaan kita, maka hal itu akan menimbulkan kekacauan dalam kegiatan organisasi yang lainnya. Kemudian, etika netralitas mendistorsi pekerjaan dari administrator public dengan membatasi tindakan mereka menjadi dua, mematuhi atau mengundurkan diri. Masalah yang lain yaitu bagaimana kita dapat memberi ruang untuk pekerja untuk perbedaan pendapat tanpa merusak kapasitas dari organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika organisasi mengejar tujuan dengan cara demokrasi public, perbedaan pendapat secara individual dapat menumbangkan proses demokrasi itu sendiri. 1. Etika Struktur Etika yang menempatkan pimpinan organisasi sebagai penanggung jawab atas semua keputusan dan kebijakan, bukan individu aparatnya. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan sebagai akibat dari keputusan atau kebijakan yang telah diambil, maka pimpinan harus menanggung resikonya. Permasalahan yang kemudian muncul adalah kinerja organisasi akan berjalan labil, karena pimpinan akan sering diganti. Etika Absolut dan Etika Relatif  1. Etika absolut Etika yang menempatkan norma-norma universal sebagai penuntun perilaku dan standar dalam pembuatan keputusan. Norma-norma ini biasanya bersumber dari ajaran agama atau filsafat hidup. Norma-norma tersebut perlu dipertahankan sebagai pertimbangan logis dalam pembuatan keputusan. Misalnya dalam pelayanan publik pemberi layanan maupun penerima layanan harus menjunjung kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan merupakan nilai yang diajarkan dalam agama dan bersifat universal. Mereka yang memegang prinsip etika absolut disebut sebagai kaum absolutis. 2. Etika Relatif Antithesis terhadap pandangan kaum absolutis datang dari kaum yang sering dinamakan kaum relativis. Kaum relativis memandang bahwa tidak ada universal moral, artinya etika itu relatif. Suatu norma dikatakan baik jika memiliki konsekuensi atau outcome yang baik. Pandangan ini menempatkan etika pada hasil nyata. Kaum relativis memandang bahwa nilai-nilai yang universal itu dianggap etis hanya dalam kondisi dan situasi tertentu. Misalnya berbohong itu secara universal tidak baik, namun berbohong akan dianggap etis jika membawa hasil yang baik. Oleh karena itu, kaum relativis percaya bahwa tidak ada nilai yang bersifat universal jika tidak dikaitkan dengan konsekuensinya. Demokrasi dan Pelayanan Publik : The Collective Bergaining Frederick C. Mosher Dengan berkembangnya paham demokrasi di Negara Amerika Serikat telah melahirkan berbagai macam peraturan yang dipengaruhi oleh nilai – nilai demokrasi. Paham ini memungkinkan jalannya pelayanan publik mendapat aspirasi, tidak hanya secara otoriter dari pemerintah– dalam hal ini adalah manajemen pemerintah – tetapi juga dari masyarakat dan sektor privat bahkan dari pekerja pemerinth itu sendiri. Dikeluarkannya kebijakan Welch Act of 1928, The Postmaster Act of 1938, The Revisions of the Retirement Act telah menjadikan tonggak atas pengaruh Merit System untuk menjadikan pelayanan publik lebih baik. Pelayanan publik seharusnya menjamin kedudukan jabatan seseorang dan dukungan dari sistem yang memungkinkan terhadap suatu kebijakan yang personal. Untuk itu serikat pekerja pemerintah memberikan pengaruhnya yang kuat dalam organisasi pelayanan publik. Tidak hanya serikat pekerja yang memberikan pengaruh tetapi masyarakat secara umum dan kepentingan–kepentingan politik juga memberikan pengaruhnya dalam organasasi Publik. Tetapi yang terjadi adalah serikat pekerja pemerintah tidak mendapat jaminan atas aspirasi kolektif yang tidak sesuai atas Wagner Act. Hak yang diberikan untuk pekerja dinilai sebagai tekanan untuk menghilangkan atas hak lain pekerja, misalnya dengan memberikan insentif untuk pekerja seperti gaji yang tinggi dengan jam kerja yang relatif rendah dan posisi jabatan yang aman membuat pekerja menjadi apatis dan meminimalkan posisi bergaining pekerja terhadap manajemen. Untuk mencapai keefektivitas dari sistem Collective Bergaining dilihat dari antara pihak manajemen dan pekerja memiliki kolaborasi kekuasaan untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Presiden John F.Kennedy menetapkan memorandum untuk menetapkan satuan tugas dimana pekerja diberikan hak untuk memanajemen dan adanya penyerapan aspirasi dari pekerja secara kolektif untuk memberikan manfaat terhadap pelayanan. Tetapi prinsip demokrasi yang ditanamkan tidak semua dapat diterapkan karena antara pekerja sektor publik dengan pekerja sektor privat adalah berbeda. Karena terdapat nilai dan norma yang tidak bisa diterapkan lagipula sasaran dari suatu pelayanan publik berbeda dari sasaran pelayanan privat. Manajemen Pemerintah tidak bisa mengambil suatu kebijakan dari suara terbanyak atau hanya mengambil aspirasi secara mentah dari suatu pihak tetapi mengakomodasi semua kepentingan elemen masyarakat termasuk didalamnya serikat pekerja pemerintah itu sendiri.  Sistem Pelayanan Masyarakat dan Collective Service berangkat dari ideologi, nilai dan proses yang berbeda. Untuk itu, diperlukan suatu negosiasi yang dapat merekonsiliasi antara kedua sistem tersebut melalui integrasi perencanaan klasifikasi secara objektif dan bebas dari tekanan manapun. Ini diperlukan untuk menjaga kenetralan pemerintah dan menjadikan demokrasi berjalan secara optimal dalam pelayanan publik agar semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik. Verne B. Lewis  Verne B. Lewis merupakan tokoh yang mengemukakan mengenai penganggaran publik yang berbasis pada teori ekonomi. Menurut beliau hal ini dapat menjawab pertanyaan penting dalam setiap penganggaran publik yaitu pertanyaan mengenai atas dasar apa dana dialokasikan untuk sebuah kegiatan A dibandingan dengan kegiatan B. Terdapat tiga prinsip yang berasal dari teori ekonomi yang dapat diterapkan dalam pengangaran publik, yaitu : 1. Pengeluaran harus sesuai dengan biaya alternatif yang dikorbankan. Dalam hal ini analisis anggaran merupakan perbandingan manfaat alternatif dari penggunaan dana alternatif. 2. Analisis inkremental meruapakan nilai-nilai tambahan yang berasal dari pengelauaran tambahan di mana pengeluaran tambahan untuk tujuan apapun akan menghasilakan pemasukan yang sama. 3. Perbandingan alternatif digunakan untuk mencapai efektifitas alternatif dalam mencapai tujuan umum. Dalam penganggaran publik kita harus mempertimbangkan nilai relatif di mana keputusan anggaran harus berdasarkan pada nilai relatif yaitu pilihan yang dapat menghasilkan keuntungan lebih dibandingkan untuk hal lainnya. Keran kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk dua kegiatan untuk itu perlu dilakukan perbandingan alternatif atas alokasi dana untuk setiap kegaiatan yang menghasilkan cost lebih besar. Selain itu ada yang disebut sebagai analisis inkremental yaitu analisis harus memuat perbandingan nilai relative. Pada dasarnya analisis ini mencoba menentukan berapa banyak dana yang harus kita keluarkan untuk sebuah kegiatan dengan menggunakan konsep marginal utility. Apakah dana yang dikeluarkan hanya untuk satu kegiatan atau sebagian dana dapat dialokasikan pada alternatif pilihan lain yang lebih berharga. Kemudian terdapat apa yang disebut sebagai efektifitas relatif untuk membandingan kegiatan yang memiliki perbedaan terlalu umum. Sebagai contoh kegiatan militer dan bantuan ekonomi dapat dibandingakan menggunakan efektifitas mereka dalam mencapai tujuan yang sama yaitu perlindungan nasional.  Perumusan anggaran publik (public budgeting) dapat menggunakan beberapa prosedur alternatif. Prosedur tersebut akan lebih memberikan manfaat lebih apabila dikomparasikan dengan teknik budgeting yang lain, seperti: 1. Open-end Budgeting Beberapa negara federal mengizinkan divisi-divisinya merumuskan single budgeting estimate untuk apapun yang subordinate official telah putuskan. Setiap divisi bebas menentukan berapa jumlah anggaran untuk tahun berikutnya berdasarkan pengamatan iklim politik dan ekonomi yang ada, dengan kata lain tidak ada pembatasan dalam penganggaran di setiap divisinya. 2. Fixed-Ceiling-Budgeting Konsep yang diusung oleh fixed-ceiling-budgeting berlawanan dengan open-end budgeting, di dalam fixed-ceiling-budgeting presiden dan kongres menganggap kondisi semua divisi sama sehingga dana yang akan dianggarkan bagi setiap divisi akan sama pula. Setiap divisi tidak diperbolehkan untuk merumuskan anggaran melebihi angka yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Increase-decrease analysis Teknik budgeting ini berfokus pada kenaikan atau penurunan anggaran dari tahun ke tahun dan biasanya lebih berfokus pada kenaikan anggaran. Anggaran dari tahun sebelumnya akan dibandingkan dengan anggaran pada tahun yang akan datang lalu akan dilihat apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Sayangnya, teknik ini tidak memperhatikan peningkatan nilai atau harga dari tahun ke tahun. 4. Priority Listings Subordinate dalam teknik ini perlu menggunakan prioritas di dalam penyusunan anggarannya. Pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang tidak penting sangat mungkin terjadi di dalam teknik ini. 5. Item by item control Anggaran yang akan dibuat oleh subordinate terlebih dahulu akan diperiksa dan perlu disetujui oleh atasannya. Atasan bertugas untuk mengontrol satu per satu item yang akan dianggarkan. Kelemahan dari teknik ini adalah terkadang atasan tidak mengetahui keadaan riil di lapangan. Sistem Amerika sebagai Mekanisme Tunggal Morton Godzins Chaosnya Pemerintahan Amerika Pemerintahan yang demokratis seharusnya merupakan pemerintahan yang sederhana, jika tidak sederhana dalam proses setidaknya struktur yang cukup mudah untuk memahami warga negara. Secara sederhana mengetahui pentingnya kondisi ideal demokrasi yaitu penduduk memahami tentang institusi publik. Tanpa pemahaman ini, publik tidak dapat membuat keputusan atau pendapat yang cerdas, terutama tidak dapat mengetahui bagaimana cara memberikan penghargaan kepada para pemberi suara yang melakukannya dengan baik dan memberi sanksi kepada mereka yang melakukannya dengan tidak baik. Akan tetapi pemerintahan U.S. tidaklah semudah itu baik dari segi struktur maupun proses. Struktur dalam pemerintahan U.S adalah tidak beraturan atau kacau. Sebagai tambahan untuk pemerintahan federal dan 50 negara bagian, terdapat 18.000 kota madya,3.000 counties, dan masih banyak lainnya yang bahkan tidak ada yang dapat menghintung jumlah pastinya secara akurat. Terdapat 92.000 pengadaan pajak pemerintahan dalam negara. Warga negara terdesak untuk berada dalam piramida pemerintahan. Sebagai contoh terdapat salah satu penginapan Park Forest di negara bagian Illinois yang harus membayarkan pajak pada beberapa pemerintahan. Banyaknya pemerintah tidak mencerminkan aktivitas yang sederhana, hal ini menyebabkan tidak ada pembagian kerja melalui divisi- divisi yang terbagi secara rapi dan jelas. Fungsi dari pemerintah Amerika adalah pembagian fungsi. Terdapat suatu hal yang tidak termasuk dalam fungsi negara federal, negara bagian, dan pemerintahan lokal dalam hal yang sebenarnya amat penting yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang unik, eksklusif dan merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Hampir setengah dari keseluruhan pemerintahan di U.S. adalah sekolah distrik ( daerah ), meskipun terdapat 37.000 sekolah distrik bukan berarti fungsi pendidikan sepenuhnya dilimpahkan kepada daerah serta merupakan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Sekolah distrik juga tidak dapat terlepas dari peran negara dan kota baik dalam menentukan standar kesehatan, perlindungan polisi terhadap siswa, dan pengumpulan pajak pada distrik (daerah).Selain itu negara federal juga ikut andil menyediakan fasilitas baik berupa bangunan, buku hingga susu dan makanan siang di tahun 1950. Fungsi pendidikan menjadi tanggungjawab bersama terlepas dari hubungan politis didalamnya antara kota, negara federal, hingga negara bagian. Hal inilah yang menciptakan ketidakteraturan atau kekacauan dalam pemerintahan karena tidak ada tanggung jawab yang jelas kepada siapa warga dapat menuntut pertanggungjawaban suatu kasus. Kekacauan struktur dan fungsi akan membawa kekacauan politik secara beriringan, hal ini terjadi karena dalam proses politik melibatkan administrasi didalamnya, apabila terdapat hambatan dalam proses administratif maka akan membawa dampak pula pada proses politik, contoh dalam prosedur legislatif. Masih terdapat kesalah pahaman dalam lip service yang sering dibayar ke tingkat tinggi dari kolaborasi antara unit pemerintahan di sistem amerika. Dan ada beberapa sarjana yang telah memperpanjang untuk membawa bersama-sama warga negara untuk pembentukan spesial ad hoc pemerintah untuk meningkatkan listrik, jalan, drainase, irigasi atau layanan lain.Yang perusahaan swasta yang kemudian mampu mengumpulkan dana dan melakukan pekerjaan untuk pemerintah mereka sangat membantu untuk membangun. Sektor swasta, semi-pemerintah, pemerintah daerah begitu terlihat sama satu sama lain yang pejabat publik bahkan tidak bisa membedakan antara mereka. Pejabat daerah percaya mereka melayani tujuan umum sementara mempromosikan kepentingan pribadi. Setidaknya mereka merasa nyaman untuk bertindak seolah-olah mereka lakukan dan dalam banyak kasus mereka tidak akan tetap pejabat publik jika mereka mencoba untuk menarik garis yang jelas pemisahan. Kasus sederhana mengenai dukungan umum kepada swasta dan kuasi, kegiatan masyarakat adalah orang-orang di mana dana publik yang terlibat.Anggaran negara atau kota kota, misalnya, mungkin berisi pemberian untuk masyarakat. Langkah dihapus dari kasus langsung bantuan yang orang-orang dari pemerintah daerah yang terdaftar sebagai anggota aktif dari pribadi atau kuasi organisasi swasta. Negara federal lokal kolaborasi adalah modus karakteristik tindakan. Ahli Federal tersedia untuk membantu dalam pembangunan sebuah penjara lokal, untuk meningkatkan sistem pemurnian air setempat, untuk meningkatkan pemeriksaan, untuk menyediakan standar untuk negara dan penduduk setempat, untuk menghasilkan tanah menggunakan rencana bangunan. Serikat dan pemukiman, di sisi lain, mengambil tanggung jawab formal yang penting dalam pengembangan program- program nasional untuk energi atom, pertahanan sipil, peraturan perdagangan, dan perlindungan kemurnian dalam makanan dan obat- obatan. dari akuntansi melalui zonasi dan administrasi. Fungsi pemerintah tidak memiliki lapisan.Melainkan, mereka semua campur aduk dan tidak dalam sebuah kerangka. Kecuali melihat sistem federal amerika dari sudut pandang ini, ia akan kehilangan yang paling penting dari semua: sistem, efek, satu pemerintah yang melayani masyarakat umum untuk sebuah akhir. DAFTAR PUSTAKA Shfritz, Jay M., & Hyde, Albert C. (1978). “Classics Of Public Administration”. Florida : Harcourt Brace College. Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN TOKOH ADMINISTRASI PUBLIK DEIL S. WRIGHT, DONALD F. KETTL, PHILIP G JOYCE, IRA SHARKANSKY DISUSUN OLEH Kelompok 10 Argo Pamungkas NIM 13/353669/SP/25995 Badrul Arifin NIM 13/353999/SP/26025 Joko Susilo NIM 13/352362/SP/25945 Lukman Aldi Britantyo NIM 13/353994/SP/26024 Riandani Eka Saputri NIM 13/353486/SP/25985 Stella Angga Puspita NIM 13/353685/SP/25996 JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2013 DEIL S. WRIGHT  Deil Spencer Wright ialah salah satu tokoh administrasi publik klasik berkebangsaan Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 18 Juni 1930 di daerah Three Rivers, Michigan. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Michigan dan meraih gelar B.A./Bachelor of Arts (Political Science) pada bulan Juni tahun 1952. Dalam waktu sekitar satu tahun tujuh bulan setelah meraih gelar sarjana, beliau kemudian meraih gelar M.P.A/Master of Public Administration pada tahun 1954. Lalu tiga tahun berikutnya beliau meraih gelar doktoral (Ph. D in Political Science) dengan judul disertasi “The Prestige of the Public Service in a Metropolitan Community”. Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai professor terhormat pada University of North Carolina. Sebagai seorang akademisi handal yang bergelut di bidang administrasi dan politik, beliau banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran dan karya-karya yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik. Tak kurang dari seratus publikasi ilmiah yang telah beliau selesaikan. Karya pertama beliau selesaikan bersama Morris Janowitz dan diterbitkan pada tahun 1956 dalam Public Administration Review. Selain aktif menulis karya ilmiah, beliau juga dikenal aktif mengikuti konferensi dan kegiatan penelitian. Salah satu kontribusi pemikiran beliau dalam bidang administrasi publik yaitu mengenai hubungan antarpemerintah atau disebut juga hubungan pusat dan daerah. Definisi hubungan antarpemerintah/intergovernmental relations menurut beliau yaitu: “The various combinations of connections, interactions, interdependencies, and influence existing among public officials, both elected and appointed, who hold positions in all types and levels of government, and where the prominent public agenda items are financial, policy, and political issues.” (Dalam Shafritz dan Hyde, 1997. Halaman 579) Dalam artikelnya Understanding Intergovernmental Relations yang dimuat dalam Classics of Public Administration (1997) beliau memaparkan pentingnya penataan hubungan antar level pemerintahan dalam suatu negara dari berbagai perspektif untuk menciptakan keteraturan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan. Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai perspektif diperlukan terutama bagi negara yang memiliki tingkat pluralitas dan kompleksitas daerah yang tinggi, Sebagai contoh adalah Indonesia yang telah menerapkan pola desentralisasi pemerintahan untuk mengharmoniskan dua aspek berlawanan namun saling terkait yaitu nilai-nilai kelokalan dan integrasi nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang agreeable, understandable, achievable, dan implementable sehingga pemerintahan yang dijalankan suatu negara dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada dua poin yang perlu digarisbawahi mengenai hubungan pusat dan daerah yaitu time frame dan socio-cultural frame. Dalam pengimplementasiannya, time frame harus diperhatikan karena pola hubungan yang berlaku pada masa lalu belum tentu dapat berlaku pada masa mendatang. Time frame juga berkaitan dengan sampai kapan pola hubungan yang diterapkan tersebut akan berlaku sesuai dengan tujuan strategis pemberlakuan pola hubungan tersebut. Sedangkan socio-cultural frame berkaitan dengan kondisi sosio-kultural suatu tempat yang berbeda dengan tempat lain. Hal ini membutuhkan pengaturan pola hubungan yang berbedapula.. Wright sendiri membagi delapan fase mengenai pola hubungan pusat dan daerah di Amerika Serikat berdasarkan dua poin umum diatas yaitu fase konflik, fase kooperatif, fase terkonsentrasi, fase kreatif, fase kompetitif, fase kalkulatif, fase kontraktif, dan fase koersif-kolase. Selain itu, beliau juga menyumbangkan pemikiran mengenai pengaruh globalisasi terhadap kepemerintahan. Dikatakan beliau bahwa globalisasi menjadikan pelaku-pelaku ekonomi bergerak secara langsung hingga masuk ke daerah-daerah sehingga dibutuhkan respon yang cepat pula. Hal ini mendorong setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan global. Karena pola sentralistik tidak dapat merespons secara cepat kebutuhan daerah dalam menyikapi dampak globalisasi. Masih banyak lagi pemikiran-pemikiran beliau. Dengan sumbangsih beragam karya dan pemikiran-pemikirannya, beliau mendapatkan banyak penghargaan salah satunya The Herbert Kaufman Award dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika sebanyak tiga kali. Hingga pada akhir hayatnya beliau dikenal sangat energik dan tidak kenal lelah dalam mengabdi kepada ilmu pengetahuan terutama ilmu politik dan administrasi publik. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Chapel Hill tepatnya tanggal 30 Juni 2009 pada usia 79 tahun dengan mewariskan segudang khazanah bagi ilmu politik dan administrasi publik. REINVENTING GOVERNMENT  APPRAISING THE NATIONAL PERFORMANCE REVIEW DONALD F. KETTL National Performance Review (NPR), dari NPR terdapat dua ide yang sifatnya sentral. Pertama, membantah reinventers yaitu jika secara implisit ada keinginan untuk mentransfer kekuasaan dari kongres ke cabang eksekutif. Dimana kongres condong menyerah pada pengerjaan sesuatu yang tanpa keahlian dengan birokrasi dan meninggalkan manajemen ke manajer. Kedua, pada putaran permintaan bahwa manajer atas mendesentralisasikan kekuasaan ke sektor garis pekerja. Konsep NPR hanyalah sebagai filosofi, pemberian sektor garis pegawai pemerintah kekuasaan untuk menghentikan garis tersebut. Pendekatan ini secara implisit adalah filosofi dari pemindahan kekuasaan dari kongres ke birokrasi dan ke dalam birokrasi, dari level paling atas untuk menurunkan pegawai. Pembangunan konsep NPR mendorong sector privat atau pasar menjalankan pelaksanaan sector public. Gagasan ini berdasarkan “New Economics” dari dengan pendekatan meliputi : 1. Contracts Kunci hubungan dalam pemerintahan dapat dipandang sebagai rangkaian dari contract-like. Organisasi dapat mengerti rangkaian dari hubungan antara pelaku dan agen Teori ini tidak hanya menjelaskan dasar hubungan tapi menjelaskan juga permasalahan khusus. 2. Goals Jika dasar dari hubungan adalah contract-like, maka kontrak menjadi emplisit. Adapun jika supervisi meragukan, pengawas sebaiknya fokus pada hasil bawahan mereka. 3. Competition Masalah informasi asimetri mencegah pengawas dari pengetahuan apa yang bawahan sangat ingin lakukan. Kompetisi (antara kedua pegawai dan organisasi, dari kedua upah/bayaran dan sumber biaya penghasilan) dapat menimbulkan kekuatan intensif dari kewenangan yang didasarkan pada supervisi. 4. Customer Menjalankan organisasi adalah melayani pelanggan yaitu dengan cara bottom up dapat membantu memecahkan masalah supervisi bahwa gangguan organisasi sebenarnya berasal dari top down. Reinventing pemerintah berpusat pada persimpangan “politik tinggi” dari perjuangan kongresional presidensial dan “politik rendah” administrasi rutin. Kontribusi paling berharga dari reinventers adalah bahwa pendekatan top-down otoritas birokrasi membimbing birokrasi yang tidak efektif menuju manajemen publik. Reinventing pemerintah tergantung pada penyelesaian masalah-masalah politik dan teknis yang sulit dalam kinerja manajemen. Dalam upaya realisasi reinventing government mulai dilakukan dengan membentuk visi misi yang jelas dimasa depan, restrukturisasi mendasar dari organisasi dan hubungan manajer puncak kepada karyawan. Keberhasilan sektor privat dalam konsep reinventing adalah adanya perubahan proses yang berkelanjutan bukan sebatas perubaha jangan pendek. Fenomena perubahan proses ini ini mengarah pada lima pelajaran penting bagi gerakan reinventing pemerintah yaitu : 1. Perlunya Ide Pendorong Gerakan Misi Pemerintah Federal. Reformasi manajemen mengajarkan bahwa reformasi yang sukses harus disesuaikan erat dengan misi dan manajemen permasalahan yang ada di organisasi tersebut. 2. Kebutuhan Hubungan Politik Besar (Perampingan) Dengan Politik Kecil Peningkatan Kinerja) Tantangan dalam reinventing pemerintah adalah untuk meraih sukses yang cepat dengan melalukan perampingan tetapi tidak melakukan kerja keras untuk gerakan politik yang kuat 3. Kebutuhan Pengembangan Aspirasi Akan Hak Adanya konflik kepentingan antar pelaku reinvensi dalam proses reformasi. Belum menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan job desk, sehingga tindakan yang dilakukan adalah sebatas taktik jangka pendek pengajuan banding kepada publik melalui media massa. 4. Reinventing Pekerjaan Manajer Federal Pemerintah. Pemahaman manajer menengah yang belum optimal menyebabkan penyebaran inisiatif pemberdayaan NPR tidak merata dan gerakannya tidak terorganisir 5. Perlunya Menciptakan Gerakan Yang Terintegrasi. Asumsi pelaksanaan operasi NPR bahwa setelah diluncurkan gerakan itu akan menjadi self-directed. Manajer Federal yang baru diberdayakan akan bertindak dalam pengelolaan organisasi agar lebih efektif. USING PERFORMANCE MEASURE FOR FEDERAL BUDGETING : PROPOSAL AND PROSPECTPH PHILIP G JOYCE  Point utama dalam hal ini dimana ukuran pelaksanaan dapat berkembang dan kemampuan dari pengukuran ini dapat digunakan untuk memberi informasi kepada pembuat keputusan yang berbeda dari setiap program. Secara umum pengembangan pengukuran dari kesuksesan dapat lebih mudah untuk program yang memiliki interaksi langsung antara pemerintah federal dan beberapa penerima dari pelayanan pemerintah daripada untuk program yang mana tujuannya kurang jelas. Terdapat beberapa keuntungan potensial untuk berlalunya undang-undang. Pertama, undang-undang pemerintahan dapat memotivasi executive atau keterangan-keterangan agen untuk mengejar perubahan yang mereka kuatkan tidak mengejar unilateral. Kedua, jika kenaikan fleksibilitas manajerial diinginkan dan jika perubahan dalam hukum perlu untuk menyediakan fleksibilitas kongres dapat menjadikan mereka. Ketiga, hukum dapat memberikan kesan berbagai macam dari informasi bahwa kongres mempertimbangkan keinginan untuk pembuatan keputusan. Keempat, kongres dapat memberi kesan wilayah untuk cabang pembelanjaan executive atau menguji antisipasi usapan legislatif di masa depan. Bagaimanapun juga legislasi memiliki batasan. Akhirnya, tanpa komitmen cabang executive pada ukuran pelaksanaan untuk agen manajemen, dalam praktek tidak lagi penerimaannya tersebar luas. Perspektif terakhir tentang keterbatasan ukuran pelaksanaan juga digunakan untuk menyediakan informasi yang cepat dan dapat dipercaya pada urusan program sukses dalam hubungan antara pengukuran pelaksanaan dan evaluasi program. Ada batasan besar dalam penggunaan ukuran pelaksanaan belanja. Faktanya dasar ukuran pelaksanaan belanja tidak ada keuntung yang tersebar luas, dan bukan alasan yang cukup untuk memotong potensi. Tapi tetap jika pihak legislatif dan cabang-cabang executive akan melakukan usaha sungguh-sungguh yang akan dijalankan untuk perubahan belanja pemerintah tidaklah jelas bagaimana seharusnya digunakan untuk alokasi sumber penghasilan. Suatu pengertian selanjutnya dari semua faktor-faktor yang berkontribusi untuk pelaksanaan baik positif atau negatif perlu sebelum kita dapat memulai mengerti bagaimana ukuran pelaksanaan dapat digunakan untuk alokasi sumber penghasilan. Lagipula, ukuran pelaksanaan jarang membuat tugas dari pemilihan antara perbedaan penggunaan dari penghasilan publik yang lebih mudah. Akhirnya, jika setiap program memiliki ukuran pelaksanaan pembuat kebijakan dapat mengerti perdagangan yang melekat pada pembelanjaan dua program competing. Dasar pembelanjaan dalam catatan pelaksanaan ada pada praktik pembelanjaan. Suatu sistem menghasilkan kurangnya kurangnya kontrol dari individual line items alam penyampaian untuk pegangan agenci semata-mata akuntable untuk hasil perubahan fundamental dari arus sistem. Keterbatasan potensi dari ukuran pelaksanaan untuk mempengaruhi hasil anggaran belanja secara langsung, bagaimanapun tidak berarti mereka tidak memiliki tempat dalam proses anggaran belanja. Ukuran pelaksanaan akan dapat digunakan untuk bantuan agensi manajemen guna menentukan level relatif dari sumber penghasilan. Jika ukuran pelaksanaan akan digunakan untuk mempengaruhi alokasi sumber penghasilan, perubahan selayaknya tidak seperti yang terjadi secara tiba-tiba. Usaha lebih, dibutuhkan untuk mengikat ukuran pelaksanaan untuk anggaran belanja, yang lebih penting untuk digunakan adalah ketepatan ukuran dan pengumpulan informasi yang akurat. IRA SHARKANSKY Ira Sharkansky lahir pada tahun 1938 di Fall River, Massachusetts. Sharkansky adalah profesor emeritus ilmu politik dan administrasi publik di Universitas Ibrani Yerusalem dan penulis produktif mengenai topic kebijakan dan politik di Israel dan Amerika Serikat. Sharkansky lulus dari Wesleyan University , menulis tesis tentang " The Portugis Fall River : Sebuah Studi Akulturasi Etnis ". Ia memperoleh gelar PhD dalam ilmu politik di University of Wisconsin - Madison pada tahun 1964 disertasinya diterbitkan sebagai " Empat Agen dan Sub-komite Alokasi sebuah studi perbandingan hubungan anggaran " Ira Sharkansky bersama George Edward memberikan pengertian kebijakan publik secara lebih fokus. Selain itu Ira juga mengatakan bahwa Administrasi Publik sebagai suatu sistem. Maksudnya sebagai sebuah sistem terbuka (open system) yang mempunyai hubungan dengan lingkungan yang mengelilinginya. Sistem tersebut mengimpor sumber-sumber daya, teknologi, informasi dari lingkungannya dan output sistem diekspor kepada lingkungannya. Jadi sebagai suatu rangka dasar sistem, administrasi publik mempunyai lingkungan (environment), masukan (inputs), proses konversi (conversion process), keluaran-keluaran (outputs) dan umpan balik (feedback) yang saling berhubungan dengan berinteraksi satu dengan yang lain. Dikemukakan oleh Ira Sharkansky bahwa, suatu sistem administratif sebagai “An entire set of these elements and their interactions”. Di dalam konversi tersebut terdapat unit- unit administratif yang di tingkat Pusat disebut bermacam-macam, seperti misalnya Departemen- departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan sebagainya. Di tingkat Daerah disebut Dinas-dinas, Kantor-kantor dan sebagainya. Jadi, suatu sistem administrasi publik tidak hanya meliputi unit-unit administratif, melainkan merupakan perpaduan atau kombinasi dari unit-unit administratif (konversi) dan semua elemen dan proses-proses yang berhubungan dengan unit-unit dimaksud, yaitu: lingkungan dimana unit- unit administratif bekerja, yang mempengaruhi dan dipengaruhi, masukan-masukan (inputs) ke dan keluaran-keluaran (outputs) dari unit-unit administratif, yang dihubungkan dengan proses konversi dan mekanisme umpan balik. Ira Sharkansky mengajukan suatu model Sistem Administrasi Publik yaitu : 1. Model keseimbangan menggambarkan adanya faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi secara timbal balik suatu Sistem Administrasi Publik baik dalam negara agraria maupun dalam negara-negara industri. 2. Suatu Sistem Administrasi Publik karena pengaruh lingkungan tertentu merupakan suatu sistem administrasi publik tertentu pula. Dengan demikian timbullah pertanyaan: apakah yang dimaksud dengan sistem administrasi publik tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diperhitungkan lingkungan (environment) dan kemudian melihat Administrasi Publik sebagai proses dimana terdapat masukan-masukan (inputs), proses konversi (conversion process), keluaran-keluaran (outputs) serta umpan balik  (feedback).Kemudian perlu pula diperhatikan wajah Admnistrasi Publik sebagai fungsi (dilawankan dengan fungsi politik), sebagai cabang Pemerintahan (di samping Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), sebagai Manajemen dsb. Dalam suatu Sistem Administrasi Publik, lingkungan berfungsi sebagai perangsang para administrator untuk berusaha dan sekaligus sebagai penerima hasil-hasil kerja mereka. Lingkungan hidup ini mempunyai faktor-faktor pisik alamiah dan faktor-faktor sosial- kemasyarakatan yang menimbulkan masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh pembuat kebijakan (policy makers) dan sebaliknya juga membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. DAFTAR PUSTAKA Ira Sharkansky, Policy Studies Review 11 (auntum.winter 1992) : 3/4 Jay M.Shafritz and Albert C. Hyde, Classics of Public Administration, (New York : Harcourt Brance & Company, 1997) Jay M.Shafritz and Albert C. Hyde, Classics of Public Administration, (New York : Harcourt Brance & Company, 1997) Brudney, Jeffrey dkk. 2009. Deil S. Wright In Memoriam dalam http://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1014&context=urban_facpub diakses tanggal 18 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. http://politicalscience.unc.edu/media/faculty-cvs/Wright_cv.pdf diakses tanggal 18 Mei 2014 pukul 23.48 WIB. Charles T. Goodsell, “Did NPR Reinvent Government Reform?” The Public Manager (1993): 7-10 Donald f. Kettl , “Reinventing Government? Appraising The National Performance Review”(Washington, DC : The Brookings Institution, 1994) Jay M.Shafritz and Albert C. Hyde, Classics of Public Administration, (New York : Harcourt Brance & Company, 1997) James P. Pinkerton, “General Schwazkopf’s New Paradigm,” Policy Review56 (1991): 22-26; “Life in Bush Hell,” The New Republic 207 (1992): 22-27 Peter Scott-Morgan, The Unwritten Rules of the Game (1994) Best Practices in Restructuring: Wyatt’s 1993 Survey of Corporate Restructuring (Washington: Wyatt Company,1993) Tom Shoop, “From Citizens to Customers,” Government Executive 26 (1994): 27-40 Paul Light, Thickening Government: Federal Hierarchy and the Diffusion of Accountability Philip G Joyce, Public Budgeting and Finance, (New York : Public Financial Publications, Inc,1993) Jay M.Shafritz and Albert C. Hyde, Classics of Public Administration, (New York : Harcourt Brance & Company, 1997)